fbpx

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200708 061739Jansen Sitindaon

SitindaonNews.Com | Terkait Putusan MA tertanggal 3 Juli 2020 tentang uji materil Peraturan KPU Nomor 5 Thn 2019,  ramai dibicarakan di media sosial mempertanyakan legitimasi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres 2019 tahun lalu. 

Ada netizen berpendapat bahwa keputusan KPU yang menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih 2019 yang lalu adalah tidak sah..

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon yang dikenal sebagai politis muda yang selama ini selalu mengkritisi kebijakan² pemerintah yang tidak pro rakyat, melalui akun twitternya memberikan pendapat bahwa berdasarkan syarat² di pasal 6A UUD itu sah pak @jokowi sebagai pemenang pilpres 2019.

Pernyataan itu disampaikan Jansen Sitindaon atas polemik Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

Berikut penjelasan Jansen Sitindaon, yang dikutip redaksi dari akun twitter @jansen_jsp:

1) Pasal itu soal syarat kemenangan berdasar sebaran wilayah. Agar siapapun yg terpilih benar² jd Presiden NKRI. Bukan sekedar Presiden Pulau Jawa, Sumatera atau lainnya. Itulah "original intent" (niat asli) pembuat UUD Pasal 6A. Jd mau 2 pasang atau lebih harusnya tetap begitu.

2) Rumus Konstitusinya di Pasal 6A ayat 3 UUD. Bisa dilantik jika: "mendapat 50% lebih suara dan mendapat minimum 20% suara di lebih setengah jumlah Propinsi di Indonesia".

Jumlah Propinsi kita 34. Maka lebih dr setengahnya: 18. Jd suaranya harus ada minimum 20% di 18 Propinsi. https://t.co/GBD3Pt049M

IMG 20200708 062745

3) Jika dikaitkan dgn Pilpres kemarin.

YANG KALAHNYA DIBAWAH 20%:
1. Pak @jokowi ada di 2 Propinsi (Sumbar 14,08% dan Aceh 14,4%). Jd total: di 32 Propinsi diatas 20%.

2. Pak @prabowo: ada di 3 Propinsi (Bali 8,32%. Papua 9,34%. NTT 11,43%). Jd total: di 31 Propinsi diatas 20%.

4) Pak @jokowi mendapat suara nasional 55,5%. Jadi syarat 50%+1 terpenuhi. Mendapat suara minimal 20% yg tersebar di 18 Propinsi juga terpenuhi. Krn suaranya 20% ini malah ada di 32 Propinsi.

Jd berdasarkan syarat² di Pasal 6A UUD itu sah pak @jokowi sbg pemenang Pilpres 2019.

5) Jika dikaitkan dgn putusan MA, yg bisa jd problem jika tadi misalnya: "ternyata di 18 Propinsi suara pak @jokowi tidak sampai 20%".

Kalau itu bisa panjang. Walau sdh ada putusan MK 50/2014 yg mengatur: "jika hanya ada dua pasangan calon yg mendapat suara terbanyak yg menang".

6) Penutup: mau pakai sistem suara terbanyak pak @jokowi menang. Termasuk jika pakai syarat porsentase sebaran suara di Pasal 6A juga memenuhi.

Jd lebih baik mari teman² kita tutup buku aja Pilpres 2019 dan awasi jalannya pemerintahan ini. Apalagi lawannya juga udh gabung kan.🙏

7) Mungkin bg banyak teman² twit saya diatas "tak memuaskan". Tp itulah pandangan hukum objektif saya berdasar apa yg saya pelajari. Kita semua tlah berjuang habis²san di Pilpres. Dimalam pengumumanpun saya masih ambil resiko gebrak meja KPU. Tp apa mau dikata kita kalah. Salam🙏

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5df49aa601290Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

SitindaonNews.Com | Ombudsman RI mencatat terdapat 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan di tahun 2019.

Bahkan, mayoritas komisaris tersebut ditempatkan di BUMN yang kinerja keuangannya belum baik.

“Jadi kalau kita lihat sekian banyak ini (komisaris) menyebar di kebanyakan BUMN yang rata-rata tidak mempunyai pendapatan yang signifikan, belum untung yang bagus. Bahkan beberapa ada yang masih merugi,” ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

BUAH SEGAR INDONESIA BAIK UNTUK KESEHATAN ANDA

1592958765588

Selain rangkap jabatan, Ombudsman juga menemukan ratusan komisaris BUMN ini memperoleh penghasilan ganda.

Berdasarkan data dari Ombudsman, orang-orang tersebut diketahui selain menjadi komisaris BUMN juga memasih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

“Masalah double payment kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih dan agak aneh kalau saya lihat sampai itu terjadi,” kata dia.

Alamsyah menjelaskan, jika hal tersebut terus terjadi bisa memperburuk citra BUMN. Atas dasar itu, Ombudsman akan memberi masukan ke pemerintah agar hal tersebut tidak terus terjadi.

“Kita seperti melecehkan BUMN itu sendiri. Maka, concern Ombudsman memperbaiki sistem, bukan pada orangnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.

Dari angka tersebut 254 di antaranya berasal dari kementerian. Lalu dari lembaga non kementerian ada 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Adapun lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN, yakni Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13.

Untuk lembaga non kementerian, terdapat ada dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19.

Sumber: kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200518 112104

DPR Usul Cetak Uang Rp600 Triliun?

SitindaonnNews.Com | Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona (Covid-19).

Ada yang bertanya kepada Benny K Harmam, politisi partai Demokrat, apakah benat DPR yang mengusulkan kepada presiden cetak uang untuk sembako dan kartu prakerja disaat melemahnya ekonomi sebagai dampak virus corona? 

"Ada yang telpon dan tanya, apakah bener DPR yang usulkan kepada Presiden agar cetak banyak uang untuk beli sembako dan biaya kartu pra kerja. Saya rasa tidak ada, jawab saya. Kalaupun ada, mungkin para petugas presiden yang berkantor di DPR. Atau ada jawab lain? Rakyat Monitor!" kata @BennyHarmanID melalui akun twiternya. 

Pertumbuhan ekonomi merosot tajam, guna menanggulangi hal tersebut, BI didorong untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI). Menurut Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP Said Abdullah, usulan itu masuk akal, terutama dari sisi inflasi yang kerap kali dikhawatirkan.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1593221218980

SitindaonNews.Com | Anggota panitia kerja (panja) rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan alasan Demokrat menarik diri (walk out) dari panja RUU HIP.

Ia menyebut situasi pembahasan RUU HIP saat itu begitu cepat, dan argumentasi Partai Demokrat tidak pernah menjadi perhatian khusus, Herman dalam seminar daring lewat Zoom Meeting, Jumat.

"Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Argumentasi kita tidak pernah kemudian menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan bagaimana mengkritisi konteks RUU ini," ujarnya.

1592958765588

Karena Partai Demokrat tak pernah diberi kesempatan menyampaikan pendapat, kata Herman, maka Partai pun menarik diri baik dalam Rapat Panja hingga saat Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III yang mengesahkan RUU HIP menjadi usulan inisiatif DPR pada Selasa (12/5/2020).

RUU HIP pada waktu itu diketuk palu bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

Herman juga mengatakan bahwa Partai Demokrat sempat ikut dalam dua dari tujuh pembahasan RUU HIP, sebelum menarik diri dari pembahasan RUU kontroversial tersebut.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1589500977354

TRAGEDI RASIS 98 JANGAN TERULANG LAGI, INGIN TERULANG LAGI.

Tragedi 98 terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia. Banyak jenazah yg tdk teridentifikasi dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, jenazahnya ada yg dikubur masal dan diberi tanda nisan bertulis " Korban Tragedi 13-15 Mei 1998 Jakarta ".

Berdasarkan laporan tim relawan untuk kemanusiaan, korban yg tewas berjumlah 1.217 jiwa dan mungkin korban yg tewas lebih banyak lagi, sebagian besar dimakamkan di makam masal TPU Pondok Ranggon, 91 luka dan 31 orang hilang.

Kerusuhan Mei 98 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa, pemerkosaan masal atas wanita etnis Tionghoa, toko dan perusahaan dihancurkan dan dibakar, penjarahan, pembunuhan.
Tragedi 98 adalah salah satu tragedi kemanusiaan yg sgt kejam dan sadis, dan diduga kuat memang telah direncanakan.

- Tragedi Rasis 98 ingin terulang lagi.
Para perusuh negeri ini, para pengkhianat negeri ingin tragedi 98 terulang lagi, kita juga sudah tahu siapa orangnya, ormasnya, partainya, mereka tdk lagi punya kemanusiaan, mereka terus menerus menghembuskan anti China, dimasyarakat mereka terus menerus menyebarkan hoax dan fitnah anti China, menyebarkan kebencian dan ketakutan terhadap etnis China, seperti sudah 5 tahun lebih mereka menyebarkan hoax terhadap TKA China di Indonesia utk menghantam Presiden Jokowi, mereka membakar masyarakat bodoh seperti 10 juta TKA China menyerbu dan akan menguasai Indonesia, dan mereka juga dibantu media, mereka membakar masyarakat bodoh dgn provokasi kecemburuan sosial, demo2 yg bertopeng agama berteriak " Bunuh China ", pd 2019 terjadi demo2 rusuh yg sengaja banyak disusupi perusuh yg dibayar dgn uang recehan yg berencana hendak menjadikan seperti kerusuhan 98, membakar, memperkosa, membunuh dan menjarah, pd pandemi corona C-19 ini juga mereka berharap akan terjadi kerusuhan seperti 98, provokasi utk membakar dan menjarah telah mereka lakukan tetapi gagal, mereka sengaja mendesak Lock Down dgn rencana terjadi kerusuhan seperti 98 dan Presiden Jokowi bisa tumbang.

- Tragedi rasis 98 jangan terulang lagi.
Etnis Tionghoa adalah WNI, Etnis Tionghoa adalah saudara kita, banyak dari Etnis Tionghoa yg nasionalismenya tinggi dan dermawan, contoh mudah pd awal pandemi C-19 dinegara kita merekalah yg menjadi salah satu penyumbang awal dgn nilai ratusan miliar, menyumbang beras, sembako, peralatan medis dan itu dilakukan sampai sekarang.
Mereka hanya beretnis Tionghoa dan beda wajah tetapi jiwa mereka Indonesia, seperti pemain Bulu Tangkis Tionghoa yg mengkibarkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya, seperti peraih medali emas pertama Indonesia di Olimpiade "Susi Susanti" yg menangis mencium bendera Merah Putih dan mengkumandangkan lagu Indonesia Raya.
Sementara kelompok radikal yg ngaku pribumi malah kibarkan bendera Khilafah.
Jika ada yg tabiatnya jelek, itulah manusia. Didunia ini tidak ada satupun suku bangsa yg semua manusianya baik semua atau jelek semua, ada yg baik dan ada yg jelek semua itu tergantung dari akhlaknya masing2, apakah bangsa Arab manusianya bagus semua ? Coba kita tanya TKI.

Jangan lagi terulang tragedi 98, jangan lagi terulang semua konflik2 kemanusian dgn banjir air mata darah, jgn lagi ada provokasi, jgn lagi ada adu domba yg semua itu politik busuk demi kekuasaan, rakyat yg jadi korban.
Kita beda suku, beda agama
Tetapi kita satu Indonesia,
Mari kita jaga bersama rumah besar yg bernama Indonesia, Nusantara.

SALAM DAMAI.
ROF SIN.
🇲🇨💚🙏💙🇲🇨

Copas: https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3188530794571617/

0
0
0
s2sdefault