JAKARTA - Resmi pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi milik PT Pertamina (Persero) terhitung  mulai tanggal1 Oktober 2023.

Harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti harga BBM Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

Berikut ini harga BBM Pertamax cs di wilayah seluruh Indonesia yang berlaku pada 1 Oktober 2023:

Provinsi Aceh

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Harga Pertamax Rp12.900

Harga Dexlite Rp15.600

Provinsi Sumatera Utara

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sumatera Barat

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Riau

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Provinsi Kepulauan Riau

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Harga Pertamax Rp13.400

Harga Pertamax Turbo Rp15.600

Harga Dexlite Rp16.300

Harga Pertamina Dex Rp16.900

Provinsi Jambi

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Bengkulu

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Provinsi Sumatera Selatan

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Bangka Belitung

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Lampung

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi DKI Jakarta

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Pertamax Green Rp16.000

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi Banten

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp Rp17.900

Provinsi Jawa Barat

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi Jawa Tengah

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi DI Yogyakarta

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi Jawa Timur

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Pertamax Green Rp16.000

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi Bali

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.200

Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi NTB

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.200

Pertamina Dex Rp17.900

Provinsi NTT

Pertamax Rp14.000

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.200

Pertamina Dex Rp17.900

Solar Non Subsidi Rp17.100

Provinsi Kalimantan Selatan

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Kalimantan Timur

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Kalimantan Utara

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sulawesi Utara

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Gorontalo

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sulawesi Tengah

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sulawesi Selatan

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sulawesi Barat

Pertamax Rp14.300

Pertamax Turbo Rp16.600

Dexlite Rp17.550

Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Maluku

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Maluku Utara

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Papua

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Papua Barat

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Papua Selatan

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Papua Pegunungan

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Papua Tengah

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Provinsi Papua Barat Daya

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat wawancara khusus dengan Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). Rafael berbicara soal kasus yang tengah membelitnya di KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Aktingnya bagus sekali, melebihi aktor-aktor drama Korea dan India, bisa bercerita lancar seperti tanpa beban.

Saat diwawancarai dia masih pakai jam tangan mewah tapi katanya makannya sekarang tetangga yang berikan, pasang wajah sedih dan menangis untuk dapatkan simpati publik, sungguh luar biasa akting dari mantan pegawai pajak kementerian keuangan Republik Indonesia ini.

Katanya makannya dari pemberian tetangga tapi dia masih mampu bayar pengacara, saat wawancara dia mengaku hanya bisa berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya berkaitan dengan kasus ini.

Rafael mengaku, seluruh rekeningnya dan istri, Ernie Meike Torondek, sudah diblokir. Bahkan, dia menyebut sempat kesulitan untuk makan. Beruntung tetangga masih peduli kepada keluarganya.

"Rekening sudah diblokir semua. Kita seperti mau dibunuh, enggak boleh makan, enggak boleh apa-apa. Tapi tetangga ada yang memberi kita makan," kata Rafael.

"Ternyata di dunia nyata saya tidak dibenci orang seperti di dunia maya," kata Rafael yang merupakan ayah Mario Dandy, tersangka penganiayaan berat anak petinggi GP Ansor, David Ozora.

===SELENGKAPNYA BACA DISINI===

Arman, Tahanan yang kabur dari rutan BNNP Sulbar Sumber : Dok. Istimewa

Seorang tahanan di Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju, kabur dengan cara membobol gembok sel. Tahanan Narkoba itu disebut kabur saat kondisi Rutan BNN Sulbar sedang lagi sepi.

Plt Kepala BNN Sulbar, Herman mengatakan, bahwa Arman kabur dari rutan BNNP Sulbar di Mamuju pada Jumat 22 September 2023 dini hari sekitar pukul 01.00 Wita.

Arman saat ini masih dalam pencarian. "Setelah berhasil membobol gembok sel, tahanan kasus narkoba tersebut kabur lewat pintu depan. Pada saat bersamaan sejumlah petugas lagi ketiduran sedangkan satu orang penjaga tahanan lagi berada di kamar mandi," ungkap Herman kepada wartawan, Senin 25 September 2023.

Herman menjelaskan, bahwa petugas yang jaga pada malam itu baru melaporkan kejadian tersebut pada pagi hari. Sehingga, tahanan yang kabur tersebut baru diketahui pada saat pagi hari tiba.

"Mendapat laporan dari petugas jaga pihak BNN akhirnya melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur tersebut," jelasnya.

Dikatakan Herman bahwa Arman kabur usai merusak gembok sel, kemudian Arman memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga. Karena satu orang petugas ketiduran kemudian satunya lagi sedang ke toilet. "Kabur melalui pintu (depan), merusak gembok sehingga memanfaatkan kelengahan petugas ketika petugas pergi ke toilet," ungkap Herman.

Novrian Arbi Herman pun mengaku jika pihaknya tengah mengejar tahanan yang kabur tersebut. Kata dia, BNN Sulbar sudah membentuk tim guna menangkap tahanan yang kabur tersebut.

"Tim yang dibentuk tersebut sudah berada di lapangan untuk mengejar tahanan yang kabur tersebut," ujarnya.

Untuk membantu petugas BNN kembali menangkap tahanan yang kabur tersebut pihak BNN sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Foto tahanan yang kabur tersebut juga sudah disebarkan kepada instansi terkait

Sumber: viva.co.id

Sitindaon News Dukung Prof M Mahfud MD bongkar kasus 349T di Kementerian Keuangan serta Makelar Kasus di Dunia Penghianat Rakyat

Z.A.Sitindaon

Sakti RM Sitindaon

Bupati Meranti M Adil (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Riau digadaikan kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Rp 100 miliar. Tanah dan bangunan itu terungkap digadaikan setelah Bupati Nonaktif Muhammad Adil ditangkap KPK.

Digadaikannya tanah dan bangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti itu dibenarkan Plt Bupati, AKBP (Purn) Asmar. Menurutnya tanah dan bangunan kantor itu baru tahu digadaikan setelah Adil ditangkap KPK.

"Menurut informasi yang saya dapat demikian (digadaikan Rp 100 miliar). Sebab uang itu dalam berita Rp 100 miliar," kata Asmar, Jumat (14/4/2023).

Terkait informasi itu, Asmar mengaku akan memanggil pihak BRK. Termasuk meminta penjelasan hingga akhirnya bangunan dan tanah tersebut bisa jadi jaminan.

"Kantor, ya termasuk tanah halaman (yang digadaikan)," kata Asmar.

Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti M Adil ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi oleh KPK. Tak tanggung-tanggung, Muhammad Adil ditetapkan tersangka atas 3 kasus yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

"Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN, ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya, Jumat (7/4) lalu.

Juru bicara KPK Ali Fikri lantas membeberkan 3 kasus yang melibatkan Muhammad Adil. Kasus pertama, terkait korupsi pemotongan anggaran. Kasus kedua terkait penerimaan gratifikasi dari biro perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

"Kemudian terkait penerimaan fee dari jasa travel umrah," kata Ali.

Kasus ketiga yakni terkait suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemeriksaan keuangan itu dilakukan tahun 2022.
"Kemudian yang ketiga, pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022," kata Ali.

Atas ketiga kasus itu pun, Adil dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pemberi, Adil juga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Sumber: detik.com/sumut

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat rapat di Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023). (tangkap layar)

SitindaonNews.Com, || Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD geram dengan sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang seolah mempersoalkan dirinya setelah mengungkap ke publik adanya transaksi Rp 349 triliun di Kemneterian Keuangan.

"Saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga saudara," ujar Mahfud MD saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Hal ini disampaikan Mahfud MD sekaligus menyawab pernyataan Anggota Komisi III DPR RI seperti Benny K. Harman dari Demokrat hingga Arteri Dahlan dari PDIP yang mempertanyakan kewenangan Menkopolhukam mengungkap ke publik soal transaksi ratusan triliun tersebut.

Mahfud menilai anggota DPR tersebut bisa saja dipenjara dengan pasal menghalang-halangi penyelidikan.

Mantan Ketua MK ini kemudian mencontohkan dengan kasus Fredrich Yunadi, mantan pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Fredrich Yunadi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap dihantam, ngungkap dihantam. Ingat kan?:" jelas Mahfud MD.

"Saya bisa, saudara menghalangi-halangi penegakan hukum. Itu Friedrich Yunandi. Masih ada itu. Sama kayak saudara kan kerjanya Friedrich Yunandi, melindungi Setya Novanto kan," Mahfud menambahkan.

Mahfud kemudian menuturkan Fredrich Yunadi bisa dihukum setelah pihaknya menyatakan kalau kerja-kerjanya sudah menghalangi penyelidkan di kasus Setnov saat itu.

"Lalu (Fredrich Yunadi) laporkan orang sembarang orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap."

Sumber: https: suara.com

Republika/Dea Alvi SorayaWali Kota Bandung Yana Mulyana. Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap dengan sejumlah pihak

SitindaonNews.Com, || Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan sejumlah pihak terjaring dalam operasi tangkap Tangan (OTT) Komisi Pembarantasan Korupsi pada Jumat (14/4/2023).

Yana dan sejumlah pihak ditangkap diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Siapakah Yana Mulyana?

Yana Mulyana resmi menjabat Wali Kota Bandung seusai dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (18/4/2022). Yana sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Bandung, Oded M Danial.

Pada Jumat (10/12/2021, Oded meninggal saat shalat Jumat. Sejak saat itu, Yana Mulyana pun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasangan Oded-Yana diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilwakot 2018 dengan memperoleh 634.682 suara, mengalahkan pasangan Yossi Irianto-Aries Supriatna berada di posisi kedua disusul oleh Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat.

Mengutip rilis Humas Pemkot Bandung, Yana lahir di Kota Bandung, pada 17 Februari 1965. Ia merupakan putra dari Alm Letjen TNI (Purn) H Soepardjo bin Redjoprawiro.

Selain tersohor di dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Yana merupakan seorang pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Namanya tercatat sebagai pendiri stasiun radio Rase FM.

Aktivitasnya di organisasi juga cukup moncer. Dia pernah pernah menjabat sebagai Bendahara KNPI Jabar, Wakil Ketua HIPMI Jabar, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Jabar. Tak hanya itu, Yana juga pernah menjadi Ketua Taekwondo Jawa Barat, Ketua PSSI Kota Bandung.

Nama Yana Mulyana kembali mencuat dalam bursa Pilwakot Bandung 2024 mendatang. Survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) pada Senin Desembar 2022 lalu mengungkapkan, elektabilitas atau keterpilihan Wali Kota Bandung Yana Mulyana tinggi.

Jika Pilwakot digelar ketika itu, maka yang dipilih yaitu petahana Yana Mulyana dengan angka 28,5 persen dan di urutan ke dua Atalia Praratya dengan angka 25,6 persen. Pada urutan ketiga terdapat Nurul Arifin, keempat Raffi Ahmad, dan kelima M Farhan.

Sumber: republika.co.id

Foto: Ari Saputra/detikcom

SitindaonNews.Com, || Pasangan suami-istri, Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni, menjadi tersangka baru KPK. Ben Brahim, yang merupakan Bupati Kapuas, dan istrinya, yang merupakan anggota DPR Fraksi NasDem, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan menerima suap.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers mengatakan bila Ben Brahim dan Ary menerima uang haram itu dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga pihak swasta. Sejauh ini uang yang dihitung KPK berjumlah Rp 8,7 miliar.

"BBSB (Ben Brahim S Bahat) diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta," ucap Johanis di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Selasa (28/3/2023).

Sedangkan Ary disebut aktif ikut campur di proses pemerintahan Kabupaten Kapuas. KPK bahkan menyebutkan Ary sampai memerintahkan Kepala SKPD setempat memenuhi kebutuhan pribadinya.

"AE (Ary Egahni) selaku istri Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Johanis mengatakan sumber uang yang diterima keduanya berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang itu lalu digunakan Ben Brahim untuk urusan pemilihan Bupati Kapuas hingga pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan Ary menggunakannya untuk keperluan pemilihan anggota legislatif pada 2019.

"Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," ucap Johanis.

Sumber: detik.com

GEREJA & MASJID BERDAMPINGAN

Di tengah banyaknya penolakan rumah ibadah non Muslim, datang kabar gembira dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang justru melanjutkan pembangunan gereja dan masjid secara berdampingan di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

Cak Thoriq menegaskan, pembangunan dua rumah ibadah yang berdampingan pertama di Lumajang tersebut selain telah mengantongi izin sesuai regulasi yang berlaku, serta telah disetujui oleh masyarakat dan tokoh agama.

Politisi PKB tersebut menjelaskan, bahwa biaya pembangunan gereja dan masjid diambil dari APBD Lumajang tahun 2023. Nantinya jika telah rampung, dua rumah ibadah tersebut akan menjadi monumen moderasi beragama. Hal itu pun sangat didukung oleh Wali Kota Solo.

Seharusnya semua kepala daerah bersama Tripartit di Indonesia bisa meneladani Bupati Lumajang, dan bukan malah kalah dengan desakan ormas, atau merasa menjadi raja-raja kecil yang berlindung di balik otonomi daerah.

Sebelum orang-orang yang sibuk menolak rumah ibadah non Muslim, dan mereka yang menghembuskan isu Islamophobia pada lahir di bumi pertiwi ini, empat pilar kebangsaan sudah menjadi landasan kehidupan berbangsa.

Hal itu pun dipertegas Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimdase-Indonesia di Sentul International Convention Center pada 17 Januari 2023, yang mengingatkan kepala daerah se-Indonesia agar menjamin kebebasan beribadah bagi warganya.

Lebih lanjut bahwa sesuai UUD 45 Pasal 29 ayat 2 yang menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah, maka SKB 2 Menteri yang diterbitkan pada 2006 hendaknya segera dicabut oleh kementerian yang terkait.

Sambil berjalan, Tripartit harus pro aktif ikut mengontrol warganya agar tidak ada lagi diskriminatif, dan pertegas bila Islamopobhia itu pun tidak ada. Bahkan sebaliknya nampak fobia kepada non Muslim justru ada, karena berbagai penolakan di beberapa daerah :

https://youtu.be/J2sU-e_NG5k

"Niku ciamik Cak, matur nuwun."

Salam Islam yang rahmatan lil alamin..
Wahyu Sutono

https://www.facebook.com/803774136380640/posts/pfbid02Gsmb6ZvkeJA9n7ggdvZd73j9fUCk12YdWoiorCHiavDuG8VepJjwVRvTZ6qWcwMMl/?mibextid=Nif5oz

Wakil Menteri Kesehatan RI dr Dante Saksono Harbuwono. Foto: Nafilah Sri Sagita K/detikHealth

SitindaonNews.Com, || Heboh perihal sulitnya dokter di Indonesia mendapatkan izin praktik. Bukan hanya karena prosesnya disebut rumit dan memerlukan banyak rekomendasi, biaya yang diperlukan seorang dokter untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) juga disebut-sebut mahal hingga mencapai jutaan rupiah..

Wakil Menteri Kesehatan RI dr Dante Saksono Harbuwono menyebut, nantinya dalam RUU Kesehatan, salah satu hal yang dimuat adalah perihal simplifikasi pembuatan dan perpanjangan SIP untuk dokter, yang kini cenderung berbelit-belit. Lebih lagi menurutnya, seorang dokter bisa harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta untuk mendapatkan SIP.

"Bayangkan kalau ada 77 ribu dokter spesialis, maka ada setengah triliun untuk perizinan saja di dokter spesialis. Ini harus direformasi, harus diubah sehingga surat izin dokter untuk mengurus perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) menjadi lebih mudah," katanya dalam dalam Diskusi Liputan Forum Industri tentang RUU Kesehatan, Kamis (16/3/2023).

"Bagaimana caranya? Mengembalikan tusi tersebut kepada pemerintah karena selama ini yang membuat sistem ini menjadi sulit adalah banyaknya rekomendasi yang diharuskan dan didapatkan dokter-dokter tersebut untuk mendapatkan SIP," imbuh Wamenkes.

Dalam kesempatan tersebut juga, ia menyoroti jumlah dokter spesialis yang terbatas di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis di Indonesia kini hanya 0,23 per seribu penduduk. Padahal idealnya untuk jumlah penduduk 280 juta jiwa di Indonesia, diperlukan 1,46 per seribu penduduk.

Dalam kesempatan terpisah, seorang dokter perwakilan dari Forum Dokter Pejuang Surat Tanda Registrasi (STR) mengisahkan sulitnya mendapatkan STR. Selain karena biaya yang diperlukan besar, ia menegaskan, standar kelulusan nilai yang diterapkan dalam uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI) tak pernah diketahuinya secara jelas.

"Kami belum punya STR sejak kami lulus dan adapun teman-teman kami punya STR tapi lagi kami sudah mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan di kolegium, kami tiap ujian berbayar dengan harga tidak kecil, jutaan," ungkap dr Maya Sandra dalam Public Hearing soal RUU Kesehatan di Kemenkes RI, Rabu (15/3).

"Satu kali ujian pertama Rp 2,5 juta ujian kedua Rp 1,2 juta, dan teman-teman kami yang berjuang untuk STR tidak satu kali lulus ada yang tujuh kali delapan kali, dan kami pertanyakan untuk apa uang itu," imbuh dr Maya.

Ia berharap, ke depannya ada transparansi standar nilai yang ditetapkan atau angka kelulusan UKDI. Bila tidak kunjung ada kejelasan, dr Maya berharap bisa ada pembinaan lebih lanjut untuk mempermudah proses perolehan STR.

"Ujian kami kemarin online tidak ada berkas, yang kami kerjakan hanya online, dan itu tetap kami suruh bayar untuk registrasi kartu ujian dan pesertanya banyak tapi yang lulus hanya sedikit," beber dr Maya.

"Dan itu yang kami pertama bahkan kami pun tidak pernah melihat angka kelulusan itu berapa nilai standarnya berapa," pungkasnya.

Sumber: health.detik.com

Ilustrasi - Flu Burung atau H5N1. ANTARA/HO-Sutterstock.

Senegal melaporkan wabah flu burung H5N1 yang sangat menular di sebuah peternakan unggas di wilayah barat laut negara tersebut, menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (WOAH) pada Jumat (31/3).

Wabah terjadi pada 18 Maret di salah satu peternakan yang berada di desa Potou dekat Kota Louga, tidak jauh dari Taman Nasional Langue de Barbarie, lokasi wabah H5N1 terdiagnosis pada 12 Maret, kata WOAH mengutip otoritas Senegal.

"Kemungkinan besar ada hubungan epidemiologis antara kedua wabah tersebut," kata badan PBB yang berbasis di Paris itu.

Wabah H5N1 telah membunuh 500 burung di kawanan 11.400 hewan, dengan hewan sisanya dimusnahkan, kata WOAH.

Flu burung telah menyebar ke seluruh dunia tahun lalu sehingga menyebabkan lebih dari 200 juta burung mati, harga telur melambung dan meningkatkan kekhawatiran di kalangan pemerintah tentang penularan virus ke manusia.

Sumber: Antara

Ilustrasi pembuangan bayi. (Antara)

SitindaonNews.Com, || Aparat kepolisian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menangkap suami dari seorang kepala desa di Kabupaten Blitar yang diidentifikasi sebagai pelaku pembuangan bayi yang lahir prematur di tepi jalan raya Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Tulungagung.

Sang suami kades, RY (45), inisial pelaku pembuangan bayi asal Wonodadi, Blitar itu ditangkap pada Senin (20/3/2023) malam, setelah polisi curiga dengan keterangannya saat menjadi saksi penemuan bayi dalam kardus di tepi jalan Desa Pojok Kecamatan Ngantru, Tulungagung, demikian keterangan Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Mohamad Anshori di Tulungagung, Selasa (21/3/2023).

"Pelaku atau tersangka ini awalnya adalah saksi utama dalam kasus ini. Dia yang mengaku menemukan bayi dibuang di pinggir jalan lalu melaporkan ke polisi," ujar Ansori.

Selain RY, polisi kemudian menangkap pula seorang wanita muda berinisial WY (20), yang diidentifikasi sebagai ibu bayi tersebut. WY belakangan diketahui sebagai selingkuhan dari RY.

Hubungan terlarang RY yang berstatus suami dari Kepala Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ini dengan WY selama hampir setahun terakhir menyebabkan janda muda asal Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru Tulungagung itu hamil dan melahirkan bayi prematur.

Diduga, RY dan WY malu dengan anak hasil hubungan terlarang tersebut. RY juga tidak bersedia menikahi WY karena statusnya yang sudah beristri.

"Kedua pelaku kemudian merancang skenario membuang bayi hasil hubungan gelap tersebut, dan seolah menemukan di pinggir jalan. Ini terungkap setelah penyidik mempelajari keterangan saksi yang tidak konsisten saat pemeriksaan di kantor Polsek Ngantru," lanjutnya.

Kedua pelaku kemudian ditangkap pada Senin (20/3) malam sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.

Setelah dilakukan interogasi ulang dan berdasarkan keterangan dari saksi saksi, akhirnya RY dan WY akhirnya mengakui telah merekayasa kejadian penemuan bayi tersebut.

Kedua pelaku kemudian ditangkap pada Senin (20/3) malam sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.

"Kedua pelaku mengaku melakukan perbuatan membuang bayi tersebut karena malu, sehingga berinisiatif membuang bayi yang baru dilahirkannya itu," ungkapnya.

Kedua pelaku dijerat dengan pasal 76C Sub 80 Ayat (1), (3) dan (4) UURI Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. (Sumber: Antara)