"Terkait Pilkada tentu semua partai termasuk Gerindra ingin kader-kader duduk di kepala daerah dan wakil diseluruh Indonesia, tidak sekadar mengusung pasangan calon (paslon) apalagi mengedepankan paslon dari partai lain. Kami ingin kader-kader terbaik kami tampil," kata Riza di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu, 29 Desember 2019.

Riza memaparkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Mohamad Taufik telah berhasil memenangkan Pilkada dua kali berturut. Pertama, paslon yang diusung Gerindra dan PDIP, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, berhasil memenangkan pemilihan gubernur (Pilgub) 2012. Selanjutnya paslon yang dijagokan Gerindra dan PKS, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, juga terpilih dalam Pilgub 2017.

Menurut dia, kemenangan itu juga ingin diraih Gerindra untuk mengisi kekosongan kursi Wagub DKI. Kursi DKI 2 kosong setelah Sandiaga mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

PKS dan Gerindra sempat menyatakan sepakat bahwa pengganti Sandiaga akan berasal dari PKS. Karena itu, PKS pun mengajukan dua calon - Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto - ke DPRD DKI.

Namun dua calon dari PKS itu tampaknya tak mendapatkan sambutan baik dari DPRD DKI. Hal itu dimanfaatkan Gerindra dengan memasukkan empat nama ke PKS untuk diajukan ke DPRD DKI. Empat nama itu adalah Anggota Dewan Penasehat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Riza tak membahas soal kesepakatan antara Gerindra dengan PKS. Hanya saja, dia menegaskan bahwa pihaknya masih tetap berambisi untuk menempatkan kadernya di kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

"Tentu dalam mengisi antar waktu kami ingin kader-kader terbaik partai duduk sebagai wagub (DKI) dan ke depan juga kami ingin kader-kader kami duduk dalam setiap Pilkada di seluruh Indonesia. Itu harapan," jelas Riza.

Riza mengutarakan kader yang diusung Gerindra memiliki integritas, kapasitas, kompetensi, jaringan, pengalaman, pengetahuan, dan bisa bekerja sama dengan DPRD DKI. Selanjutnya, kepala daerah dan wakil itu harus menunaikan janji kampanye ketika sudah menjabat.

"Kami tidak ingin pada setiap Pilkada kepala daerah apakah provinsi, kabupaten, dan kota sekadar memberikan janji dalam rangka mencari simpati dan suara, tapi ketika duduk lupa dengan janjinya sehingga lagi-lagi warga menjadi korban," ucap Wakil Ketua Komisi 5 DPR ini.

Sumber  tempo.co