Ilustrasi cukong

SitindaonNews.Com | Menjadi kepala daerah di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar mulai dari tiket partai, sosialisasi dan kampanye, semua itu perlu dana yang tidak sedikit.

Jauh hari sebelum masa Pilkada, para calon Kepala Daerah sudah mulai sosialisasi ke masyarakat di daerah nya. 

Mereka mulai melakukan pendekatan langsung, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pengurus  marga di daerah itu. 

Momen pilkada ini juga dimanfaatkan para cukong politik dengan membiayai seorang calon kepala daerah, biaya ini tidak gratis, jika calon itu terpilih maka sang cukong akan meminta kompensasi berupa proyek proyek di daerah itu.

Cara kerja cukong tersebut untuk mendukung seorang calon bisa juga dengan membentuk beberapa sukarelawan dalam sosialisasi calon kepala daerah kepada masyarakat.

Selain jatah proyek, cukong tersebut juga mengatur mutasi² jabatan birokrasi di daerah itu juga dengan imbalan. Selain cukong tersebut meminta imbalan dana tunai dari pejabat tersebut juga meminta proyek yang ada di lembaga atau instansi pejabat itu, dan jika tidak dipenuhi maka dapat dipastikan pejabat tersebut akan digantikan oleh orang lain. Mereka inilah cukong-cukong yang mengatur jual beli jabatan.

Ini semua tidak terlepas dari upaya untuk pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan oleh cukong tadi sejak pemilihan kepala daerah.

Beberapa kepala daerah ditangkap karena korupsi anggaran daerah dan jual beli jabatan, dan masih banyak lagi kepala daerah yang "belum" bahkan "tidak" ditangkap oleh KPK atas penyalahgunaan anggapan daerah dan jual beli jabatan ini.

Para kepala daerah yang terlibat korupsi dan jual beli jabatan ini tidak terlepas dari keterlibatan para cukong tadi sebagai imbal jasa atas modal politik yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada. 

Berikut pandangan atau pendapat para netizen yang dikutip redaksi dari media sosial twitter menanggapi pilkada serentak yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia :

"Cukong-cukong Dibalik Pilkada dan Mutasi Pejabat Daerah Hingga Nasional."

"Apa yg dikatakan Pk Salim Said mmng benar
Mengejutkan juga klo dibuka diacara TV, semua Org jadi tahu dibalik Kekuasan Blio ada "Oligarki"

"Bkn hanya level Nasional Pilkada juga ada "Cukong2" Daerah yg berkuasa penuh sehingga Mutasi Pehabat2 Daerah saja hrs disetujui Cukong tsb. https://t.co/oAPMOzFccz

"Konglomerasi merangkul kekuatan militer dan intelijen untuk menyndera seseorang dlm upaya membentuk sistem yg menguntungkannya. Maka tak heran bila hukum bs ditundukan utk menyelamatkan konglomerasi. Atau sebaliknya. Itulah oligarki" (ZAS)