SitindaonNews.Com, Jakarta - Kasus Garuda penyelundupan senilai 1M oleh Direksinya langsung mendapat perhatian Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan memecat para direksi. 

Tapi petlakuan yang berbeda terhadap Jiwasraya dengan kasus hampir mencapai 50T belum ada tindakan pemerintah untuk penyelesaiannya atau pengusutannya secara serius  kecuali hanya mencari kambing hitam dengan mencari-cari kesalahan orang lain. 

Eramuslim.com – Setelah Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019, bulan madu Partai Gerindra dan PKS pun berakhir.

Dua partai yang sukses mengantarkan Anies Baswedan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta itu kerap beda pendapat. Dulu kawan, kini lawan.

Jangan Sebut Saya Nasrani

Polemik larangan mengucapkan Selamat Natal bagi pemeluk agama nasrani sebetulnya tak perlu dipermasalahkan oleh mereka yang merayakannya, anggap saja itu sebagai kebebasan berpendapat. Negara telah menjamin kebebasan untuk perayaan natal bagi pemeluk agama tertentu, ini juga berarti bahwa baik orang per orang atau organisasi yang mencoba berpolemik tidak akan mempengaruhi keyakinan bagi agama apapun. Jadi, esensi dari larangan tersebut yang muncul hampir tiap tahun di negri ini tak memiliki arti sama sekali.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon (Foto: Farih Maulana-detikcom

Jakarta - Partai Demokrat (PD) geram dengan pendapat politikus Partai GolkarMaman Abdurahman yang mengatakan partainya bawa perasaan (baper) dan sensitif terkait permasalahan neraca keuangan PT Jiwasraya yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PD Jansen Sitindaon meminta Golkar tak asal berkomentar. 

faisal basri

Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:

Pak Jokowi, Jangan Sampai Rakyat Teriak ‘Turunkan Jokowi’

Memimpin Indonesia itu memang tidak mudah. Permasalahan negara yang kompleks pun tidak semudah membalikkan tangan. Itu kami akui dan kami hargai. Tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan oleh seorang presiden.

Selama ini dukungan kepada Jokowi mengalir dari mana-mana karena rakyat (pendukung) berharap Jokowi mau dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara ini. Rakyat berharap Jokowi tegas terhadap koruptor, membersihkan BUMN dari para mafia proyek, menumpas radikalisme dan menjaga Pancasila sebagai dasar NKRI.