fbpx

IMG 20190522 131946

Situasi bentrokan antara petugas dengan massa tadi pagi tgl 22 Mei 2019 di sekitar Pasar Tanah Abang Jakarta. Foto Tim Sitindaon News.

Trauma Demonstrasi 21 Tahun Lalu

Oleh: Sudin Maurid Sitindaon

Menyaksikan aksi kerusuhan yang dilakukan para demostrasi pagi tadi melalui media seolah mengingatkan trauma 21 tahun lalu ketika berkantor di gkbi gedung perkantoran tertinggi dan paling dekat dengan aksi para demonstrasi.
Memori terlintas seperti kejadian nyata yang baru dimana hiruk pikuk orasi memekakan telinga, teriakan disana sini, lemparan batu, bakar-bakar ban, kocar kacir massa digebukin aparat, ditembaki gas air mata, desingan peluru karet. Ada yang masuk got, ketabrak motor, nabrak kaca rontok gigi empat, copet digebukin massa ambil kesempatan, terisolasi dikantor dilarang pulang ke rumah, dll

 

Hal yang paling menegangkan waktu itu, bertugas menyelamatkan asset berupa komputer perusahaan dari kantor-kantor perusahaan yang tersebar di Pondok Indah, Kelapa Gading, ITC Roxy, ITC Mangga Dua dll dimana jalan dimana-mana diblokir dan sweeping baik oleh aparat maupun demonstrator atau warga setempat. Dimana aksi penjarahan dimana-mana mulai terjadi.

Hari ini juga 21 tahun lalu tepat tanggal 22 Mei perintah Habibie untuk mencobot pangkostrad dari jabatannya padahal baru menjabat sehari jadi presiden. Resmi dicopot secara institusi tanggal 25 Mei 1998. Entah kebetulan PKPU menetapkan tanggal 22 Mei dan 25 Mei sebagai tanggal ysng penting pada tahapan pemilu.

Sementara itu para jendral purnawirawan seperti LBP, Wir, HP, Mul sudah mengindikasikan akan adanya kerusuhan pasca pemilu tahun ini. Namun banyak pengamat justru nyinyir akan pendapat mereka dengan mengatakan berlebihan, jendral rezim orde baru. Padahal mereka ini terbukti karirnya tidak bisa dibeli politik masa itu. Alih-alih para pengamat meralat komentarnya. Sekarang banyak pengamat kaleng-kaleng ini gagu untuk minta maaf kepada para jendral purnawirawan, mereka juga gagu mengkritisi para demonstrator yang rusuh.

Jadi jika ada pemikiran bahwa pasal makar tidak tepat untuk para inisiator "people power" mendingan pindah negara aja daripada dicap sebagai penghianat bangsa atas nyinyiran yang tak berdasar. Semua akan terbukti pada akhirnya.


Add comment


Security code
Refresh