Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

SitindaonNews.Com, || Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

Ia menyatakan warga Desa Wadas itu selama ini hanya menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut.

"Nah kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga gak peduli gitu, mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas," ujar Dhanil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).

"Warga enggak resisten terhadap bendungan, silakan, tapi jangan ada pertambangan di Wadas," tambah Dhanil yang juga bagian dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

Pasalnya, sejauh ini, menurut Dhanil, warga Wadas yang mayoritas adalah petani menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Sedangkan, lahan yang diproyeksikan untuk pertambangan dan Bendungan Bener tersebut mencaplok lahan pertanian mereka.

Terlebih tawaran yang kerap disebut pemerintah sebagai ganti untung lahan pertanian mereka dinilai tak sepadan dengan keberlanjutan hidup dari bertani. Oleh sebab itu, lahan pertanian menjadi penting bagi warga Wadas.

"Mereka semuanya rata-rata adalah petani yang sangat menggantungkan hidupnya dari sana, dan mereka sudah merasa hari ini sejahtera. Sehingga warga gak mau kalau ke depannya mereka akhirnya tidak bisa bertani lagi, enggak punya tanah lagi," lanjut Dhanil.

Sumber: cnnindonesia.com

"Saya disuruh sendiri ke sana, pas saya cek, bukan gudang, melainkan mes karyawan batu bara."

SitindaonNews.Com, || Puluhan warga Samarinda, Kaltim, menjadi korban penipuan minyak goreng murah dengan harga Rp150 ribu per dus oleh pelaku berinisial FA (31).

"Waktu awal itu harga Rp170 ribu satu dus, kemudian jadi Rp150 ribu dan dijanjikan gratis ongkos kirim, bonus beras, dan gula. Dari situ saya langsung memesan banyak," ungkap salah satu korban bernama Citra di Samarinda, Selasa.

Salah satu korban bersama kuasa hukumnya pun mendatangi Polresta Samarinda untuk membuat laporan dugaan kasus penipuan.

Citra menjelaskan bahwa FA awalnya menawarkan minyak goreng untuk keperluan pribadi. Namun, mengetahui harga minyak goreng sedang meroket dan langka, dia pun memesan dengan jumlah yang banyak serta mengajak rekan-rekannya.

Ketika diminta penjelasan soal pengiriman, FA pun sering beralasan dengan berbagai macam bahwa minyak goreng yang dipesan tak bisa dikirim.

Tak ingin menyerah, Citra pun berusaha mendapatkan pesanannya dengan mendatangi gudang di Jalan Batuah Samarinda, yang disebut FA sebagai lokasi penyimpanan minyak goreng. Namun, saat berada di lokasi, gudang yang disebut ternyata tidak pernah ada.

"Saya disuruh sendiri ke sana, pas saya cek, bukan gudang, melainkan mes karyawan batu bara," katanya

Di tempat yang sama, huasa hukum korban, Dyah Lestari, mengatakan bahwa awalnya para korban memesan 5.000 dus pada bulan November 2021. Transaksi tersebut tidak ada masalah.

Selanjutnya, para korban memesan kembali sebanyak 7.000 dus. Namun, mereka hanya menerima 900 dus.

"Para korban merasa ditipu oleh FA yang mengaku memiliki kenalan bos distributor minyak goreng karena telah mentransfer dengan total Rp900 juta. Namun, apa yang dipesan tak kunjung datang," tuturnya.

Para korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke FKPM Pelita, kemudian meminta untuk mediasi. Akan tetapi, dari pihak terlapor, tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pihak penyidik kepolisian menyebut terlapor sudah menyerahkan diri kemarin. Kami diminta buat laporan untuk bisa ditindaklanjuti," katanya.

Kasus tersebut pun kini ditangani jajaran Reskrim Polresta Samarinda dan masih dalam tahap pemeriksaan pelapor serta pengumpulan barang bukti.

Sumber: antaranews.com

Ilustrasi Kereta Api Melintas

SitindaonNews.Com, || Seorang pria bernama Landong Nainggolan terlindas kereta api di perlintasan kereta api di Jalan Surau ujung lingkungan III, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis, 10 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 WIB.

Akibatnya, pemuda yang merupakan warga Jalan Kelambir V Tani Asri kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dengan mengalami luka berat atas kejadian tersebut.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Muhammad Teuku Fathir Mustafa, menjelaskan bahwa korban meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sekitar pukul 08.18 WIB.

"Iya benar, korban meninggal dunia," kata Fathir kepada wartawan di Kota Medan.

Kedua Kaki Putus

Saat kejadian, Landong tergeletak di tengah rel kereta. Dengan kondisi luka parah, seperti kedua kaki korban putus dan kepala pendarahan karena robek atau sobek.

Warga yang melihat kejadian itu, langsung mengevakuasi dan membawa korban menggunakan ambulans untuk ke rumah sakit.

Polisi menerima laporan langsung turun dan melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi

Untuk mengetahui persis penyebab pemuda itu terlindas kereta api, Fathir mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Masih kita melakukan penyeledikan terkait peristiwa tersebut," tutur perwira melati satu itu.

Sedangkan, jasad korban sudah diserahkan kepada kepolisian untuk disemayamkan dan dimakamkan.

Sumber: www.viva.co.id

SitindaonNews.Com, || Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai pendekatan represif aparat kepolisian dalam mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata Taufik Basari di Jakarta, Rabu.

Dia menilai semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Karena itu menurut dia, langkah dialog dan persuasif justru seharusnya yang dikedepankan aparat kepolisian.

"Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," ujarnya.

Taufik juga mendesak agar pihak Kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.

Selain itu, dia meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.

"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," tuturnya.

Dia juga meminta semua pihak untuk berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian karena seharusnya pemerintah mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Dia menilai, pendekatan keamanan atau "securiry approach" hanya menyengsarakan petani dan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Malah pendekatan keamanan secara eksesif hanya akan membawa masalah-masalah baru yang sulit diselesaikan. Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, rakyat berhak membela properti nya karena itu patut disayangkan bentrokan tersebut bisa terjadi.

Sumber: antaranews.com

Polisi kepung dan tangkap warga Desa Wadas. (Detikcom/Rinto Heksantoro)

SitindaonNews.Com, || Staf Media Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Anita, mengatakan anak-anak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini tidak berani sekolah akibat penangkapan sejumlah anak oleh aparat kepolisian.

"Kabar terakhir anak-anak ketakutan ke sekolah karena melihat sejumlah anak-anak ditangkap polisi" kata Staf Media Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Anita dalam konferensi virtual, Rabu (9/2).

Anita mengatakan, lebih dari 60 warga Wadas ditahan oleh pihak kepolisian imbas konflik yang terjadi di Desa Wadas. Dari keseluruhan warga tersebut, di antaranya merupakan anak-anak dan perempuan.

Setidaknya 60 orang warga dan pendamping, termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak sampai saat ini masih ditahan," ungkapnya.

Atas peristiwa ini, SP Kinasih mendesak polisi menarik mundur pasukannya di wilayah Wadas. Pihaknya juga meminta polisi membebaskan warga yang ditahan serta menghentikan aktivitas pengukuran lahan di Desa Wadas.

"Kehadiran aparat hari ini di bumi Wadas menunjukkan bahwa negara tidak hadir untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan warganya, melainkan untuk merampas kehidupan warga," bunyi keterangan resmi SP Kinasih.

Diketahui, aparat kepolisian dengan senjata lengkap memaksa masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2) pagi. Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener serta merampas sejumlah peralatan milik warga.

Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 64 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur. Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Sumber: cnnindonesia.com

SitindaonNews.Com, || Putra pertama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, AKP Novandi Arya Kharizma, meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal di Jakarta.

"Untuk sementara kita baru tahu kalau Almarhum kecelakaan tunggal, untuk itu masih dikembangkan. Kami turut berduka cita atas musibah ini kepada keluarga Gubernur," kata Anggota DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris saat dihubungi dari Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.

Saat ini, posisi Norhayati berada di Jakarta dan telah menemui Zainal Arifin Paliwang untuk menyampaikan ungkapan duka cita..

Norhayati mengungkapkan kondisi Zainal terlihat sangat terpukul dan sedih atas kepergian putranya, yang bertugas di Polair Polres Berau, Kalimantan Timur.

Sementara itu, Zainal Arifin Paliwang, pada Senin pagi (7/2), berada di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022.

"Saya sudah bertemu Pak Gubernur, beliau sangat terpukul sekali, tapi beliau ikhlas. Saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan saya dalam perjalanan menuju rumah kediaman Gubernur di Kemang," kata Norhayati.

Beberapa pejabat di Kaltara terpantau menyampaikan ucapan duka cita terhadap peristiwa tersebut

Sumber: antaranews.com

KSP Moeldoko saat mendampingi Presiden Jokowi. Moeldoko menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat polisi ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

SitindaonNews.Com, || Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat polisi ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Moeldoko tak memberi keterangan detail soal evaluasi yang dimaksud. Ia pun tak memastikan apakah akan ada penarikan pasukan dari Wadas.

"Semua akan dievaluasi. Terima kasih," kata Moeldoko lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).

Muldoko juga merespons tudingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pengerahan pasukan ke Desa Wadas.

Ia berkata pembangunan di Desa Wadas dilakukan untuk masyarakat. Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak melihat dari sudut pandang yang lebih luas.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," ujarnya.

Sebelumnya, ribuan polisi dikerahkan ke Desa Aadas, Purworejo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pengerahan pasukan dilajukan untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk kepentingan proyek Bendungan Bener.

Meski demikian, para aparat justru melakukan kekerasan kepada warga. Mereka menangkap total 67 orang warga Desa Wadas. Beberapa di antaranya adalah lansia dan anak-anak.

Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengklaim puluhan warga Desa Wadas, Purworejo yang ditangkap oleh pihak kepolisian akan dipulangkan hari ini.

Namun, aktivitas warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, berhenti total setelah aparat kepolisian menyisir dan menangkap puluhan warga yang dicap menolak penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener kemarin.

Salah satu warga Wadas yang tak mau disebutkan namanya mengatakan anggota Brimob juga ikut berkeliling desa sejak pagi. Anggota Satpol PP juga ikut menyisir wilayah desa sembari mencopot spanduk dan poster penolakan.

Sumber: cnnindonesia.com

Ilustrasi penangkapan (Keith Allison/Pixabay)

SitindaonNews.Com, || Polisi mengatakan bahwa seorang warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo bernama M Saudi alias bin M Matali diamankan lantaran menyebarkan narasi provokatif terkait proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudussy mengatakan bahwa Saudi diamankan usai memotret kegiatan polisi Polres Purworejo di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB pagi tadi.

"Yang bersangkutan sebelumnya teridentifikasi mengambil gambar dan mem-posting kegiatan kepolisian di Polres Purworejo yang selanjutnya diunggah di grup Whatsapp dengan diikuti narasi yang bersifat provokatif,' kata Iqbal kepada wartawan, Selasa (8/2)

Iqbal menjelaskan bahwa foto yang dipotret oleh Saudi juga dibagikan ke akun-akun yang kontra terhadap pembangunan bendungan. Kepolisian mengamankan Saudi bersama istrinya saat tengah berboncengan di depan Mapolsek Bener.

"Saat ini kondisi Moch Saudi Bin H. Mat Ali, warga Desa Wadas tersebut berada di Polsek Bener dan dalam kondisi sehat," jelas dia.

Selama proses pemeriksaan, Iqbal mengatakan bahwa Saudi mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa memiliki sejumlah akun media sosial dan mengelola WhtasApp Grup.

Saudi, disebutkan Iqbal, juga mengaku menentang pembangunan Bendungan Bener.

"Mengaku memiliki tanah di desa Wadas namun tidak bersertifikat," tambahnya.

Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan. Iqbal membantah anggapan polisi bertindak sewenang-wenang ketika mengamankan Saudi.

"Pada saat interogasi yang bersangkutan dilayani dengan baik dan welcome terhadap penjelasan petugas," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua mengatakan bahwa Saudi merupakan warga yang lantang menyuarakan penolakan terhadap pembangunan tambang batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener itu.

Menurut LBH, Saudi semula berjalan bersama sang istri di depan kantor Polsek. Namun ia tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan tanpa mengetahui jelas pokok permasalahannya

Sumber: cnnindonesia

SitindaonNews.Com, || Siswanto (30), warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, mengaku kecewa dengan aksi aparat keamanan yang bertindak anarkis terhadap warga saat melakukan pengamanan proses pengukuran tanah di lokasi penambangan andesit proyek Bendungan Wadas yang dilakukan tim Badan Pertahanan Nasional (BPN), Selasa (8/2/2022).

Kata Siswanto, jumlah aparat yang mencapai ratusan dan bersenjata lengkap, tidak sebanding dengan warga desa.

Ia pun mengaku warga tidak akan berani melawan aparat yang jumlahnya ratusan.

"Tidak mungkin berani kami melawan aparat yang jumlahnya ratusan, kami hanya warga biasa. Yang hanya bisa kami lakukan saat itu cuma berdoa, mujahadah di Masjid," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa malam. 

Selain itu, Siswanto juga membantah pernyataan polisi yang menyebut diduga mereka hendak bertindak merusuh, dengan membawa senjata tajam.

Kata Siswanto, alat-alat itu merupakan peralatan milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," ungkapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, kehadiran petugas itu untuk mendampingi Tim BPN dalam rangka pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Bener.

Luas tanah yang akan dibebaskan saat ini luasnya mencapai 124 hektar.

Ada sebanyak 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh.

"Sekitar 250 personel gabungan sudah disiapkan dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP. Saat ini sudah standby di lokasi. Adapun kegiatan pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kata Iqbal,penugasan tim bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com, || Wakil Sekjen Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly menduga kegiatan terorisme di Indonesia dibawa oleh tokoh berpengaruh untuk dapat menarik simpati dan dukungan publik.

"Ide dan gagasan terorisme itu dibawa masuk dan dimainkan dalam agenda kepentingan kelompok internasional terhadap negara target yakni Indonesia dengan menggunakan kaki tangan lokal yang bertindak sebagai operator dan merekrut para anggota atau simpatisannya," kata Ronald dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa gerakan terorisme di Indonesia sering kali dan terus-menerus dimainkan dengan cover ajaran agama tertentu agar dapat dengan mudah menjebak target dalam pemahaman keimanan yang sempit.

"Kenapa kerap kali lihat pasti sosok yang tampil adalah tokoh dari organisasi keagamaan atau membawa simbol-simbol agama di Indonesia? Karena pluralnya keyakinan penganut agama di Indonesia yang beraneka ragam dan terpolarisasi dalam pemahaman spiritual yang berbeda-beda," kata Ronal menegaskan

Hal itu, kata dia, dimanfaatkan oleh para perekrut untuk menjerat saudara sebangsa dan mencuci isi kepala mereka dengan pemahaman radikal berujung pada gerakan terorisme.

Pernyataan itu disampaikan Ronal terkait agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan terdakwa Munarman (mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam) pada hari Senin (7/2).

Salah seorang saksi berinisial RS mengatakan bahwa Munarman adalah public figure dari Ansharut Daulah, sebuah kelompok militan yang dikenal kerap melakukan aksi-aksi terorisme di Indonesia dan berkiblat kepada ISIS pimpinan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.

"Kontribusi maksud saya tadi Munarman banyak dikenal orang sehingga masyarakat awam Indonesia akan tertarik. Ketika memang dinyatakan Munarman bahwa itu dukungan Daulah Islamiyah bukan suatu yang terlarang," kata saksi RS

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com, || Jagat sosial media ramai dengan munculnya bentrokan di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Jum’at (23/04/2021). Bentrokan ini disebabkan penolakan warga atas rencana penambangan batu Andesit di desanya.

Penolakan yang dilakukan warga berdasar pada beberapa hal. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam postingan di laman instagramnya, terdapat 3 hal utama yang melatarbelakangi penolakan warga. Penolakan itu seperti, warga menolak menjual tanah yang telah menjadi sumber mata pencaharian utama, Warga tak mau lingkungan desanya rusak, dan Warga menilai terjadi cacat prosedural sejak awal.

Desa Wadas memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Bermacam tanaman dapat tumbuh subur di atas tanahnya dari hasil tanah tersebut warga memenuhi kebutuhan hidup.

“Wadas merupakan desa yang cukup produktif. Setiap tahun berbagai macam hasil panen dihasilkan, mulai dari rempah-rempah, palawija, buah-buahan, kopi, karet, dan aren,”tulis dalam laman instagram WALHI.

Lebih lanjut, warga juga menolak karena enggan lingkungannya rusak. Letak geografis desa Wadas yang berada di perbukitan dapat menyebabkan krisis ekologis.

“Desa Wadas berada pada perbukitan. Aktivitas pertambangan yang mengeruk bukit akan menyebabkan krisis ekologis kerusakan bentang alam. Artinya, jika pertambangan tetap berlangsung maka sama halnya mengusir ruang hidup milik warga,” lanjut Walhi.

Hal lain yang membuat warga menolak adalah penilaian bahwa izin pertambangan di Desa Wadas telah cacat secara prosedural sedari awal.

“Proyek tambang yang akan dioperasikan di Wadas tidak memiliki AMDAL, dan mengganggu aktivitas warga,” tutup Walhi dalam lamannya.

Sebelumnya, Desa Wadas rencananya akan menjadi lokasi tambang kuari andesit. Proyek tersebut memiliki targer 15,53 juta meter kubik material batuan andesit yang rencananya untuk membangun bendungan Bener. Proyek ini rencananya akan berlangsung selama 30 bulan

Sumber: beritabaru.co

Ilustrasi polisi serbu Desa Wadas. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)

SitindaonNews.Com, || Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1).

Staf Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary menyebut ribuan aparat masuk dengan membawa senjata lengkap.

"Ribuan aparat sudah masuk ke Wadas ada yang masuk pakai mobil, jalan kaki, bawa senjata lengkap," kata Dhanil kepada CNNIndonesi.com, Selasa (8/1).

Dhanil mengatakan ribuan aparat itu melakukan penyisiran desa (swiping) dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.

"Polisi sedang masuk nyopotin banner ada warga yang dikejar kejar juga," kata dia.

Dhanil mengungkapkan, sebelum aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas, ada warga yang ditangkap secara paksa di sebuah warung kopi (warkop). Ia menyebut penangkapan itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Tadi pagi ada satu warga yang ditangkap tanpa ada kejelasan terus dibawa ke Polsek. Itu warga ditangkap di warkop sekitar jam 7-an," ucapnya.

Ia mengatakan, LBH Yogyakarta saat ini tengah menuju lokasi untuk mendampingi warga Desa Wadas.

"Iya (pendamping). Sementara kami masih di jalan," tuturnya.

Sementara itu YLBHI mengatakan internet di Wadas sempat down. Sehingga, warga warga kesulitan untuk mengabarkan kondisi di sana.

"Kondisi saat ini, internet di Wadas juga sedang down, sehingga menyulitkan untuk berkabar melalui sosial media. Selain itu ribuan aparat sudah berkumpul di lapangan belakang Polsek Bener, bersenjata lengkap dengan tameng beserta anjing," kata YLBHI dalam twitter @YayasanLBHIndonesia, Selasa (8/2). CNNIndonesia.com sudah diizinkan mengutip.

Warga Desa Wadas Teriak Alerta

Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan 'Alerta' atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2) dini hari.

Arofah, salah satu warga sekitar menyebut bila kedatangan ratusan Polisi tersebut berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit yang akan dipergunakan untuk proyek Bendungan Bener.

"Polisi masuk mulai masuk jam 9 pagi tadi, ada yang Brimob bersenjata, lewat jalan utama Kaliboto," ujar Arofah

Kedatangan Polisi ini tentu saja kembali memunculkan traumatis warga yang pernah terlibat bentrok dengan aparat. Terlebih, pemberitahuan bila akan dilakukan pengukuran tanah disampaikan secara mendadak pada Selasa subuh.

"Warga itu trauma kalau ada Polisi, apalagi jumlah banyak ada yang bersenjata. Kita ada pemberitahuan itu subuh tadi, mendadak kan," kata Arofah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas. Oleh Ganjar, adanya Polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif. Ganjar pun meminta warga tidak menyikapi secara berlebihan.

"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," ungkap Ganjar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pun mengonfirmasi kegiatan aparat di Wadas tersebut.

"Saya ikut di lapangan, di Wadas, memastikan tidak ada kekerasan. Prinsip kami melindungi masyarakat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.

Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap

Sumber: cnnindonesia