"Hari ini akan luncurkan bus by the service, pelayanan dan tarif pemerintah yang subsidi," ujar Edison Sagala.

Dari penuturan Edison Sagala, bus gratis ini memiliki rute Lapangan Merdeka- Amplas- Pinang Baris.

"Bus ini akan keliling ketiga tempat. Amplas, Pinang Baris dan Lapangan Merdeka. Hanya ini informasi sementara yang bisa diberikan," sambungnya.

Setelah dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyampaikan, bahwa penyajian bus gratis berdasar pada pelayanan.

"Bus ini akan beroperasi pada bulan April tahun ini," tutur Iswar Lubis.

Saat ditanyai soal jumlah bus yang akan disajikan Kemenhub, Iswar Lubis mengaku belum ada informasi mengarah ke sana.

"Kita belum bisa sampaikan berapa jumlah bus yang akan diberikan Kemenhub, tapi yang harus kita lihat adalah pelayanannya," pungkas Iswar Lubis.

Edy Usul LRT ke Pusat

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, telah mengusulkan rencana proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), agar didukung pemerintah pusat.

Permintaan dukungan itu disampaikan Edy kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam Konsultasi Regional Sumatera Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (13/8/2019).

Menurut Edy, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo, sangat membutuhkan LRT.

Tujuannya agar memperlancar aksebilitas antarwilayah mengingat tingkat kemacetan yang semakin tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan terus melakukan pembahasan-pembahasan LRT Mebidangro sejauh ini.

Dia pun menampik jika pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan misalnya disebut tidak mendukung salah satu proyek prestisius itu.

"LRT kita dorong dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha," kata Bambang Brodjonegoro didampingi Gubernur Edy Rahmayadi, menjawab wartawan di sela sesi istrahat Konsultasi Regional Sumatra itu.

Ditambahkannya, pendanaan LRT Medibangro tidak akan bergantung pada APBD maupun APBN, tetapi lebih pada pendanaan yang bergantung pada skema kerjasama dengan badan usaha.

Sumber: tribunnews.com