fbpx

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200929 083505Pak Jokowi, dimana negara? yang seharusnya hadir bagi saudara kita sebangsa.

Tgl 13 September 2020 di Cikarang Kab. Bekasi ibadah diganggu.
Tgl 13 September 2020 di Tembilahan Riau gereja HKBP di Segel.
Tgl 17 September 2020 di Aceh Singkil ibadah ditolak.
Tgl 21 September 2020 di Mojokerto ibadah ditolak.
Tgl 22 September 2020 di Jonggol ibadah ditolak.

Anda bisa berkomitmen dengan kemerdekaan Palestina, mengapa intoleransi didepan mata diam?

Saya muslim dan anda muslim, saya malu dengan kelakuan saudara saya seperti ini, apakah anda gak malu?

✍🏼 De fatah

Sumber: https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3587896094635083/

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200926 223138

SitindaonNews.Com | Padang (ANTARA) - Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Teti Sulastri meninggal dunia saat berenang di kolam renang salah satu hotel kabupaten setempat pada Sabtu sore.

"Memang benar, kejadiannya sekitar pukul 17.00 WIB," kata Kepala Kepolisian Resor Agam AKBP Dwi Nur Setiawan saat dihubungi dari Padang, Sabtu malam.

Ia mengatakan peristiwa tersebut berawal ketika sang hakim datang ke hotel bersama suami serta anak-anaknya untuk berenang.

Ditenggarai Teti Sulastri yang sedang berenang mengalami keram tubuh ketika berada di dalam kolam renang tersebut.

"Dari keterangan suami diketahui yang bersangkutan sudah berenang beberapa kali putaran, kemudian karena itu (keram) beliau sempat tenggelam," katanya.

Usai peristiwa tersebut, Teti Sulastri langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Setelah itu jenazah almarhumah di bawa ke rumah dinas korban di Lubuk Basung pada Sabtu malam.

Rencananya jenazah Tuti Sulastri akan dikebumikan di daerah Garut, Jawa Barat.

Hakim perempuan kelahiran 1978 itu diketahui menjabat sebagai Ketua Pengadilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, belum sampai satu tahun.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Yunindro, Teti Sulastri menjabat sebagai Ketua PN Lubuk Basung pada November 2019, sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua di pengadilan yang sama.

"Sepengenalan saya beliau adalah orang yang baik dan pintar, kami turut berduka atas kejadian ini," katanya.

Pada bagian lain, Ketua PN Padang Yoserizal juga mengatakan sepengenalnya almarhumah adalah pribadi yang baik dan santun.

"Kami ikut berduka atas kejadian ini, terkahir saya kontak dengan beliau saat koordinasi pelimpahan perkara ITE pencemaran nama baik," katanya.

Sumber: .antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1600071528046Cina membangun pusat penelitian Brasil di Antartika senilai US$ 100 juta. [SOUTH CHINA MORNING POST]

Saat ini, ada dunia luas yang bebas dari Covid-19 di mana orang bisa berbaur tanpa masker dan menyaksikan pandemi menyebar dari jarak ribuan mil. Dunia itu adalah Antartika, satu-satunya benua tanpa Covid-19, di mana saat ini hampir 1.000 ilmuwan menghabiskan musim dingin di atas es untuk memastikan tim mereka yang datang tidak membawa virus.

Sebelum pandemi, aktivitas seperti isolasi, kemandirian, dan ketegangan psikologis adalah hal yang biasa bagi tim di Antartika, sementara seluruh dunia melihat kehidupan mereka sebagai hal yang sangat ekstrem. Dari Stasiun Penelitian Rothera Inggris di lepas semenanjung Antartika, dekat Amerika Selatan, pemandu lapangan Rob Taylor menggambarkan seperti apa kondisinya.

"Secara umum, kebebasan yang diberikan kepada kami lebih luas daripada di Inggris pada puncak isolasi," ujar dia, yang akan tiba pada Oktober dan telah melewatkan pandemi sepenuhnya, seperti dikutip Fox News, Minggu, 13 September 2020. "Kami bisa bermain ski, bersosialisasi secara normal, berlari, gym, semuanya masuk akal.”

Seperti tim di Antartika, termasuk di Kutub Selatan, Taylor dan 26 rekannya harus mahir dalam semua jenis tugas di lingkungan komunal yang terpencil dengan sedikit ruang untuk kesalahan. Mereka bergiliran memasak, mengamati cuaca, dan kegiatan lainnya.

Dengan koneksi internet yang baik, mereka telah mengawasi dengan cermat ketika pandemi mengitari seluruh planet ini. Hingga saat ini, perbincangan dengan rekannya difokuskan untuk mempersiapkan para pendatang baru.

Sumber: tempo.co

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200913 121455

Penanganan kasus Joko Tjandra sudah salah kaprah sejak awal.  Akibatnya terjadi tebang pilih dan upaya melindungi satu sama lain di kalangan aparatur.

“Seharusnya, melihat begitu banyak institusi dan aparatur yang terlibat, kasus ini seharusnya ditangani Tim Independen yang diketuai Menko Polkam dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi “leader”.

Dalam memburu gratifikasi uang segar dibalik kasus Joko Tjandra,  IPW sendiri melihat dalam kasus Joko Tjandra ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks.

1599974006571

Neta Pane: Kasus Joko Tjandra Ada Gratifikasi Uang, Gratifikasi Asmara dan Gratifikasi Seks

Jika dipetakan kasus Joko Tjandra melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, Imigrasi, Kelurahan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain.

Jika hanya Polri yang mengusut, tentu Polri tidak akan mampu.

Polri sendiri kerepotan mengusut di internalnya, bagaimana kepolisian mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum di eksternal Polri.

Jadi jangan heran jika laporan Wakil ketua Gerindra Arief Puyuono tentang dugaan keterlibatan ketua PN Jaksel tak kunjung diproses polisi.

Jika pola penanganan kasus Joko Tjandra dilakukan secara parsial, kasus ini tidak akan tuntas secara terang benderang hingga ke akar akarnya.

Kasus ini hanya menjerang kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya backing kuat atau backing-nya sudah rontok.

Sebab itu,  jika kasus Joko Tjandra memang mau dituntaskan,  Presiden harus membentuk tim independen yang diketuai Menko Polhukam. Sehingga semua yang terlibat bisa dijerat oleh hukum.

Jika dipetakan kasus Joko Tjandra melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, imigrasi, keluruhan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain.

Neta Pane: Kasus Joko Tjandra Ada Gratifikasi Uang, Gratifikasi Asmara dan Gratifikasi Seks

IPW sendiri melihat dalam kasus Joko Tjandra ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks.

Neta Pane: Kasus Joko Tjandra Ada Gratifikasi Uang, Gratifikasi Asmara dan Gratifikasi Seks

Neta Pane: Kasus Joko Tjandra Ada Gratifikasi Uang, Gratifikasi Asmara dan Gratifikasi Seks

Sumber: matranews.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200904 153057Kapolsek Percutseituan, AKP Ricky Prawira Atmaja

Masalah asmara menjadi motif terduga pelaku berinisial FP tega membunuh istrinya sendiri, Fitri Yanti (44) yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online (ojol).

Jasad Fitri Yanti ditemukan di semak-semak di Jalan Mahoni Pasar II, Desa Bandar Klippa, Percutseituan pada 30 Agustus 2020.

"Kita duga motifnya karena asmara," tutur Kapolsek Percutseituan, AKP Ricky Pripurna Atmaja, Kamis (3/9/2020) di Mapolrestabes Medan.

Ia mengungkapkan bahwa pelaku FP berniat untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Untuk memuluskan rencananya tersebut, FP pun tega menghabisi nyawa istrinya.

"Karena si pelaku ini mau minta menikah lagi sama perempuan lain," ungkapnya.

Ricky menyebutkan terduga pelaku adalah suami siri dari korban.

"Kita duga itu suami sirinya korban, inisialnya FP. Itu korban suami sahnya sudah cerai," ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa pelaku FP juga memiliki istri sah.

"Tapi si terduga pelaku ini sudah punya istri sah," tuturnya.

Hingga saat ini polisi menegaskan penyidik masih mengejar pelaku hingga ke luar kota.

FP dan korban sudah 3 tahun berumah tangga. Dari hubungan keduanya belum dikaruniai anak.

Tapi korban dari suami pertama mempunyai tiga anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan yang sudah dewasa.

Bahkan, anak korban yang laki-laki sudah berumah tangga dan memupunyai anak.

Keterangan keluarga korban, disebutkan bahwa Fitri selama empat bulan terakhir tinggal bersama orangtuanya di Jalan Bromo Gang Bahagia. Pasalnya, korban sering bertengkar dengan suaminya.

Selama ini korban dan FP tinggal di Pasar V Tembung. Karena sering bertengkar dengan suaminya, makanya korban kembali ke rumah orangtuanya.

Sebelumnya, penemuan jasad seorang wanita ini menghebohkan warga yang bermukim di Jalan Mahoni Pasar II, Tembung, Desa Bandar Khalifa, Kecamatan Percutseituan, Deliserdang, Minggu (30/8/2020) sekitar pukul 09.00 WIB.

Mayat wanita yang ditemukan dengan kondisi telungkup di semak belukar diketahui bernama Fitri Yanti (44) warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Kecamatan Medan Denai.

Jasad korban pertama sekali diketahui warga sekitar.

Warga kemudian langsung meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian setempat.

Tak lama berselang, personel Polsek Percutseituan langsung datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mengevakuasi jasad tersebut ke RS Bhayangkara Medan.

Kanit Reskrim Polsek Percutseituan Iptu Rianto membenarkan penemuan jasad wanita tersebut.

"Benar. Masih dalam penyelidikan," ucapnya singkat, Senin (31/8/2020).

Dari lokasi petugas menemukan barang bukti berupa gelang, cincin, dan sepasang sendal jepit.

Fitri Yanti diduga kuat menjadi korban pembunuhan.

Usai dilakukan autopsi di RS Bhayangkara Medan, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Bromo Gg Bahagia, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, pada Minggu (30/8/2020) malam.

Pesan Terakhir kepada Sang Anak

Ramadius, seorang keluarga Fitri, mengisahkan aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal.

Korban keluar dari rumah orangtuanya di Jalan Bromo Gg Bahagia, mengendarai sepeda motor jenis metik pada Sabtu (29/8/2020) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kurang lebih 60 menit setelah korban pergi, seorang anak korban menelepon ibunya untuk menanyakan keberadaannya.

"Mamak di Tembung sama kawan. Jaga anak-anak (cucu korban)," ujar Ramadius menirukan ucapan anak korban yang laki-laki.

Lanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, korban masih komunikasi via telepon dengan anaknya.

“Bahkan korban berpesan kepada anaknya agar jaga anak-anak (cucu korban)," ungkapnya.

Pernyataan itu ternyata menjadi pesan terakhir yang diucapkan korban.

"Malam itu keluarga terus mencari korban hingga akhirnya mendapat kabar bahwa korban ditemukan warga telah tewas di Pasar II, kawasan Tembung," katanya.

Masih dijelaskan Ramadius, bahwasanya korban selama empat bulan terakhir tinggal bersama orangtuanya di Jalan Bromo Gang Bahagia.

"Korban ini sering bertengkar dengan suaminya, berinisial F yang usianya diperkirakan lima puluhan tahun. Selama ini mereka (korban dan F tinggal di Pasar V Tembung). Karena sering berantem dengan suaminya, makanya korban kembali ke rumah orangtuanya," ucapnya.

Pascakejadian yang menimpa korban, keluarga berharap agar aparat kepolisian segera membekuk pelaku.

"Kami harap pihak kepolisian segera mungkin meringkus pelaku yang dengan sadis menganiaya korban hingga tewas," cetus keluarga korban.

Sumber: tribunnews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200904 075537

SitindaonNews.Com | Depok (ANTARA) - Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kota Depok, Jawa Barat, melompat dari lantai 13 gedung rumah sakit itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Humas RSUI Kinanti ketika dihubungi di Depok, Kamis, membenarkan kejadian tersebut dan kasus tersebut sudah kami serahkan penanganannya kepada pihak yang berwajib untuk diselidiki lebih lanjut.

"Kami sudah serahkan kasusnya kepada pihak berwajib. Demikian yang bisa kami sampaikan," kata Kinanti tanpa mau merinci peristiwa tersebut.

Kinanti mengatakan sehubungan dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2019, mohon agar wartawan/pers dapat menghargai privasi keluarga pasien dengan tidak mempublikasikan atau menayangkan gambar/foto/video korban dalam pemberitaan.

"Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik dari rekan media sekalian," tuturnya.

Berdasarkan informasi, korban dirawat sejak 27 Agustus 2020. Saat ini jenazah telah ditangani oleh tim protokol COVID-19 RSUI.

Sementara itu Kassubag Humas Polres Metro Depok AKP Elly Padiansari berharap ada koordinasi dengan pihak RSUI agar selalu menjaga pasien COVID-19 sehingga kejadian yang sama tidak kembali terulang

Elly menjelaskan sebelum peristiwa tersebut terjadi, petugas RSUI akan melakukan pengambilan sampel darah korban. Belum sempat masuk kamar, terdengar ada suara pecahan kaca (jendela) di dalam kamar korban.

"Ketika itu petugas tersebut langsung masuk ke dalam ruangan untuk memastikan apa yang telah terjadi. Setelah masuk, perawat tersebut menemukan kaca jendela dalam keadaan pecah, setelah melihat dari sudut berbeda, terlihat korban sudah tergeletak tak bernyawa," ujar Elly.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200904 072706Ilustrasi Materai

SitindaonNews.Com | Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah selesai menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) yang akan merevisi UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985.

Dengan selesainya RUU tersebut, maka tarif bea meterai nantinya akan menjadi sebesar Rp10 ribu. Besaran itu naik dari tarif sebelumnya sebesar Rp6 ribu dan Rp3 ribu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kenaikan tarif itu seiring dengan penetapan single tarif bea meterai, sehingga tidak lagi sebanyak dua tarif.

"Untuk optimalkan dari sisi tarifnya yakni hanya single tarif Rp10 ribu dari yang tadinya dua, tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu," kata Sri di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis, 3 September 2020.

Sri mengatakan, RUU tersebut terdiri atas 32 pasal yang salah satunya juga mengatur pemberlakuan bea meterai untuk dokumen-dokumen elektronik. Pembayarannya juga bisa melalui sistem elektronik.

"Jadi dengan Undang Undang Bea Meterai yang baru diharapkan bisa memberlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas namun juga digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman," tuturnya.

Sri menekankan, setelah selesai pembahasan RUU tersebut di Komisi XI, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR yang akan datang.

"Sehingga sekarang bisa dibuat pengambilan keputusan tingkat 1 untuk dibawa ke rapat paripurna, kita berharap ini beri manfaat bagi masyarakat dan memperbaiki policy serta instrumen pemerintah," kata dia. (art)

Sumber: viva.co

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

pengacara djoko tjandra krisna murti 169Pengacara Djoko Tjandra, Krisna Murti (Tiara Aliya Azzahra/detikcom)

SitindaonNews.Com | Jakarta - Pengacara Djoko Tjandra, Krisna Murti, menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari memberikan penawaran kepada kliennya soal kepengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui sebuah tim. Namun upaya tersebut gagal dilakukan.

"Ya mereka menawarkan fatwa MA cuman nggak bisa itu, nggak bisa," kata Krisna saat ditemui di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jl Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2020).

Krisna mengungkapkan Jaksa Pinangki  memperkenalkan Djoko Tjandra kepada sebuah tim yang bisa mengurus fatwa MA. Anggota tim itu adalah Andi Irfan hingga Anita Kolopaking.

"Timnya, tim. Dengan Pinangki itu memperkenalkan timnya ada bisa mengurus. Itu dia muncul timnya itu yang tadi. Andi Irfan sama Anita Kolopaking itu. Anita Kolopaking jadi pengacara Pak Djoko," sambungnya.

Krisna tidak merinci peran tiap anggota tim. Namun ia mengungkapkan bahwa tim ini bersedia menyelesaikan permasalahan Djoko Tjandra yang berkaitan dengan fatwa MA.

"Mereka mengatakan pada Pak Djoko, mereka mempunyai program menyelesaikan masalah Pak Djoko ini. Iya terkait dengan fatwa itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Fakta baru muncul dari pemeriksaan kasus dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Jaksa Pinangkimenerima suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, menurut Hari, pada akhirnya sampai saat ini tidak ada fatwa keluar dari MA. Hari mengatakan penyidik masih mengembangkan lebih lanjut perihal ini.

"Itulah penyidik akan mengembangkan itu. Jadi, dari hasil penyidikan sementara, teman-teman bisa memahami bahwa untuk urusan eksekusi kan dilakukan oleh jaksa. Kemudian bagaimana caranya mengubah supaya itu tidak dieksekusi, tentu tadi saya sampaikan dugaannya ada terkait dengan meminta fatwa. Jadi kira-kira peran dari masing-masing itu. Itulah yang sedang digali oleh penyidik untuk mendapatkan gambaran seluas-luasnya bagaimana hubungan eksekutor dengan yang diharapkan meminta fatwa itu," ujar Hari Setiyono sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Sumber: detik.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault
IMG 20200902 090543
 
SitindaonNews.Com | Pemegang izin jangka panjang dari Indonesia tidak akan diizinkan masuk ke wilayah Malaysia mulai tanggal 7 September 2020. Selain Indonesia, warga negara asal India dan Filipina juga tak diizinkan masuk lantaran tingginya lonjakan kasus COVID-19 di negara-negara tersebut.


Menteri Senior Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah kasus impor menyebar di negara itu.

"Komite Kabinet Khusus mengetahui lonjakan kasus positif COVID-19 di negara tertentu. Rapat hari ini memutuskan untuk memberlakukan pembatasan terhadap warga negara India, Indonesia dan Filipina untuk masuk ke Malaysia," ujarnya, dilansir The Star, Selasa 1 September 2020.

Warga dari tiga negara tersebut yang terdampak dari kebijakan itu termasuk mereka yang berstatus penduduk tetap, peserta Malaysia My Second Home, ekspatriat dan pemegang izin kunjungan profesional, pasangan warga negara Malaysia dan pelajar dari negara-negara bersangkutan, yang mana banyak dari mereka sebelumnya masih diizinkan untuk bepergian ke negara tersebut meskipun diberlakukan pembatasan perjalanan secara ketat.

Ismail mengatakan pemerintahnya juga akan memantau situasi di negara lain dan tidak menutup kemungkinan bahwa pembatasan yang sama dapat diberlakukan pada warga negara lain yang mengalami lonjakan kasus. (ren)

Sumber: viva.co

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault
IMG 20200831 160907Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
 

ADA apa dengan pimpinan Jaksa Pinangki? Kenapa Pinangki menyebut pimpinannya? Siapakah dia?

Pertanyaan-pertanyaan itu mengemuka dan menuntut jawaban jelas setelah saya mendapatkan dokumen pemeriksaan Pinangki. Eksklusif.

 

Sejauh ini ada dua dokumen pemeriksaan Pinangki. Segera menyusul menjadi tiga buah.

Pinangki terjerat pasal suap dan gratifikasi terkait kasus Djoko Tjandra. Dia diperiksa di dua lingkup organisasi Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Rencananya, Pinangki juga akan diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus yang sama, namun urung dilakukan.

Dalam dokumen pemeriksaan yang saya dapatkan secara eksklusif, Pinangki menyebut bahwa ia melapor ke pimpinan pasca-pertemuan menghebohkan yang fotonya viral di media sosial.

Pinangki bertemua Djoko Tjandra pada November 2019. Dalam dokumen disebutkan, ia melapor ke pimpinannya pada Desember 2019.

Pimpinan Pinangki

Apa yang dibahas Pinangki dan Djoko Tjandra dalam pertemuan itu? Usulan anggaran pembebasan Djoko Tjandra.

Awalnya, Pinangki menyodorkan usulan aggaran pembebasan sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,4 triliun. Terjadi negosiasi. Djoko Tjandra menyetujui 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 145 miliar.

Ada catatan menarik dalam dokumen yang saya dapatkan. Pinangki mengatakan kepada Djoko Tjandra bahwa ia akan “mengurus” langsung ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Muncul dua pertanyaan dalam benak saya. Pertama, mengapa orang sekelas Djoko Tjandra yang merupakan pebisnis andal bisa percaya pada seorang jaksa kelas menengah yang bahkan tempat kerjanya tidak berkaitan langsung dengan perkara?

Kedua, mengapa Djoko Tjandra bisa percaya bahwa Pinangki bisa “mengurus” langsung ke Jaksa Agung?

Yang kedua, kenapa Djoko Tjandra pula begitu percaya, bahwa Pinangki bisa mengurus langsung ke Jaksa Agung?

Dua hal itu harus didalami oleh penyidik.

Yang pasti, saya yakin, orang sekelas Djoko Tjandra tidak akan sembarangan percaya pada orang terlebih terkait jumlah uang yang sangat besar.

 

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak yang saya wawancara terkait kasus ini mengatakan, "Pasti ada kekuatan besar yang melindungi Jaksa Pinangki."

Pertanyaannya, siapa?

Untuk menjawab ini tentu harus dilakukan penyelidikan lanjutan. Sejauh ini, dalam sejumlah keterangan resmi kepada wartawan, tidak pernah disinggung soal pimpinan yang dimaksud Pinangki dalam dokumen itu.

Istimewanya Pinangki

Yang ada hanya gejala!

Sulit untuk ditepis, bahwa Pinangki mendapat "karpet merah" alias keisitmewaan dalam perjalanan kasusnya.

Di awal kasus Pinangki mencuat, seiring dengan Kinerja Kepolisian yang dianggap cepat menangani perkara ini, Kejaksaan justru membuat pagar penghalang.

Jaksa Agung mengeluarkan Surat Pedoman Nomor 7 tahun 2020. Isinya, pemeriksaan terhadap semua jaksa harus mendapat izin tertulis dari Jaksa Agung. Dikritik keras sejumlah pihak di media, aturan ini akhirnya dicabut.

Hal lain, saat Pinangki ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, muncul pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa Pinangki akan mendapat bantuan hukum dari asosiasi profesi jaksa yaitu PJI (Persatuan Jaksa Indonesia).

Belakangan, pernyataan ini malah dipertanyakan Ketua PJI Setia Untung Arimuladi yang juga merupakan Wakil Jaksa Agung. Ia menyatakan emoh membantu Pinangki.

Muruah penegak hukum

Sekali lagi, sulit untuk menafikan bahwa ada sesuatu yang janggal pada kasus Pinangki di Kejaksaan Agung.

Korps Adhyaksa harus menunjukkan independensi dan transparansnya. Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa kasus ini seyogianya ditangani KPI agar tidak terjadi conflict of interest tidak bisa dianggap angin lalu.

Adalah sebuah kewajiban untuk mengembalikan muruah Korps Kejaksaan. Adalah pula sebuah kelayakan bila kepercayaan publik atas penegakan hukum di negeri ini selalu jadi perhatian.

Kami cinta, karenanya kami tak rela!

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Sumber: kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

 

IMG 20200830 102545Seorang pria ditembak temannya karena disangka kancil

Seorang pria meninggal setelah tertembak kerabatnya ketika sedang berburu kancil di daerah Tanjung Agung, Sumatera Selatan. Sang korban ditembak karena dikira kancil oleh pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Agung, Sumsel, Iptu Raja Toga Pahurum mengungkapkan kronologi kejadian. Peristiwa itu pun diketahui terjadi pada Kamis dini hari sekitar jam 01.00 dini hari.

"Pelaku dan korban melihat kancil dan mereka menyebar. Pada saat pelaku lihat mata kancil, dia langsung tembak, korban langsung teriak," ujarnya saat diwawancarai tvOne, Sabtu 30 Agustus 2020.

Korban meninggal dalam perjalanan saat di evakuasi oleh pelaku dan dua orang teman lainnya. Sebab, tembakan itu mengenai bagian dada hingga leher.

"Butuh sekitar 2 jam untuk ke RS dari lokasi, korban meninggal dalam perjalanan," tambahnya.

Dia menjelaskan, sejata yang digunakan adalah senjata rakitan. Polisi pun meyakini tidak ada motif lain dari kasus ini, mengingat pelaku pun adalah keluarga korban.

"Kita kenakan UU darurat atas kepemilikan senjata api dan kelalaian yang menyebabkan kematian," tambahnya.

Sumber: viva.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200828 082412Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto: YouTube JPNN.com

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, ada satu nama  paling menonjol dari sejumlah jenderal polisi yang disebut-sebut berpeluang menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

"Informasi yang kami dapat, calon kapolri itu dari bintang dua, bukan bintang tiga," ujar Neta pada program 'Ngomongin Politik' yang tayang di Channel You Tube JPNN.com.

Neta mengakui, pemilihan kapolri sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Meski demikian, ada kecenderungan muncul tanda-tanda khusus jelang pergantian nantinya.

"Untuk sekarang memang yang disebut-sebut itu ada delapan jenderal dan masing-masing ada mataharinya. Nah, yang terkuat sekarang ini dari kelompok  Solo, karena dekat dengan presiden," katanya.

Siapa nama yang dimaksud, Neta kemudian menyebut nama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana.

"Dari informasi yang kami dapat, nama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana. Karena informasinya (calon kapolri) dari bintang dua. Cuma memang injury time bisa saja tiba-tiba muncul nama lain," ucapnya.

Menurut Neta, nama petinggi Polri yang berpeluang menjadi kuda hitam, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar.

"Ini mengkristal nanti, ketika Jokowi memberi sinyal, IPW akan mendapat informasi A1. Informasi terakhir yang kami dapat dari lingkungan istana, Presiden Jokowi menginginkan dari bintang dua," katanya.

Jika informasi tersebut benar, Neta memprediksi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana bakal dilantik menempati jabatan jenderal bintang tiga.

"Dalam waktu dekat ada dua posisi bintang tiga yang akan pensiun. Yaitu, Kepala BNN dan sekretaris utama Lemhanas. Kalau misalnya yang dijagokan kapolda Metro Jaya, pasti dia akan menduduki salah satu posisi ini dalam waktu dekat," pungkas Neta.(gir/jpnn)

Sumber:jpnn.com

0
0
0
s2sdefault

Login Form