ZA Sitindaon

"Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya, ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan," kata Jansen.

"Sederhananya, dalam tataran praktik, kalau Presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua umum partai di parlemen saja. Masa, negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan presidennya hanya 9 orang saja," sambungnya.

"Memilih langsung presiden, inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masa, kita mau mundur ke belakang lagi," tuturnya.

Jansen mengatakan lebih baik dilakukan perbaikan bila terdapat kekurangan dalam pemilihan langsung. Seperti memperkuat lembaga pengawasan dan menurunkan ambang batas pencalonan presiden.

"Kalau pemilihan langsung ini ada kekurangannya ya kita perbaiki, bukan 'gebyah uyah' dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi, yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?" kata Jansen. 

"Kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti pilpres kemarin. misalnya, president threshold-nya yang dikurangi sehingga bisa banyak muncul calon," sambung Jansen. 

Selain itu, dia mengusulkan pemilu dilakukan secara terpisah. Hal ini disebut untuk mengurangi suhu panas politik selama pemilihan.

"Selain itu pemilunya kembali dipisah, bukan seperti kemarin legislatif dan pilpres dibuat bareng. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung," kata Jansen. 

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar. (dwia/haf)

Sumber: BACA ARTIKEL ASLI DISINI