Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 963
SitindaonNews.Com | Pemerintah akan membahas nasib eks WNI yang teridentifikasi merupakan mantan teroris lintas batas di Timur Tengah. Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, masalah pemulangan eks WNI anggota ISIS ini pun akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 869
SitindaonNews.Com | Harun Masiku Dilindungi Hantu Yang Tidak Bisa Dilihat Tapi Menakutkan.
Harun Masiku tersangka suap Komisioner KPU dalam kasus PAW anggota DPR RI yang sempat dikabarkan berada di luar negeri saat OTT Wahyu Setuawan 8/1/20 lalu ternyata sudah berada di Indonesia bahkan diduga Harun Masiku sembunyi di markas PTIK saat OTT tersebut hingga kini belum juga ditangkap KPK.
Hingga kini keberadaan Harun Masiku masih misterius, bahkan beberapa warganet menduga Harun Masiku sudah 'dihilangkan' dan ada juga yang menduga disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melindungi dan menghilangkan jejak tokoh-tokoh partai yang terlibat kasus PAW yang selama ini menjadi pedagang politik dalam jual beli kursi parlemen.
Dalam politik, Harun Masiku Bukan siapa-siapa, dia bukan tokoh dan juga bukan pengurus partai, tapi dia menjadi orang penting dan menjadi saksi mahkota yang dapat membongkar siapa-siapa saja yang terlibat.
"Dalam POLITIK Harun Masiku bukan siapa². Dia bukan elit atau orang berpengaruh. Pengurus partai saja tidak! Tapi dlm HUKUM dialah pelaku kunci dan "saksi mahkota". Keterangannya bisa membongkar siapa saja yg terlibat. Itulah dasar paling rasional mengapa dia terkesan dilindungi". kata @jansen_jsp.
"Setiap akhir pekan, saya selalu jumpa dgn tokoh masyarakat di Dapilku. Orang tua ini tanya mengapa Masiku susah ditangkap. Saya jawabnya, ada invisible power yang melindunginya. Dahsyat sekali. Apa itu, tanyanya. Jawabku, seperti hantu yang tidak bisa dilihat tapi menakutkan!" kata @ BennyHarmanID. https://t.co/4xm2pXwp14
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 663
Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen (tengah) tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan Zein diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. - TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
SitindaonNews.Com | Kivlan Zen bongkar tujuan beli senjata api kaliber besar, untuk tembak Wiranto, Luhut, Budi Gunawan?
Mayjen Purn Kivlan Zen kini sedang menghadapi sidang dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 631

SitindaonNews.Com | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.
"Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita," katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung, Jumat (24/1) , demikian keterangan pers yang diterima Sabtu.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 806
Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.
Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 609
Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.