SEANDAINYA KPK DIKUASAI KELOMPOK RADIKAL..
Ini mungkin pertanyaan terbesar kita, "Bagaimana seandainya KPK dikuasai kelompok radikal ?"
Virus radikalisme di tubuh negeri ini sudah sangat parahnya. Mereka sudah menyusup kemana-mana, bahkan ke lingkungan TNI yang seharusnya menjadi penjaga negeri. Menteri Pertahanan dengan risau mengabarkan bahwa ada 3 persen anggota TNI yang sudah terpapar radikalisme.
Ruang pendidikan kita sudah dikuasai kelompok radikal. Setara Institute bahkan mengabarkan ada 10 kampus ternama yang sudah dikuasai mereka. Kelompok ini melakukan kaderisasi dengan memegang beasiswa yang diperuntukkan bagi calon kadernya dan memasukkan mereka ke lembaga pemerintah.
Bahkan Kemendagri merilis survey 19,4 persen ASN menolak ideologi Pancasila. Mengerikan...
Lalu bagaimana seandainya KPK, lembaga yang berfungsi sebagai pemberantas korupsi dikuasai oleh kelompok radikal ?
Kita harus jujur, dampaknya akan sulit diungkapkan. Mereka sangat bisa menyasar dengan merusak elemen penting pemerintahan.
Bayangkan, ketika seorang Menteri megambil kebijakan Tax Amnesty misalnya. KPK bisa mencari celah yang dipaksakan, bahwa kebijakan itu ternyata berpotensi korupsi besar. Gonjang ganjing pemberitaan akan membuat negeri ini tidak fokus pada pembangunan. Nama Indonesia akan rusak, investasi asing mampet, dan rupiah akan melemah.
Belum lagi jika kebijakan-kebijakan lama pemerintah disaat krisis diungkit-ungkit lagi. Investor asing akan ragu karena tidak ada kepastian hukum disini. Mereka akan memindahkan investasinya ke lain negeri.
Bahkan bisa saja Jokowi ketika tidak menjabat lagi, akan disasar karena kebijakan-kebijakannya. Seperti kasus BLBI, dimana pemerintah lama secara UU mengambil kebijakan strategis demi mengatasi krisis, terus diungkit sehingga membuat pejabat takut mengambil kebijakan dan pengusaha takut untuk berinvestasi disini.
Belum lagi dengan "pedang sucinya", KPK sangat mungkin memainkan politik praktis. Dengan memberikan sertifikat bebas korupsi pada calon yang "disenanginya" dan menembak lawan-lawan politiknya.
Selama ini KPK sudah terlanjur terbangun dengan image "suci" sehingga siapapun yang kritis terhadapnya langsung dituding pro korupsi. Lembaga ini menjadi lembaga super yang bahkan jauh lebih besar dari Presiden sekalipun di negara ini.
Karena itulah KPK sudah waktunya dirombak internalnya dan harus diawasi. Internal KPK sudah bertugas sangat lama sekian belas tahun lamanya dan itu sangat bisa mempengaruhi mental mereka sehingga sangat mungkin bekerja berdasarkan kepentingan.
KPK perlu darah baru, orang-orang yang bersih dan berjiwa merah putih.
Ketika Prabowo saat kampanye menunjuk Novel Baswedan sebagai "Calon Jaksa Agung"nya, alarm di kepala saya langsung berbunyi. Ah, KPK sudah mulai tidak bersih. Apalagi ternyata mantan KPK seperti BW dan Abdullah Hehamahua, terang-terangan berpihak padanya.
Ibarat senjata dalam perang, KPK ini adalah Tank yang mematikan. Tembakannya bisa sangat merusak dan membuat lumpuh pemerintahan yang berjalan.
Meski ini hanya perkiraan, bisa sangat mungkin ini terjadi. Sesuatu yang terlalu kuat, seharusnya pengawasannya semakin diperketat..
Kita dulu abai terhadap kelompok radikal di negeri ini, sampai saat mereka keluar dengan mengusung agenda "penistaan agama", kita kaget luar biasa. Ternyata radikalisme sudah bukan lagi di halaman rumah, tapi bahkan sudah menguasai semua ruang di dalam rumah kita, siap membakar seisinya. Dan kita hanya bertahan di kamar pribadi, tanpa bisa berbuat apa-apa...
Mencegah lebih baik mengobati. Jangan sampai kita hanya menyesali apa yang seharusnya bisa kita cegah sejak dini.
Ah, mungkin saya yang terlalu cemas. Dan kecemasan ini hanya bisa dihibur oleh secangkir kopi..
Denny Siregar
Sumber: https://www.facebook.com/961333513929517/posts/2494580320604821/