Ilustrasi antre minyak goreng (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Antrean warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan mengular hingga lebih dari satu kilometer demi mendapatkan minyak goreng pada operasi pasar yang digelar Pemkab Lahat di GOR Bukit Telunjuk, Rabu (9/3).
Namun banyak warga yang tidak kebagian. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pagar GOR hampir rubuh.

Melati (27), salah satu warga yang ikut dalam antrian tersebut kemarin mengatakan, dirinya rela jauh pergi ke GOR karena sulit mendapatkan minyak goreng. Kalaupun ada, harga yang dipatok sangat mahal melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Rp14 ribu.

"Ada yang diam-diam menjual Rp20ribu per liter. Kadang saya beli karena tidak ada pilihan lain. Kemarin sudah mengantri pun akhirnya tidak dapat karena kehabisan," ujar dia.

Kepala Dinas Perdagangan Lahat Fikriansyah mengatakan, operasi pasar digelar untuk mencegah para pengecer menjual minyak goreng dijual lebih dari HET yang ditentukan. Dirinya berujar, kelangkaan memang terjadi di tingkat distributor.

"Bukan karena ada penimbunan tapi karena stok, bahkan dari distributor beberapa yang sudah kita cek kemarin sedang kosong," ujar dia.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya Sanderson Syafei berujar, prosedur operasi pasar yang dilakukan Pemkab Lahat kemarin berpotensi menyebabkan penyimpangan. Pelaksanaan operasi pasar yang difokuskan di satu lokasi akan memancing keramaian dan penumpukan

"Harusnya operasi pasar yang baik dilakukan mulai di tingkat RT atau kelurahan hingga distribusi ke masyarakat lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dilakukan secara bergantian setiap kelurahan dan yang berdomisili di desa itu saja yang boleh mengambilnya," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan video yang dibagikan akun Geprek Bosqu di Facebook, antrian bahkan mengular hingga ke luar kawasan GOR Bukit Telujuk. Dari video berdurasi satu menit 34 detik tersebut pun nampak sejumlah aparat kepolisian melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif.

Sementara di Kota Palembang, Pemkot menerapkan aturan celup tinta bagi masyarakat yang sudah membeli minyak goreng dari operasi pasar. Selain itu, warga pun mencatatkan nama dan fotokopi KTP agar tidak membeli lebih dari ketentuan.

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berujar, aturan celup jari pada tinta dilakukan sebagai bentuk pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan saat operasi pasar.

"Prosedur ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyelewengan distribusi minyak goreng di tingkat rumah tangga," ujar dia.

Dirinya berujar, pasokan minyak goreng di Palembang saat ini masih mencukupi. Dari data yang dimilikinya, kebutuhan minyak goreng di Palembang pada September 2021 berkisar pada 600 ribu liter per bulan. Namun terjadi peningkatan pada Februari 2022 lalu menjadi 1 juta liter per bulan.

Pemkot Palembang masih melakukan evaluasi mengapa terjadi lonjakan pembelian minyak goreng. Namun dari dugaan sementara, masyarakat melakukan pembelian panik sehingga persediaan minyak goreng cepat habis dan menyebabkan kelangkaan di pasaran.

"Kami akan memastikan produsen dan distributor minyak goreng di Palembang mengalokasikan setidaknya 60-70 persen dari total produksi untuk didistribusikan di Palembang," kata Fitri.