Prabowo dan para pendukungnya tidak mempercayai dan menolak hasil perhitungan KPU dan meng klaim bahwa pemilu ini dilakukan kecurangan sejak dari penetapan daftar pemilih tetap, pada saat pencoblosan sampai pada saat proses perhitungan suara secara TSM, terstruktur, sistemik dan masif.

Bahkan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melalui wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat yang tak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019 menunjukkannya dengan menolak membayar pajak."Dengan menolak membayar pajak", kata Arief, "artinya masyarakat tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019"  “Anggota DPR RI Gerindra dan partai politik koalisi tidak perlu  ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.”

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan kubunya tak akan membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Fadli bahkan menilai Mahkamah Konstitusi tak berguna dalam menyelesaikan persoalan pilpres.

Semula Amin Rais mengatakan akan mengerahkan people power sebagai bentuk atau upaya untuk supaya KPU mendiskwalifikasi pasangan capres Jokowi-Amin dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden/Wakil Presiden Indonesia terpilih.

Namun kemudian karena seruan people poker dapat dikategorikan sebagai upaya provokasi yg dapat menimbulkan makar, maka kemudian istilah "people power" diganti dengan istilah "kedaulatan rakyat" sebagaimana seruan Amien Rais berikut:  "Dari sekarang kita tidak gunakan istilah 'people power' tapi gunakan 'kedaulatan rakyat'. Siapa yang menghadapi rakyat, insyaallah kita gilas bersama-sama."

Yang anehnya lagi, tidak percaya KPU dan menolak hasil perhitungan suara oleh KPU, tetapi untuk legislatifnya mereka menerimanya dan minta legislatornya yang lolos ke Senayan tetap dilantik dan bahkan ada yg sangat berharap untuk tetap menjadi wakil ketua DPR RI.

Editor: Zul Abrum Sitindaon.