Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini mengenai dampak hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin.

Menurut prakiraan BMKG, hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpeluang terjadi di bagian wilayah Provinsi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Bagian wilayah Provinsi Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan juga menghadapi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan lebat bisa menyebabkan bencana alam. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diimbau mewaspadai kemungkinan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto sebelumnya mengatakan bahwa bibit siklon tropis 90S yang terbentuk di sekitar Samudera Hindia sebelah selatan Jawa Tengah dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

Bibit siklon dengan kecepatan angin maksimum 25 knot (46 km/jam) itu, menurut dia, juga bisa menyebabkan gelombang setinggi 2,5 sampai empat meter di Samudra Hindia selatan Jawa

(ANTARA)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyatakan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo tidak mencerminkan keagungan mahkamah.

KPK, lanjut dia, kecewa dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kasasi pada 7 Maret 2022 lalu.

"Ini memang beberapa putusan MA terkait perkara yang ditangani ini, ya, agak-agak dari sisi kami memang sangat mengecewakan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat majelis hakim MA yang rasa-rasanya kok ya tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

MA diketahui memotong pidana penjara Edhy Prabowo menjadi 5 tahun dari semula 9 tahun. Alasan MA menjatuhkan vonis ringan karena Edhy telah bekerja baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju. Kinerja baik dimaksud yakni saat Edhy menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau yang dikenal benur.

Alex berpendapat tidak sepatutnya MA menilai baik atau buruk sebuah kebijakan.

"MA ini seolah-olah hakimnya men-judge, menghukum kebijakan yang lalu tuh tidak benar kan seperti itu, makanya dikoreksi dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik. Saya hanya sebatas membaca berita di koran dan itu pun sudah membuat dahi saya mengernyit," ucap mantan hakim tindak pidana korupsi ini.

Meskipun begitu, KPK, lanjut Alex, tetap menghormati setiap putusan hukum yang dijatuhkan lembaga peradilan.

"Saya kira kita harus patuh apa pun karena aturan mainnya seperti itu, ya. Seburuk apa pun putusan hakim itu kita harus hormati dan laksanakan," imbuhnya.

Sebelumnya, MA menghukum Edhy dengan pidana 5 tahun penjara (sama dengan tuntutan jaksa KPK) dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. Vonis ini lebih ringan daripada putusan sebelumnya yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edhy dengan 9 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Edhy turut dihukum pidana denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Putusan di tingkat kasasi ini diadili ketua majelis Sofyan Sitompul dengan hakim anggota masing-masing Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani

cnnindonesias

Foto: Lokasi emak-emak meninggal saat antri minyak goreng di Berau, Kalau (Dok. Istimewa)

Seorang wanita bernama Sandra (41) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) meninggal saat mengantre minyak goreng di sebuah minimarket. Ibu lima anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrean.

"Kejadian tadi pagi yang bersangkutan baru tiba sekitar 10 menit, saat antre ibu tersebut batuk-batuk dan terjatuh lalu kejang-kejang," ucap Kapolres Berau AKPB Anggoro Wicaksono saat kepada detikcom, Sabtu (12/3/2022).

Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

"Iya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit," kata Anggoro.

Menurut Anggoro, korban sempat mengeluh sakit di bagian dada. Keluhan itu disampaikan korban kepada suaminya.

"Sebelum berangkat mengeluh sakit di dada, keterangan dari suami juga mengaku istrinya punya riwayat asma," terangnya.

Anggoro menerangkan, saat kejadian situasi di halaman minimarket tidak begitu padat dan tidak terjadi desak-desakan dikarenakan minimarket tersebut masih keadaan tutup.

"Nggak ada desak-desakan, soalnya minimarket masih keadaan tutup," ungkapnya.

Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga disebut menolak visum terhadap jenazah.     detik.com

Saya mendapat kirim artikel surat kabar online mengenai Kejaksaan memeriksa Leasing yang dilakukan Garuda.
ini 100% benar.

Sekarang sudah beberapa orang / pejabat Garuda yang ditahan karena diduga mendapatkan bagian aliran dana.

Yah itu adalah risiko kalau memang mendapat bagian dari "ALIRAN" dana yang haram.

Namun saya sangat mengharapkan Kejaksaan tidak hanya memeriksa orang orang kita (Manajemen / Agen / Broker) bangsa Indonesia, tapi juga harus menemukan bagaimana Para Lessor (Leasing Company) membeli pesawat Garuda , kemudian menyewakannya kembali ke Garuda dengan Nilai yang jauh lebih tinggi dari Harga Pasar.

SIapa yang mendapatkan keuntungan?

Hal ini harusnya dibawa ke investigator dan pengadilan Internasional atau di Negara dimana perusahaan Lessor itu didirikan secara hukum, untuk dituntut ketidak patutan dalam memberikan Kredit yang berlebihan, dengan memakai asumsi PERUSAHAAN BUMN itu adalah perusahaan negara.

Saya dua tahun lalu sudah melaporkannya ke pada DIRJEN HUKHAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun mereka tidak mau atau tidak bisa mengatasinya, padahal ada konsultan hukum di LN yang bisa mewakili Indonesia (Memang biayanya tidak Murah tapi kan ini bisa dipakai untuk renegosiasi harga dan Hutang yang angkanya cukup besar).

Betul BUMN adakah perusahaan negara tapi kan tidak 100%, oleh karena sudah menjadi perusahaan Publik. dimana kepemilikan itu hampir 49% dimiliki Non PEMERINTAH. Jadi asumsi mereka bahwa negara yang bertanggung jawab 100% juga tidak benar.

PERIKSA LESSOR LESSOR ASING dengan memakai tenaga bantuan HUKUM luar negeri dan dalam negeri. Memang repot, tapi kalau mau membongkar kejahatan besar, memang harus juga kerja besar dan tidak mudah.

Sekarang yang jadi korban pemeriksaan adalam karyawan atau manajemen menengah yang sebetulnya mendapat instruksi dari atasan, yang juga mendapat instruksi dari atasannya lagi.

Kita tunggu SIAPA yang mendapatkan keuntungan terbesar dari transaksi transaksi Garuda yang fantastis itu.

Apakah ada orang sipil? atau petinggi? adakah petinggi Partai Politik? Adakah petinggi instansi Pemerintah?

Kita tunggu Kejaksaan membeberkannya secara terbuka KALAU MEMANG DAPAT DIBUKTIKAN.

Peter F. Gontha

https://www.facebook.com/100002198053795/posts/4914402955309591/

Selama puluhan tahun negara US membeli minyak dari Arab dan negara lain. Trump melihat kemampuan US untuk memproduksi minyak di dalam negeri sendiri untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat US sehingga begitu beliau menjadi Presiden, ketergantungan import minyak dari luar negeri dikurangi secara drastis dengan mengarah ke swasembada minyak, bahkan saat itu US menjadi exportir minyak terbanyak di dunia mengalahkan Arab Saudi. Pada zaman Trump, rakyat US benar benar bisa menikmati harga bensin murah.

Bulan pertama Biden jadi Presiden tahun 2021, puluhan ribu orang kena PHK karena Biden kembali menutup pipeline yang sudah dibuka oleh Trump dengan alasan ingin menciptakan lingkungan hidup yang bersih jernih. Akibatnya, US kembali mengimport minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perang Rusia dengan Ukraina yang dimulai sejak 2 minggu lalu memang berdampak pada harga minyak dunia, tetapi kalau saja Biden tidak menutup banyak pipeline di US dan mau melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Trump (menuju swasembada minyak), maka rakyat US tidak akan dijadikan korban dengan kenaikan harga bensin yang sudah mencapai lebih dari 100% dibanding zaman Trump. Selain itu, harga harga barang groceries kebutuhan pokok juga terus naik.

Ketidakmampuan pemerintah Biden dalam menangani dampak ekonomi dari COVID yang berlarut larut memperparah tingkat inflasi yang kini sudah mencapai 7.9% dibanding bulan January 2022 yang saat itu 7%.

Tadi pagi saya baca berita Biden memohon kepada Arab Saudi dan Venezuela supaya kedua negara tersebut mau menambah produksi minyaknya untuk menurunkan harga minyak dunia. Ternyata, kedua negara tersebut malah mengabaikan permohonan Biden.
Abaian kedua negara tersebut tidak membuat saya kaget mengingat hubungan Saudi dengan US memudar sejak Biden berkuasa. Sedangkan Venezuela wajar menolak karena terlalu banyak sanksi yang dikenakan terhadap negara tersebut oleh US.

Selama 4 tahun Trump berupaya menciptakan banyak perdamaian di TimTeng dengan hasil beberapa negara Arab kini sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Beliau juga mampu berdamai dengan Putin bahkan dengan Kim Jong Un, Korea Utara. Sedangkan Biden malah sebaliknya.

Tadi malam teman saya di Los Angeles bilang: “harga bensin naik terus sudah hampir $6 / gallon, harga groceries juga semakin mahal. Jangankan untuk jalan jalan, bahkan sisa gaji untuk ditabungpun kagak ada malah tekor tiap bulan”.
Saya jawab: “jalanin aja hidup jangan suka mengeluh, sama seperti dulu elu senang waktu Trump kalah (saya ngakak ??).

Menikmati hidup tidak harus selalu di saat kita senang (banyak uang) tetapi juga di saat kita susah karena hanya kita yang mampu membuat kita bahagia, bukan orang lain.

Salam.
Raymond Liauw

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216198080583021&id=1782138055

Ilustrasi tilang, Polisi dituntut 6 bulan bui usai diduga memeras saat menilang mahasiswi (Foto: CNN Indonesia/ Andry Novelino)

Personel Polrestabes Medan Bripka Panca Karsa dituntut 6 bulan penjara usai didakwa memeras mahasiswi Rp200 ribu saat melakukan tilang, Kamis (11/11/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Julita Rasmayadi Purba mengatakan Bripka Panca dinilai terbukti melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan juncto Pasal 53 KUHP tentang percobaan pidana.

"Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menuntut terdakwa Panca Karsa dengan pidana 6 bulan penjara. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (8/3).

Usai sidang tuntutan, majelis hakim diketuai Bambang Joko Winarno menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Kasus yang menjerat Bripka Panca berawal saat dia melihat mahasiswi bernama Nur Widiana melintas di Jalan Dr Mansur Medan, menggunakan sepeda motor, pada 11 November 2021.

Korban saat itu baru pulang dari kuliah dan bermaksud mencari makan di sekitaran Jalan Setiabudi, Medan. Ketika korban melintas di depan masjid Istiqomah, tiba-tiba dari belakang korban dipepet terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor.

Saat itu, Panca memakai seragam dinas Polri serta rompi hijau bertuliskan POLISI pada bagian dada dan bagian belakangnya.

Setelah memberhentikan sepeda motor korban, terdakwa meminta surat-surat kendaraannya. Saat itu korban mengeluarkan STNK sepeda motor dari dompet di dalam tas dan memberikannya pada terdakwa.

Saat terdakwa meminta SIM, korban mengaku tidak memilikinya. Bripka Panca lantas meminta uang Rp200 ribu ke korban. Karena hanya punya uang Rp100 ribu akhirnya korban menyerahkan ke terdakwa.q

Saat uang itu akan diserahkan, tiba-tiba warga sekitar berteriak kepada korban. Mereka mengerumuni terdakwa karena mengiranya polisi gadungan. Terdakwa bahkan nyaris diamuk massa.

Bripka Panca diamankan ke pos sekuriti dan dibawa petugas polisi yang melintas ke Polsek Sunggal. Kemudian, korban diarahkan ke Polsek Sunggal untuk membuat pengaduan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa merupakan polisi aktif. Lalu terdakwa dijemput petugas Provost Polrestabes Medan. (CNN INDONESIA)

Truk kontainer terjebak di jalan perkampungan di Seyegan, Sleman. Foto: dok Polsek Seyegan

SitindaonNews.Com | Sebuah truk kontainer terjebak di jalan perkampungan Dusun Mrincingan, Kalurahan Margomulyo, Seyegan, Sleman, Selasa (8/3/2022) kemarin. Truk itu baru berhasil dievakuasi tengah malam tadi.

Diduga, pengemudi kesasar memasuki jalan perkampungan gara-gara mengikuti petunjuk di aplikasi peta Google Maps.

"Kesasar Selasa (8/3) siang, sekitar 13.30 WIB. Bahwa pada jam 24.00 WIB truk tronton dapat dikeluarkan ke arah barat dengan cara atret (mundur) ke belakang sampai ke arah lapangan Gentan, Margoagung, Seyegan," kata Kapolsek Seyegan AKP Darmana kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Kendaraan panjang itu baru bisa dibebaskan dari jalan yang sempit setelah dikemudikan langsung oleh pemiliknya. Pengemudi yang semula membawa truk itu terlanjur kelelahan.

Truk kontainer bernomor polisi Z 9007 KS itu dikemudikan oleh Agus Riyanto (38) warga Semarang, Jawa Tengah, beserta satu kernetnya. Usut punya usut, sang sopir mengikuti instruksi aplikasi peta dan kesasar hingga masuk jalan sempit di tengah perkampungan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari pengemudi yang disampaikan kepada polisi.

Truk kontainer terjebak di jalan perkampungan di Seyegan, Sleman. Foto: dok Polsek Seyegan

"Masuknya sini nggak tahu kalau ternyata jalan mau belok itu keluar nggak bisa, ya akhirnya mundur, diundurkan diamankan semalam itu," katanya.

"Terus sekitar jam setengah 12 malam itu mundur pelan-pelan dibantu sama masyarakat pakai senter," imbuhnya.

Darmana menjelaskan, sebenarnya ada dua kontainer yang berangkat dari Semarang dengan tujuan akhir ke daerah Gamping. Namun, satu kontainer telah sampai ke Gamping lebih dulu.

"Itu kan yang satunya sudah sampai di wilayah Gamping. Lalu itu kan yang belakangan kesasar masuk kampung itu," ucapnya.

Darmana juga menduga jika saat menggunakan aplikasi, jaringan telekomunikasi sedang buruk sehingga membuat sopir kesasar

"Ya dimungkinkan cari jalan pintas itu. Biar cepat to. Terus pakai Google Maps itu. Tapi bisa juga pas sinyal nggak ada terus berhenti atau gimana setelah itu kan sampai jalan itu disuruh putar balik sama Google-nya tapi kan nggak bisa. Jalannya sangat sempit," katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada pengguna jalan agar menggunakan jalan sesuai rute. Ia juga mengimbau agar pengemudi tidak serta-merta mengikuti Google Maps jika jalan yang dilalui sudah terlalu sempit untuk kendaraan.

"Seharusnya survei dulu sebelum memasuki rute jalan itu kalau lihat situasi jalan sudah sempit kan harusnya kernetnya survei dulu kira-kira jalan gimana, bisa masuk nggak. Kalau kendaraan sebesar itu kok kayaknya memaksakan gitu loh," pungkasnya

(DETIK)

Ilustrasi mobil listrik Tesla melakukan pengisian daya (Getty Images/Trygve Finkelsen)

SitindaonNews.Com | Nasib kurang beruntung dialami oleh pemilik Tesla yang satu ini. Ia terkejut ketika mendapat tagihan hingga sebesar Rp 8 miliar setelah mengisi baterai mobilnya di salah satu SPKLU milik Tesla. Kok bisa?

Dilansir dari Carscoops, hal ini diketahui setelah pemilik mobil Tesla tersebut mengungkapkan ceritanya melalui media sosial Weibo. Saat itu ia mendapatkan sebuah notifikasi terkait biaya tagihan pengisian baterai mobil di salah satu Tesla Supercharger di Shanghai, China.

Pemilik mobil tersebut menceritakan jika ia terakhir kali mengisi baterai mobil listrik pada 27 Februari lalu. Tesla Model 3 miliknya saat itu hanya dicas sekitar 20 menit saja.

Diketahui, pemilik mobil tersebut juga mendapatkan layanan gratis pengisian baterai mobil listrik di Tesla Supercharger di China. Sejak tanggal 27 Februari silam, ia masih memiliki sisa kuota sebesar 2.285 km lagi untuk mengisi baterai mobil gratis.

Namun hal yang terjadi selanjutnya malah bikin terkejut. Pemilik mobil itu dikenakan biaya sebesar 3.846.306 yuan atau setara Rp 8,7 miliar karena telah menggunakan fasilitas pengisian baterai di Tesla Supercharger.

Dalam notifikasi tersebut juga menunjukkan pengemudi telah menggunakan daya sebesar 1.923.720 kWh untuk mengisi baterai mobil listrik. Secara rinci, ia dikenakan biaya sebesar 2 yuan (Rp 4.500) per kWh.

Pengguna Tesla melakukan pengisian daya listrik ke mobilnya (Kena Betancur / AFP )

Hal ini jelas membingungkan, sebab laporan dari CnEV Post mengatakan dengan jumlah kWh sebesar itu seharusnya sudah bisa mengisi baterai Tesla Model 3 yang memakai baterai sebesar 60 kWh hingga 32.000 kali.

Mengetahui kejadian itu, pihak Tesla China mengatakan jika tagihan yang diberikan kepada pemilik mobil tersebut merupakan kesalahan dalam sistem perangkat lunak (software). Masalah ini kemudian tengah diselesaikan oleh tim teknisi Tesla.

Mengenai biaya charging gratis, Tesla sebelumnya bakal menjalankan program tersebut guna menarik minat calon konsumen. Pabrikan otomotif asal Amerika Serikat ini menawarkan kepada konsumen pengisian baterai mobil gratis hingga jarak sejauh 1.500 km di China, lalu 1.000 km untuk konsumen di Amerika Serikat.

Sayangnya, pada 18 September 2021 lalu program tersebut kemudian dihentikan oleh Tesla. Lalu, harga sekali ngecas mobil listrik di Tesla Supercharger terus mengalami kenaikan. Dari yang awalnya sekitar 3,2 yuan (sekitar Rp 7.200) kini naik menjadi 6,4 yuan (sekitar Rp 14.500)

(DETIK)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SitindaonNews.Com |  Seorang mahasiswi pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi (STT) Ekumene Kelapa Gading, Jakarta Utara, Adhitya RH Simanjuntak dan dosen perguruan tinggi tersebut, Yohanes Parapat, saling lapor ke Polda Metro Jaya.

Pengacara Adhitya, Farida Felix di Jakarta, Senin, mengatakan, kliennya melaporkan Yohanes Parapat karena tak terima disomasi dan dituduh memalsukan surat terkait kelulusan sarjana strata dua (S2).

Polda Metro Jaya menerima laporan Adhitya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Nomor Laporan: LP/B/1156/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 7 Maret 2022.

Sebelumnya, Yohanes Parapat melaporkan lima mahasiswa terkait dugaan pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2021.

Berdasarkan laporan Yohanes, kelima mahasiswa itu telah menjalani wisuda program pascasarjana secara virtual, padahal mereka belum mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diajarkan Yohanes.

Hal itu dibantah Farida yang menegaskan, kliennya telah menjalani wisuda secara resmi dan melewati seluruh syarat yang ditetapkan oleh STT Ekumene.

Adithya diwisuda oleh Ketua STT Ekumene Dr Eratus Sabdono pada 17 November 2021.

“Seharusnya jika ada masalah kelulusan, Yohanes melaporkan pihak kampus STT Ekumene, bukan mahasiswa,” ujar Farida.

Selain itu, Farida menyebutkan, langkah Yohanes melaporkan mahasiswa ke Polda Metro Jaya telah melampaui kewenangan rektorat STT Ekumene dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun berdasarkan keterangan Kepala Program Studi (Prodi) STT Ekumene, Andri Pasaribu yang mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Farida mengungkapkan, seorang mahasiswa pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah mencapai minimal 36 Satuan Kredit Semester (SKS), IPK 3.0 dan telah menyelesaikan tesis.

“Semua itu sudah dilakukan klien saya, bahkan klien saya sudah mencapai 50 SKS, jauh di atas syarat minimal. IPK Ibu Adhitya, klien saya itu 3,63, lebih tinggi dari syarat minimal IPK,” ujar Farida.

Farida mengungkapkan, mata kuliah Kepemimpinan Kristen yang dipermasalahkan Yohanes Parapat juga bukan mata kuliah wajib karena jumlahnya dua SKS.

“Kalaupun mata kuliah Kepemimpinan Kristen tidak dimasukkan juga tidak masalah karena bukan mata kuliah wajib,” kata Farida. (ANTARA)

Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru terkait pelaku perjalanan domestik, dengan tak mewajibkan syarat antigen atau PCR bagi yang telah divaksinasi dosis lengkap. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (7/3), menyebut kelonggaran tersebut seiring melandainya kasus penularan COVID-19 di semua provinsi.

Pemerintah menghapus syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Hal itu diputuskan setelah Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ketentuan baru berlaku bagi penumpang jalur darat, laut, dan udara. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.

"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis dua sudah tidak perlu menunjukkan bukti antigen maupun PCR negatif," kata Luhut dalam jumpa pers, Senin (7/2).

Luhut menyampaikan aturan baru itu akan dituangkan dalam surat edaran. Aturan baru akan terbit dan berlaku dalam waktu dekat.

Pada saat yang sama, pemerintah mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi hingga tuntas. Luhut mengatakan vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah mengakhiri pandemi.

"Pemerintah mendorong booster di Jawa-Bali yang di bawah 10 persen, kami mendorong agar masyarakat untuk mendatangi gerai-gerai vaksin yang tersedia demi membaiknya pandemi ini," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga melonggarkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Pemerintah menghapus syarat karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri ke Bali.

PPLN itu, kata Luhut, harus menunjukkan pemesanan hotel untuk menginap 4 hari. Mereka juga wajib telah mengikuti vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis

"PPLN melakukan entry PCR tes dan menunggu di kamar hotel hingga hasil negatif keluar," ujarnya. [CNN Indonesia]

"Saya harap setelah proses serah terima pemanfaatan ini Pemerintah Daerah agar menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan serah terima aset secepatnya"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SitindaonNews.Com | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Rumah Khusus Hunian Tetap pascabencana badai Seroja di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pembangunan Rumah Khusus ini merupakan kolaborasi antar Unit Organisasi Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan program pembangunan infrastruktur dasar permukiman Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu seperti pembangunan jalan lingkungan, dan penyediaan air bersih," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Iwan mengemukakan kolaborasi itu agar bukan hanya rumah saja yang terbangun tetapi infrastruktur juga sudah terbangun sehingga warga yang tinggal di rumah khusus ini bisa nyaman untuk tinggal.

Ia menerangkan pembangunan Rusus ini memakai teknologi Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang memiliki teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dan tahan terhadap bencana.

“Saya harap setelah proses serah terima pemanfaatan ini Pemerintah Daerah agar menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan serah terima aset secepatnya,” harap Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Rini Dyah Mawarty menerangkan total Rusus ini sebanyak 292 unit dibangun tipe 36 yang terbagi dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu dengan anggaran Rp38,9 miliar pada Tahun Anggaran 2021 oleh kontraktor pelaksana PT. Hutama Karya, dan manajemen konstruksi PT. Yodya Karya.

Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR 185 unit berlokasi di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dan 107 unit berlokasi di Desa Daha, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu sudah masuk progres 100 persen dan siap untuk ditempatiSebagai bentuk percepatan penghunian telah dilaksanakannya penandatanganan berita acara pemanfaatan rumah khusus serta melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima Taufik dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Dompu H Rusdin.

"Sehingga masyarakat korban bencana Badai Siklon Tropis Seroja kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu segera menempati Rumah Khusus dan Pemerintah Daerah menyelesaikan proses pendataan dan verifikasi penghunian,” ujar Rin

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan jumlah itu merupakan hasil verifikasi dan validasi data bencana sepanjang tahun 2021 dari seluruh provinsi dan kabupaten maupun kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD

"Jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi 1.794 kejadian, 1.577 cuaca ekstrem, 1.321 tanah longsor, 579 kebakaran hutan dan lahan, 91 gelombang pasang dan abrasi, 24 gempa bumi, 15 kekeringan, dan satu erupsi gunung api," ujarny

Menurut Abdul, jumlah kejadian bencana yang terjadi tahun lalu mengalami kenaikan 16,2 persen bila dibandingkan data tahun 2020 yang tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana.

Kejadian bencana yang menonjol yang mengakibatkan korban jiwa dan rumah rusak sepanjang tahun 2021 antara lain bencana Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 4 April 2021 yang mengakibatkan 184 meninggal dunia, 47 hilang, dan 136 luka-luka.

(ANTARA)