fbpx

0
0
0
s2sdefault

p527b012f82286 dprk aceh1Ilustrasi 

SitindaonNews.Com | Tidak dapat dapat dipungkiri, ada cukong² dalam setiap pilkada, mereka menjadi investor politik untuk mendukung seseorang maju sebagai kandidat kepala daerah.

Ya, bukan hanya kepala daerah, disinyalir dalam pemilihan presiden juga ada cukong² yang menjadi investor untuk memenangkan seseorang dalam pemilihan presiden.

Tentu semua itu tidak gratis, semua harus dibayar setelah calonnya terpilih nanti.

Pembayaran bisa melalui bagi² proyek pemerintah yang ada di daerah maupun pusat, jual beli jabatan, direksi dan komisaris BUMN, staff ahli dan lain²nya...

Mata para cukong itu semua tertuju pada anggaran APBD, APBN maupun anggaran² lainnya, semua disikat tak bersisa. Anggaran pembangunan dikunyah, anggaran bencana alam dan bantuan sosial dihisap, demikian pula dengan anggaran² lainnya ditelan tak bersisa, rakyat terabaikan, ekonomi rakyat semakin lemah.

Semua orang berebut kekuasaan, setiap pemilu pasti ada partai baru yang ikut yang juga didukung oleh investor politik. 

Ya, negeri ini sudah tergadai oleh para cukong  raksasa investor politik yang rakus dan tamak. (zas)

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1599277918334Turedo Sitindaon, Wakil keua tim pemenangan pasangan AMAN. 

"Kita Tidak Boleh Gentar Apalagi  Takut Berhadapan Dengan Koalisi Raksasa"

SitindaonNews.Com | Pilkada serentak akan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di kota Medan.

Di Medan sendiri ada dua pasangan calon walikota/wakil walikota, yaitu pasangan Bobby Nasution-Aulia dan Akhyar Nasution-Salman Alfarizi

Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang didukung delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon sementara pasangan Akhyar Nasution-Salman yang didukung oleh Demokrat dan PKS akan mendaftar pada hari ini Sabtu 5/9/20.

Wakil ketua tim pemenangan pasangan "AMAN" Turedo Sitindaon mengatakan meskipun kita terlahir dari keluarga rakyat jelata dan bukan ningrat, kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Berikut pernyataan Turedo Sitindaon yang kami kutip dari akun media sosialnya:

"Di Era Demokrasi seperti saat ini, tidak ada yang mustahil. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, karena "RAKYAT" yang punya "DAULAT". Meskipun kita terlahir dari keluarga "Rakyat Jelata" dan bukan "Ningrat", kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Dengan spirit kebersamaan dan gotong royong bersama rakyat, kita yakin dapat memenangkan hati rakyat Kota Medan. Mari bersama-sama kita lepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.

Kami berharap semoga Pilkada Kota Medan bisa berjalan dengan "Adil" sehingga rakyat Kota Medan bisa dengan pikirian yang jernih dan hati yang bersih memilih pemimpinya.
Mari kita berpolitik dengan riang gembira, tetap jaga persaudaraan dan silaturahmi.
Tetap jaga kesehatan, karena Covid 19 masih mengancam kita semua"🇲🇨🇲🇨

 

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

CUKONG Mengintai copy 1Ilustrasi cukong

SitindaonNews.Com | Menjadi kepala daerah di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar mulai dari tiket partai, sosialisasi dan kampanye, semua itu perlu dana yang tidak sedikit.

Jauh hari sebelum masa Pilkada, para calon Kepala Daerah sudah mulai sosialisasi ke masyarakat di daerah nya. 

Mereka mulai melakukan pendekatan langsung, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pengurus  marga di daerah itu. 

Momen pilkada ini juga dimanfaatkan para cukong politik dengan membiayai seorang calon kepala daerah, biaya ini tidak gratis, jika calon itu terpilih maka sang cukong akan meminta kompensasi berupa proyek proyek di daerah itu.

Cara kerja cukong tersebut untuk mendukung seorang calon bisa juga dengan membentuk beberapa sukarelawan dalam sosialisasi calon kepala daerah kepada masyarakat.

Selain jatah proyek, cukong tersebut juga mengatur mutasi² jabatan birokrasi di daerah itu juga dengan imbalan. Selain cukong tersebut meminta imbalan dana tunai dari pejabat tersebut juga meminta proyek yang ada di lembaga atau instansi pejabat itu, dan jika tidak dipenuhi maka dapat dipastikan pejabat tersebut akan digantikan oleh orang lain. Mereka inilah cukong-cukong yang mengatur jual beli jabatan.

Ini semua tidak terlepas dari upaya untuk pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan oleh cukong tadi sejak pemilihan kepala daerah.

Beberapa kepala daerah ditangkap karena korupsi anggaran daerah dan jual beli jabatan, dan masih banyak lagi kepala daerah yang "belum" bahkan "tidak" ditangkap oleh KPK atas penyalahgunaan anggapan daerah dan jual beli jabatan ini.

Para kepala daerah yang terlibat korupsi dan jual beli jabatan ini tidak terlepas dari keterlibatan para cukong tadi sebagai imbal jasa atas modal politik yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada. 

Berikut pandangan atau pendapat para netizen yang dikutip redaksi dari media sosial twitter menanggapi pilkada serentak yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia :

"Cukong-cukong Dibalik Pilkada dan Mutasi Pejabat Daerah Hingga Nasional."

"Apa yg dikatakan Pk Salim Said mmng benar
Mengejutkan juga klo dibuka diacara TV, semua Org jadi tahu dibalik Kekuasan Blio ada "Oligarki"

"Bkn hanya level Nasional Pilkada juga ada "Cukong2" Daerah yg berkuasa penuh sehingga Mutasi Pehabat2 Daerah saja hrs disetujui Cukong tsb. https://t.co/oAPMOzFccz

"Konglomerasi merangkul kekuatan militer dan intelijen untuk menyndera seseorang dlm upaya membentuk sistem yg menguntungkannya. Maka tak heran bila hukum bs ditundukan utk menyelamatkan konglomerasi. Atau sebaliknya. Itulah oligarki" (ZAS) 

 

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200905 094544Akhyar Nasution (kanan) menyebut lawannya di Pilwalkot Medan 2020 sebagai 'gerombolan'. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)

Politikus Akhyar Nasution menyebut pencalonannya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020 sebagai bentuk perlawanan terhadap "gerombolan yang menujukkan kekuasaan". 

Hal itu dikatakannya di sela-sela deklarasi pasangan Akhyar-Salman Alfarisi (AMAN) yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Saya ucapkan terimakasih kepada PKS dan Demokrat yang telah luar biasa berani mencalonkan Akhyar dan Salman. Padahal di luar sana sudah berkembang fenomena sapu bersih. Karena dua partai ini berani mengambil jalan untuk tidak bersama di dalam sebuah gerombolan yang menunjukkan kekuasaan," kata Akhyar, di Medan, Jumat (4/9).

"Kita masyarakat Medan solidernya tinggi. Ini sudah ditunjukkan PKS dan Demokrat, berani ambil jalan lain perlawanan terhadap gerombolan. Mohon maaf saya katakan gerombolan," imbuhnya.

Akhyar juga memuji pendampingnya Salman Alfarisi yang memiliki segudang pengalaman. Bahkan, kata dia, Salman rela melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut demi maju Pilkada Medan.

"Menurut saya pengorbanan Bang Salman luar biasa salut kita apresiasi beliau," ucapnya.

Akhyar mengaku selama ini hidup sederhana. Ketika mendapat tantangan untuk membangun Medan menjadi lebih baik, adrenalinnya  bergejolak kembali. Apalagi, dirinya tumbuh dan besar di Medan, tepatnya di Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli.

"Bukan karena marah saya mau maju [di pilkada, tapi nawaitu (niat) adalah mendarmabaktikan diri kami bagi Medan," cetusnya.

"Jadi visi kami adalah terwujudnya Medan cantik yang berkarakter yang nyaman kotanya, bahagia warganya," ia mengucapkan kalimat yang mirip slogan kampanye Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017.

Akhyar dan Salman berencana akan mendaftar ke KPU Medan pada Sabtu (5/9). Pasangan ini hanya mengantongi dukungan Partai Demokrat dan PKS.

Dia awalnya merupakan kader PDIP. Namun, 'Banteng' lebih memilih mengusung Bobby Nasution yang tak lain menantu Presiden Jokowi. Akhyar lantas berpindah ke Partai Demokrat.

Pasangan Akhyar-Salman akan melawan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon.

Bobby-Aulia mengantongi dukungan delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1597106930129

SitindaonNews.Com | Kasus Joko Chandra yang melibatkan para penegajk hukum seperti oknum Brigjen Polri, Pengacara dan Jaksa membuat wajah hukum di negeri ini seperti seperti tercoreng dengan lumpur kotoran hewan yang sangat menjijikkan.

Tindakan negara atau institusi kepada mereka yang terlibat melindungi koruptor buronan negara itu sepertinya tidak terlihat secara serius membasmi korupsi di negeri ini.

Seperti jaksa Pinangki yang diduga bertemu dengan Joko Chandra di luar negeri hanya dicopot dari jabatannya. Sepertinya tidak akan dipecat apalagi ditangkap serta di usut asal usul harta kekayaannya.

Tidak salah lagi jika anak² Indonesia sekarang ber-cita² jadi koruptor, termasuk yang dewasa juga jika diberi kesempatan jadi pejabat juga akan korupsi karena hukumannya yang ringan. 

Status akun FB  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3433979516693409&id=803774136380640   tentang Jaksa Agung mencopot jabatan Pinangki yang diapresiasi sebagai tindakan tegas, hal ini justru melukai rasa keadilan sebagian besar rakyat Indonesia sebagaima komentar para netizen sebagai berikut ini:

"Jika aku pejabat,aku korupsi aja ga usah banyak banyak,50 miliar aja,trus ke tangkep,25 miliar buat suap dll,hukuman mentok 2 th dpet remisi,keluar nyaman dech,sisanya buat dagang pecel ayam"

"Enak ya jadi pejabat di indonesia gk ada beban dan tg jawab.korupsi dulu yg byk selama menjabat,,sampai lumbung uang penuh.ketangkep paling cuma di copot , dihukum cuma formalitas doank tetap bsa menjalani kehidupan yg normal ,beda ama maling hp sampai didor timah panas tumit kakinya, gak heran klo byk yg berebut tuk jadi pejabat ,& rela korban apapun..."

"Penegak hukum yg melanggar hukum seharusnya dihukum 2x lebih berat,itu teorinya kenyataannya ....(lanjutkan sendiri)"

"Jgn cuma di copot pa tangkap kandangin klu sah terbukti membantu koruptor hukum mati saja smua sama kluarganya"

"Rakyat sdh lama menumggu hukum mati para koruptor," 

*ZAS#

0
0
0
s2sdefault