Tolong Tolak Usul Yasonna Bebaskan Napi Koruptor, Bapak Presiden !!!

Oleh:
Rudi S Kamri

Bukan Yasonna Laoly kalau tidak membuat gaduh Indonesia. Kemarin membuat blunder dengan menghina orang Tanjung Priok. Sekarang alih-alih meringankan beban Presiden Jokowi yang lagi pusing memikirkan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia, yang ada Yasonna justru menyebarkan blunder yang membuat Pemerintah berpotensi menjadi sasaran tembak.

Kemasan kebijakan Yasonna tentang pembebasan 30 ribu narapidana (napi) untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah kelebihan beban lebih 700% awalnya cukup masuk akal sehat. Rencana pembebasan napi yang berusia di atas 60 tahun dan punya penyakit bawaan serta telah menjalani dua pertiga masa hukumannya awalnya sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Karena golongan usia di atas 60 tahun apalagi yang punya penyakit bawaan memang kelompok paling rentan terkena Covid-19.

Dengan kapasitas lebih dari 700%, kondisi Lapas kita yang berjubel memang sangat rawan terjadi migrasi virus antar manusia karena sama sekali tidak memenuhi syarat program Physical Distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun pada saat Yasonna Laoly akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 yang memungkinkan napi koruptor bebas .......hellooooo ??????

Sudah jadi rahasia umum bahwa para napi koruptor yang rata-rata mantan pejabat negara dan ketua umum partai politik serta para pengusaha pengembat uang rakyat telah melakukan Social Distancing dan juga Physical Distancing di Lapas mereka masing-masing. Artinya mereka sudah membangun sel mewah bak fasilitas hotel bintang lima di sel tahanannya. Dan mereka seperti kost di apartemen mewah dengan per kamar per satu orang koruptor. Lalu apa urgensinya para para koruptor jahanam itu harus mendapat perlakuan istimewa karena "corona bleesing", Mr Laoly?

Usulan perubahan PP No 99/2012 harus kita lawan habis-habisan. Tidak ada satu alasan logis dan satu pasalpun yang bisa menjadi pembenaran untuk memberikan hadiah bagi para perampok uang rakyat. Saya mengharapkan Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan permohonan sesat Yasonna Laoly. Karena akan menyesatkan Presiden ke arah jalan yang salah. Sikap awal Staf Khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono sudah tepat yaitu menolak usulan Yasonna. Mudah- mudahan ini ditindaklanjuti sebagai sikap resmi Presiden Jokowi.

Keteguhan sikap Presiden Jokowi sedang diuji. Agar tegar menyaring masukan dan bisikan dari para pembantunya yang tidak semua steril dengan kepentingan politik. Rasa keadilan masyarakat Indonesia kini disampirkan ke pundak Presiden Jokowi. Sikap Presiden terkait permohonan Yasonna akan menjadi parameter dan indikator keseriusan itikad Jokowi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun saya optimis Presiden seperti biasa peka terhadap suara jeritan rakyat.

Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan di buku kecil Presiden Jokowi. Setelah badai corona berlalu Presiden dengan mudah segera melakukan resuffle menteri-menteri yang gemar membuat keributan dan kegaduhan. Kita memang harus cerdas memaknai syukur di balik musibah. Salah satunya kita dengan jelas bisa melihat siapa menteri yang cekatan, siapa menteri yang suka cari panggung dan siapa menteri yang menjadi beban Presiden seperti Yasonna ini.

Bapak Presiden, tolong jangan abaikan rasa keadilan rakyat. Jangan bebaskan napi koruptor dengan alasan apapun ?

Salam SATU Indonesia
04042020

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213741295125948&id=1812978131

PAK JOKOWI, JANGAN BEBASKAN NAPI KORUPTOR

Pak Jokowi yth,

Situasi saat wabah Corona ini memang tidak mengenakkan..

Banyak keputusan dibuat, harus ditelan dengan pahit karena situasi yang mengharuskan. Ingin mencegah virus menyebar dengan karantina negara, tapi ekonomi menghadapi kehancuran. Akhirnya keputusan yang buruk dibuat, untuk mencegah yang terburuk datang.

Pak Jokowi, saya sangat paham bahwa bapak ada di situasi yang tidak akan bisa menyenangkan banyak orang..

Begitu juga saat ada niat dari Menkumham, Menteri bapak yang ingin membebaskan 30 ribu napi dari sel penjara. Saya harus setuju, apalagi melihat kenyataan kapasitas tahanan lebih banyak dua kali lipat dari tersedianya rutan.

Melihat para napi dalam ruang sempit tidur bertumpuk-tumpukan, saya akhirnya juga merasa miris, bagaimana seandainya satu orang dari mereka terkena Corona ya ? Tentu penyebarannya akan cepat sekali, karena disana tidak mampu - bukan tidak mau - social distancing.

Meski tidak suka, saya terpaksa harus setuju. Keputusan buruk harus diambil untuk mencegah keburukan yang lebih besar lagi.

Tapi, pak.. Maaf, napi koruptor itu beda. Mereka adalah napi dengan kejahatan luar biasa, sama dengan napi terorisme dan bandar narkoba.

Ikut membebaskan napi koruptor, terorisme dan bandar narkoba, sungguh berlawanan dengan hati nurani. Tidak punya empati kepada masyarakat yang ingin penegakan hukum terhadap ketiga napi luar biasa itu, tegak setegak-tegaknya.

Saya paham, bahwa banyak yang akan menekan bapak untuk membebaskan napi itu - utamanya napi korupsi. Terutama dari anggota DPR, yang mungkin teman-teman mereka ada dipenjara disana.

Saya berharap bapak mengambil keputusan berbeda.

Sebenarnya napi koruptor itu tidak dihukum mati saja sudah meninggalkan luka di hati. Jangan sampai malah dibebaskan lagi, terus mereka senyum penuh kemenangan, dadah dadah depan kamera, pulang masih kaya raya.

Jika para koruptor mudah bebasnya, lalu kapan negeri ini bisa belajar ?

Sia-sia dong revolusi mental yang bapak gaungkan, jika ternyata orang yang rusak mentalnya mudah mendapat pengampunan.

Apa yang para koruptor itu pernah lakukan, bisa jadi inspirasi bagi calon koruptor yang akan muncul kemudian. "Ah, gapapa. Dipenjara sebentar, toh gak lama dibebaskan dan kita masih kaya.." begitu pikiran mereka.

Jika koruptor harus bebas hanya karena perasaan manusiawi, apa gak sekalian juga bebaskan napi terorisme dan bandar narkoba ? Mereka kan manusia juga..

Tolong, pak.. Jangan rusak apa yang sudah dikerjakan hanya karena membela para penghianat negeri ini. Biarkan DPR yang sibuk ingin membebaskan, bapak harus berdiri diseberang jalan.

Sudah tidak ada beban lagi, kan pak ? Jika begitu, pasti lebih mudah ambil keputusan.

Saya dengar bapak senang sekali melihat media sosial sebagai bagian masukan sebelum mengambil keputusan. Saya harap, surat ini juga bisa sampai dan dibaca bapak sebagai perimbangan.

Salam seruput kopi, pak.. Semoga wabah cepat berlalu.

Denny Siregar.

Copas: https://www.facebook.com/961333513929517/posts/3067141366682044/

SitindaonNews.Com | Fadjroel Rachman mengklarifikasi pernyataannya. Kata dia pemerintah mengimbau warga tidak mudik.

Setelah sebelumnya Jubir Presiden Fadjroel Rahman menyebut tak ada larangan mudik pada Kamis (2/4) pagi, sore harinya pernyataan itu berubah.

Dia menekankan agar masyarakat tidak mudik. Fadjroel juga mengirimkan video pernyataannya.

"Masyarakat diimbau tidak mudik," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, dalam cuitannya Jansen Sitindaon meminta juru bicara presiden Fadjroel Rahman agar hati² bicara karena pernyataannya yang selalu berubah seperti soal mudik,  pagi hari bilangnya tidak ada larangan mudik,  tapi sore hari bilang lagi dihimbau tidak mudik. "Pagi Tempe,  Sore Dele" kata Jansen Sitindaon. 

"Kedepan baiknya lebih hati² bang @fadjroeL. Krn sdh tertanam di publik abang itu tukang revisi. Aku tdk tahu apa ini murni salah abang atau memang pengambilan keputusan di istana itu "amburadul" tiap saat berubah². Dimasa krisis gini usahakan mulai zero errorlah. Pusing rakyat.?" kata @jansen_jsp

"Ini juga sekaligus pelajaran buat abang. Dulu kalian mengatakan Pak SBY lambatlah, terlalu hati² dll. Skrg kalian sendiri amburadul bang @fadjroeL. Pagi tempe sore dele. Pernyataan tak bisa dipegang apalagi kebijakan. Tp kami tetap doakan kalian semua sehat mengurus negeri ini.?"  kata @jansen_jsp lagi.

Sampai saat ini di Jepang tidak ada lockdown atau Karantina. Perkantoran, restoran dan mal tetap beraktifitas seperti biasa. Transportasi umum, dan perbatasan internasional tetap normal dan dibuka. Yang diliburkan cuma sekolah dan aktivitas publik.

Mengapa jepang masih terlihat begitu normal ketika banyak negara "sekarat" dengan pandemi Corona? Padahal dekat dengan China.

1. Karena tidak ada orang yang sedikit tahu tapi banyak bacot.

2. Tidak ada ahli agama yang merasa wakil Tuhan. Yang seenaknya ngemeng azab ini itu.

3. Orang Jepang sudah terbiasa memakai masker jika bepergian.

4. Orang Jepang terbiasa hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Juga tidak mengatakan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Mereka cukup melakoni perilaku bersih, di mana pun mereka berada.

5. Budaya Jepang tidak berjabat tangan, cipika cipiki. Tapi menundukkan kepala jika menyapa orang lain.

6. Orang Jepang terbiasa cuci tangan. Disediakan sabun di toilet umum, pintu masuk kantor, dan ruang publik lainnya.

7. Orang Jepang kalau sakit pergi ké dokter, bukan ké dukun.

8. Orang Jepang tidak suka mencela orang lain, tidak menghina cara hidup orang lain. Mereka juga tidak memusuhi pihak-pihak lain. Mereka hanya hidup dengan cara mereka.

Nb: Yang pasti, tidak ada sejenis bacot Zonk dan Tengku Jul
~DeFatah~

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2960432210715683&id=100002467989737

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. FOTO: Dok. JPNN.com

SitindaonNews.Com | Fraksi di DPR ramai-ramai menolak ide pelaksanaan rapid test virus corona (Covid) untuk anggota dewan dan keluarganya. Ide ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Namun, baru saja direncanakan, sudah ada sejumlah fraksi yang menolak. Selain PKS, PKB, dan PAN, Partai Demokrat juga bersikap demikian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati serta kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona, yang kini masih dalam perawatan. 

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat sendiri masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona. “Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin malam (23/3).

Kendati demikian, Ibas mengapresiasi protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Di saat kondisi seperti sekarang, setiap anggota dewan harus hadir dalam memerangi virus corona ini bersama rakyat. 

Berdasarkan data, virus ini telah menjangkiti 579 warga Indonesia, 49 di antaranya meninggal dunia. Wabah ini juga telah menyebar di 22 provinsi per hari ini. “Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” tukas Anggota Komisi I DPR itu.

Alasan lain dari Fraksi PD menolak dilakukannya rapid tes tersebut adalah karena rasa kemanusiaan di saat banyaknya tenaga medis yang gugur saat bertugas merawat para pasien COVID-19.

“Intinya negara harus memperhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” tandas adik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.(fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com