MASUKAN UNTUK ISTRI PEJABAT 

Kasus penggembokan gerbang Kesbangpol menjadi pelajaran penting bagi istri para pejabat baik istri gubernur, Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Kepala Dinas dan lain-lain.

1. Seorang istri mesti bisa menempatkan diri sampai di mana saja kewenangan dan tupoksinya. Isteri gubernur dan Bupati misalnya adalah Ketua PKK atau Ketua Dekranasda. Maka garis komando sebagai pemberi perintah atas bawahannya dalam konteks dua organisasi itu, ia punya. Namun apabila menyangkut organisasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipimpin suaminya, sang istri tak punya garis komando (memerintah) kepala dinas, Kepala Bagian. Kepala Dinas hanya tunduk pada perintah langsung Sekda dan Gubernur. Jika istri memerintah Kepala Dinas/Kepala Badan atau Kepala Bagian, itu berlebihan, bertentangan dengan prinsip "clean and good governance" dan cenderung merusak tatanan birokrasi.

2. Seorang istri pejabat mesti punya kecerdasan emosional dan kepekaan yang tinggi akan potensi dampak publik yang luas akibat perilakunya. Dalam kasus lansia tak bs masuk gedung Kesbangpol yang diduga karena perintah istri gubernur kepada kepada kepala badan, harus dibaca sebagai sikap tidak peka dan kecerdasan emosional yang rendah.

Seorang istri pejabat yang sikap emosionalnya terkelola, kepekaan tinggi pasti akan berfikir jika para lansia tak bisa masuk pasti akan jadi isu publik. Berhadapan dengan kelompok rentan (lansia di antaranya) sebenar-benarnya pejabat akan tetap disalahkan apalagi posisi salah. Seharusnya, sadar dampak dan peka, biarkan acara berlangsung, berikan pakai aula. Jika ada masalah dengam satu orang, panggil orang itu dan semprot (walau dalam kasus ini istri gubernur tak punya otoritas memanggil). Apalagi ternyata hanya miskomunikasi soal nasi kotak 150 kotak. Bukan kesengajaan. 

Telanjur masuk ke ruang publik, borok-borok jadi telanjang kan?

Sumber: FB I Gusti Putu Artha https://www.facebook.com/share/1CeCnFXv7o/