fbpx

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1599962003544

Situasi Darurat Perjuangan Nelayan Pulau Kodingareng,
Sulsel Melawan korporasi Belanda penghisap pasir laut

Saat selesai aksi tiba2 dihadang oleh dua Sekoci (speedboat) Polairud. Kapal mereka dipepet dan ditabrak. Salah satu alat kendali Jolloro (stir/guli) dirusak oleh Polisi https://t.co/6YAwg7hVDf

Saat hendak kembali menjalankan kapal, Polisi melepaskan 3 kali tembakan. Tak berselang lama, Polisi menarik paksa nelayan dan mahasiswa yang berada di kapal nelayan https://t.co/WfrvEwP9IK

Mahasiswa dan nelayan dipukul dibagian wajah, badan, ditendang Dan diinjak-injak lehernya. Beberapa warga mengalami luka dan berdarah akibat tindakan Kepolisian.

3 mahasiswa yg ditangkaap adalah pers mahasiswa yg sdg mlakukan peliputan aksi nelayan Kodingareng. Sblm ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan menarik mahasiswa tersebut ke sekoci. Mahasiswa dan nelayan dipukuli hingga berdarah.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200817 065952

SitindaonNews.Com | Bank Indonesia (BI) dijadwalkan meluncurkan pengeluaran uang khusus seri peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8).

Berdasarkan undangan yang disebar kepada media di Jakarta, Minggu, peluncuran uang khusus itu dapat disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube BI mulai pukul 11.15 WIB.

Gubernur BI Perry Warjiyo rencananya meresmikan peluncuran pengeluaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan memberikan sambutan termasuk meresmikan peluncuran uang khusus itu bersama Gubernur BI.

Dalam peluncuran itu juga diagendakan penyerahan simbolis uang peringatan kemerdekaan 75 tahun kepada keluarga Proklamator secara virtual.

Departemen Pengelolaan Uang BI menjelaskan uang rupiah khusus adalah uang dikeluarkan secara khusus oleh BI dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu.

Uang khusus ini memiliki nilai nominal berbeda dari nilai jualnya.

Uang rupiah khusus terdiri dari koin dan atau kertas yang tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang (uang bersambung).

Uang rupiah khusus merupakan alat pembayaran yang sah, namun biasanya tidak digunakan sebagai alat tukar.

Uang ini juga merupakan sarana perkembangan numismatika (koleksi uang di Indonesia).

Setiap edisi yang dikeluarkan dengan kemasan yang menarik dan unik sehingga sering dijadikan sebagai cendera mata.

BI beberapa kali mengeluarkan uang edisi khusus di antaranya 25 tahun Kemerdekaan RI, perjuangan angkatan 45, kemudian 50 tahun Kemerdekaan RI, Hari Anak, cagar alam, hingga 100 tahun pemimpin Indonesia.

Sumber  antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200912 074433Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono saat meminta jajarannya melakukan penyemprotan disinfektan secara massal dan serentak pada Selasa (31/3/2020). (Sumber: kompas.com)

SitindaonNews.Com | Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Harapannya, dengan cara demikian warga bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).

Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan di lepas begitu saja. Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.

Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.

 

Lebih lanjut, Gatot yang juga Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, mengatakan penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi akan melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti jaksa dan kamtib.

"Ini kita gabungan melibatkan juga jaksa dan kamtib, sehingga kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas," ucap Gatot.

Adapun pelaksanaan Operasi Yustisi rencananya akan dilakukan di 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa yang menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Gatot, TNI-Polri bersama Satgas Covid-19 hingga KPU akan membagikan sebanyak 34 juta masker ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembagian masker itu pun dilakukan dalam rangka kampanye menjaga jarak demi menghindari kerumunan, terlebih dalam waktu dekat akan ada gelaran Pilkada 2020

Rencananya, Gatot mengatakan, pembagian masker itu akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Total masker secara simbolik seluruh Indonesia ada 34 juta lebih buah masker akan dibagikan secara serentak hari ini dan besok," katanya.

Sumber: kompas.tv

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200813 145942

SitindaonNews.Com | Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sejak Kamis pagi mengalami tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.000 hingga 2.000 meter.

Menurut laporan petugas Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung yang dikutip dalam siaran pers Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tiga letusan yang terjadi sejak pagi beramplitudo 15 sampai 20 mm dan berdurasi 416-1.035 detik.

Laporan petugas pos pengamatan juga menyebutkan bahwa asap kawah gunung api itu bertekanan lemah hingga sedang, berwarna putih dan kelabu tebal, dan tingginya 1.000 hingga 2.000 meter.

Selain itu, pos pengamatan merekam kejadian gempa tremor menerus dengan amplitudo 0.5 sampai 9 mm di gunung api tersebut.

Gunung Sinabung saat ini dalam Status Level III (Siaga). PVMBG menyarankan warga dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di area dalam radius tiga km dari puncak gunung serta radius sektoral lima km untuk sektor selatan-timur, dan empat km untuk sektor timur-utara.

Guna menghindari dampak abu vulkanik dari Gunung Sinabung, warga disarankan mengenakan masker serta mengamankan sarana air bersih.

Warga yang berada dan bermukim di dekat aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta mewaspadai bahaya lahar

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200823 083047Gedung Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran, Jakarta, 22 Agustus 2020. TEMPO/Hilman Faturahman

SitindaonNews.Com | Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2020. Pengacara Razman Nasution menduga kebakaran itu disengaja untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti kasus Djoko Tjandra dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

"Saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti," kata dia lewat keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Razman meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk mengusut dugaan kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

Ia tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono yang menyatakan bahwa tak ada dokumen yang terbakar.

Razman mengingatkan agar Gedung Mabes Polri dan KPK untuk dijaga karena bisa jadi sasaran berikutnya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan dari mana asal dugaannya tersebut.

Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2020. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian akibat kebakaran tersebut. Kebakaran gedung yang berlokasi di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, tersebut terjadi pukul sekitar pukul 19.15 WIB.

Sumber: tempo-co.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200810 222116

SitindaonNews.Com | Kantor Meteorologi Malaysia Kementrian Alam Sekitar dan Air memprediksi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada Senin (10/8) pukul 11.37 pagi akan sampai ke ruang udara Malaysia.

"Asap debu gunung berapi tersebut diperkirakan memasuki ruang udara negara di utara Selat Melaka dan negeri-negeri di utara serta timur Semenanjung Malaysia," ujar siaran pers tersebut, Senin.

Negara-negara bagian (negeri) yang terdampak adalah Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Mereka memperkirakan asap debu gunung akan memasuki Malaysia Senin malam dan berdampak pada operasi penerbangan pada jarak 1.500 hingga 5.000 meter.

Siaran pers tersebut menyebutkan berdasarkan pada model trajektori hysplit dari Kantor Meteorologi Malaysia dan ramalan Pusat Peringatan Debu Gunung Berapi Daerah (VAAC) Darwin Australia masyarakat tidak perlu bimbang karena tidak akan berdampak ke kualitas udara di Malaysia.

Mereka menyebutkan tidak ada dampak gempa bumi dan tsunami diprediksi melanda Malaysia akibat letusan gunung berapi tersebut.

Keadaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) saat ini menunjukkan kualitas udara yang biasa.

Mereka menasehati kepada masyarakat untuk senantiasa peka dengan informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Meteorologi Malaysia melalui laman web resmi, aplipasi myCuaca dan media sosial.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200818 140227Diskusi sesama pedagang atas situasi sepi pengunjung di Pusat Pasar Medan dan kondisi trotoar gedung pasar sebelah Selatan yang beralih fungsi jadi parkir motor.(Foto SitindaonNews) 

Pedagang Pusat Pasar Medan Menjerit, Sepi Pengunjung hingga Fasum Beralih Fungsi dan Tarif Parkir Mobil Mencekik Leher Pengunjung.

SitindaonNews.Com | Pusat Pasar Medan sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Sumatera Utara semakin hari semakin sepi dari pengunjung.

Sepinya pengunjung ke pasar ini membuat pedagang mengeluh akibat aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli sangat jauh berkurang.

Kondisi ini selain daya beli masyarakat yang lemah juga diakibatkan kondisi dan fasilitas pasar yang semakin buruk sehingga pengunjung menjadi malas atau takut berbelanja di pasar ini.

FB IMG 1597733701908Penasehat dan Bendahara Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Pusat Pasar Medan, Alfarizi dan Mikhael berdiskusi dengan salah seorang pedagang tentang situasi pasar yang sepi pengunjung.

Yang juga dikeluhkan para pedagang termasuk fasilitas umum yang berubah fungsi menjadi lapak jualan pedagang kakilima serta tarif parkir mobil yang mencekik leher pengunjung.

Minimnya fasilitas publik membuat pengunjung enggan datang ke pasar ini. Pengelola pasar yaitu PD Pasar Kota Medan tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung, seperti tidak adanya rest area atau tempat duduk istirahat pengunjung di area publik.

Tempat-tempat publik dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di tangga utama, membuat pengunjung terhalang oleh barang dagangan yang terpajang di tiap anak tangga naik ke lantai dua pasar ini, kondisi ini membuat jalan naik menjadi terhalang, tidak jarang pada kondisi ini para pengunjung menjadi korban pencopetan di area tersebut.

Fasilitas publik lainnya seperti eskalator dan lift juga tidak berfungsi, perawatan gedung juga tidak diperhatikan oleh pengelola, dinding yang kusam dan kotor, ubin lantai banyak yang sudah pecah.

Trotoar luar disekeliling gedung hancur berantakan menjadi tempat parkir motor membuat gedung terlihat semrawut.

Screenshot 20200818 135642Trotoar yang beralih fungsi menjadi parkiran motor

Tarif parkir mobil di pasar tradisional ini yang dikelola oleh pihak lain dirasa sangat memberatkan, hal ini semakin mengurangi minat pengunjung datang berbelanja ke pasar ini.

"Para pedagang selalu membayar iuran, tapi fasilitas dan perawatan gedung sangat memprihatinkan" kata Alfarizi sebagai sesepuh dan penasehat Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Unit Pusat Pasar Medan, didampingi oleh Mikhael sebagai bendahara.

Bahkan ada beberapa pedagang yang tidak dapat bertahan lagi sehingga harus menutup usahanya sebagai akibat sepinya pengunjung.

"Kami hanya akan mendukung calon pemimpin kota Medan yang akan datang yang benar-benar serius memperhatikan para pedagang tradisional kota Medan khususnya pedagang tradisional di Pusat Pasar Medan ini, sehingga roda perekonomian di kota Medan ini dapat bergeliat kembali" kata Alfarizi dan Mikhael serentak....*ZAS*

BUGARINDO - Hidup Sehat dengan Buah Segar Indonesia

FB IMG 1593470640259

 

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200810 090802

SitindaonNews.Com | Kepolisian RI mempersilakan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, untuk mengajukan permohonan pra peradilan jika memang tidak terima atas penahanan dirinya.

"Kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja, diuji sah tidak-nya penahanan di sidang praperadilan," Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik.

Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu dini atau 8 Agustus 2020.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan penahanan itu dilakukan untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari oleh penyidik Subdit 5 Dittipidum Bareskrim Polri.

"Jam 03.00 WIB (dini hari) selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 8-27 Agustus 2020," kata Ferdy.

Sebelumnya, Anita datang ke Bareskrim Polri pada pukul 10.30 WIB pagi hari Jumat. Ia kemudian ditanyai 55 pertanyaan oleh penyidik hingga selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dini hari.

Anita datang memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri pada Jumat setelah sebelumnya tidak hadir saat pemanggilan pertamanya, Selasa 4 Agustus 2020. ​​​​

Anita pun ditetapkan menjadi tersangka perihal terbitnya surat jalan palsu Djoko Tjandra tersebut. Anita adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, dia menjadi tersangka karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama Djoko Tjandra.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault
IMG 20200818 071541
 
"Pelaku mengaku awalnya dipukul oleh suaminya"
 
SitindaonNews.Com | Unit Reskrim Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) menangkap seorang istri, RK (35) karena diduga melakukan penganiayaan terhadap suaminya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.


"Kejadian penganiayaan Ahad (16/8) pukul 09.30 WIB, pelaku kita tangkap sore harinya pukul 17.15 WIB," kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Sujarwo di Mapolsek Mampang, Senin.

Sujarwo menjelaskan, penangkapan RK atas laporan pihak keluarga korban yakni mertuanya karena menyebabkan Hendra Supena (suami pelaku) meninggal dunia setelah ditusuk dengan pisau.

RK ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi terlebih dahulu melakukan penyidikan, mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi, serta menemukan alat bukti berupa pisau di lokasi kejadian di Jalan Bangka VIII C, RT 013/RW 12, Kelurahan Mampang, Kota Jakarta Selatan.

Setelah peristiwa penusukan suaminya, pelaku bersembunyi di rumah ibunya, berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku kita tangkap, pelaku koperatif dan mengakui bahwa benar dia sudah menusuk suaminya," kata Sujarwo.

Menurut Sujarwo, berdasarkan keterangan pelaku, penusukan tersebut dilakukannya sebagai upaya membela diri karena dipukul terlebih dahulu oleh korban.

Peristiwa tersebut berawal dari cek cok mulut antara pelaku dan korban yang berstatus suami istri dari pernikahan siri.

"Pelaku mengaku awalnya dipukul oleh suaminya, pada saat itu suaminya memang sedang membawa pisau dapur," ujar Sujarwo.

Perkelahian pasangan suami istri makin memanas hingga diketahui pihak tetangga, korban sempat mengancam pelaku menggunakan pisau yang dibawanya.

Terjadi perlawanan dari pelaku saat diancam oleh korban hingga terjadi penusukan tersebut.

"Pada saat (pisau) dipegang oleh istrinya kemudian langsung didorong dan kemudian ditusuk, luka pada dada," kata Sujarwo.

Perbuatan pelaku maupun korban tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, karena pernikahan keduanya dilakukan secara agama (siri).

Akibat perbuatannya, kini RK dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

"Ini memang delik pidananya karena pernikahan siri sehingga tidak masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nuansanya rumah tangga, walaupun ini hasil pernikahan siri," ujar Sujarwo.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200809 080535

SitindaonNews.Com | Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono, menjelaskan, proses penerimaan calon anggota Polri, di antaranya taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 harus mengedepankan protokol kesehatan.

Ia menyampaikan hal ini terkait polemik calon taruni Akademi Kepolisian tahun 2020 asal Kepulauan Riau yang gagal berangkat atau lolos karena dinyatakan positif Covid-19.

"Panitia seleksi sebelum pelaksanaan tes disumpah, dan panitia seleksi bidang kesehatan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia di setiap perwakilan daerah," kata Yuwono, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, kata dia, seleksi taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 selain dinilai kesehatan, jasmani, psikologi dan akademiknya, seluruh peserta calon taruna/taruni Akademi Kepolisian pada 2020 harus dinyatakan bebas dari paparan virus Corona atau Covid-19.

"Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil uji usap oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI," katanya.

Berkaitan dengan tidak lolosnya calon taruni asal Kepulauan Riau itu, dia mengatakan, Kepolisian Indonesia merasa kehilangan calon taruni Akademi Kepolisian 2020 terbaik lantaran dinyatakan positif Covid-19.

Padahal, kata dia, calon taruni yang dinyatakan positif itu mendapat peringkat teratas di bidang akademis.

Kepolisian Indonesia, ujar dia, mendoakan dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk mencoba kembali pada pembukaan Akademi Kepolisian pada tahun yang akan datang.

"Polri merasa kehilangan peserta terbaik seleksi untuk menjadi polisi. Namun, tidak bisa dipungkiri karena salah satu syarat utama adalah bebas Covid-19," katanya.

Ia menyatakan, kasus gagal calon taruna/taruni Akademi Kepolisian tidak hanya terjadi Polda Kepolisian Indonesia, melainkan juga terdapat di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.

"Juga ada yang dipulangkan karena hasil uji usap positif. Kalau tetap dipaksakan diberangkatkan seleksi di pusat dikhawatirkan akan memengaruhi peserta yang lain tertular Covid-19," katanya

Sumber: antaranews-com.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

3534120728

17 AGUSTUS 1945 

17 AGUSTUS 2020

Keluarga Besar

SITINDAON NEWS

Mengucapkan

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

KE-75 

 

Terima kasih kepada para pahlawan dan pejuang yang telah berjasa dengan mengorbankan darah dan nyawanya untuk membebaskan RI dari penjajahan.

Semoga kiranya para pemimpin negeri saat ini dapat meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu membawa bangsa ini menjadi lebih maju untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Bersama kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, merawat perdamaian di seluruh tanah Republik yang kita cintai ini. 

 

#DAMAILAH NKRI

#JAYALAH NKRI 

#MAKMURLAH NKRI

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1596858732061Zhang Yuhuan (kiri) menangis bersama putranya Zhang Baogang di rumah di Jinxian, provinsi Jiangxi, pada 4 Agustus 2020, setelah persidangan ulang membersihkan namanya dari vonis dan membebaskannya. Dia dinyatakan bersalah karena membunuh dua anak dan menjalani hukuman penjara selama 27 tahun.[Wang Qin/Chengdu Economic Daily

SitindaonNews.Com | Seorang terpidana yang tidak bersalah dari provinsi Jiangxi, Cina, dibebaskan pada Selasa kemarin setelah 27 tahun mendekam dipenjara karena kasus pembunuhan.

Pengadilan membersihkan nama pria tersebut dan menganulir vonis setelah menyatakan tidak cukup bukti atas tuduhan pembunuhan yang membuatnya ditahan hampir tiga dekade.

China Daily pada 5 Agustus 2020 melaporkan, Pengadilan Tinggi Jiangxi membatalkan putusan awal di mana Zhang Yuhuan dijatuhi hukuman mati dan memutuskan pria 52 tahun itu tidak bersalah karena bukti dalam kasusnya tidak cukup kuat untuk putusan vonis. 

Zhang dibebaskan pada Selasa setelah vonisdianulir pengadilan tinggi dan kembali ke rumah.

Zhang, warga desa dari Kabupaten Jinxian di Nanchang, ibu kota Jiangxi, adalah narapidana masa tahanan terlama yang divonis secara keliru di Cina.

Dia telah diberitahu bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan kompensasi negara atas hukuman yang salah, menurut pengadilan.

"Saya akan merundingkan jumlah pasti kompensasi dengan klien saya," kata Wang Fei, pengacara Zhang, kepada China Daily Selasa. "Kami juga berencana untuk meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kesalahan hukum dalam kasus ini."

"Saya sangat gembira ketika mendengar pengumuman pengadilan," kata mantan istri Zhang, Song Xiaonyu, yang memiliki dua putra dengan Zhang sebelum menceraikannya 11 tahun lalu.

Meskipun menikah lagi, sang istri masih membantu Zhang mengajukan banding, dan suaminya saat ini mengizinkan dia dan anak-anaknya untuk bertemu dengan Zhang saat dia di penjara.

Kasus Zhang dimulai pada Oktober 1993 ketika mayat dua anak laki-laki ditemukan di waduk di sebuah desa di Jinxian. Beberapa hari kemudian, Zhang diidentifikasi sebagai tersangka dan ditahan.

Pada Januari 1995, Pengadilan Menengah Nanchang menghukum mati Zhang yang merupakan tetangga kedua korban, dengan penangguhan hukuman dua tahun untuk kejahatan pembunuhan yang disengaja, yang berarti hukumannya akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dia menjalani hukuman dua tahun .

Zhang menyangkal melakukan pembunuhan dan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Zhang juga mengatakan dia disiksa oleh polisi selama interogasi.

Dua bulan kemudian, pengadilan tinggi mengirim kasus tersebut kembali ke pengadilan rendah dan memerintahkan pengadilan ulang karena tidak cukup bukti.

Tetapi persidangan tidak diadakan sampai November 2001 dan pengadilan menengah menguatkan putusan awal.

Zhang mengajukan banding ke pengadilan tinggi lagi, tetapi kali ini bandingnya ditolak.

Saat menjalani hukumannya, Zhang menolak untuk menerima putusan, dan keluarganya mulai membantunya terus mengajukan banding dengan mengirimkan materi ke berbagai departemen kehakiman.

Setelah bertahun-tahun upaya banding Zhang, pengadilan tinggi akhirnya memutuskan untuk mencoba kembali kasus tersebut pada Maret 2019. Ketika pengadilan membuka kembali kasus tersebut pada 9 Juli, jaksa penuntut provinsi menyarankan pengadilan membebaskan Zhang berdasarkan bukti yang tidak cukup.

"Setelah kami meninjau materi, kami menemukan tidak ada bukti langsung yang dapat membuktikan vonis Zhang. Jadi kami menerima saran jaksa dan menyatakan Zhang tidak bersalah," kata Tian Ganlin, hakim yang bertanggung jawab atas kasus tersebut di pengadilan tinggi.

Dia mencatat pembebasan itu juga menerapkan prinsip "tidak ada hukuman dalam kasus yang meragukan" di bawah Hukum Acara Pidana Cina.

Selama bertahun-tahun, para pembela hak asasi manusia telah mengkritik sistem hukum China, menuduh bahwa hal itu mengizinkan pengadilan yang tidak adil, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya dalam penahanan.

Cina telah berupaya mereformasi sistem hukumnya. Menurut laporan Global Times, Cina secara resmi mengadopsi prinsip hukum "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" pada 1996.

Pada 2013, komisi hukum Partai Komunis Cina mengeluarkan pedoman baru yang meminta proses hukum yang lebih adil dalam sistem pengadilan Cina rentan cacat, CNN melaporkan.

Namun, masalah dengan sistem hukum negara tetap ada. Sistem peradilan Cina memiliki tingkat hukuman sekitar 99%, menurut pengamat hukum. Sistem hukum Cina juga tetap terikat pada Partai Komunis yang berkuasa. Pengadilan dilihat pertama-tama dan terutama sebagai "organ politik", menurut Hakim Agung Zhou Qiang.

Zhang bukanlah orang pertama yang divonis secara keliru.

Pada 2013, seorang pria yang menjalani hukuman seumur hidup 17 tahun karena membunuh istrinya dibebaskan setelah Pengadilan Tinggi Rakyat di provinsi Anhui memutuskan bahwa "fakta tentang dugaan pembunuhan tidak jelas dan buktinya tidak memadai."

Pada 2016, pengadilan tinggi Cina membatalkan hukuman pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nie Shubin, lebih dari dua dekade setelah ia dieksekusi.

Sumber: tempo.co

0
0
0
s2sdefault