Staf Khusus: Antara Kepintaran dan Adab

Puluhan tahun membawahi divisi Human Recources serta sering terlibat aktif dalam recruitment dan assessment dalam berbagai level karyawan, saya tidak pernah tertarik dengan seseorang yang hanya pintar, tapi gayanya belagu, kurang punya empati sosial dan punya atitude yang kurang bagus.

Body language, gesture tubuh, sikap dan gaya bicara seseorang menentukan sifat dan kualitas diri seseorang. Sepintar apapun, kalau adab dan etikanya kurang proper, sudah pasti saya tendang jauh. Berdasar pengalaman karyawan model begini pasti menjadi 'trouble maker' dan punya tingkat loyalitas yang rendah.

Menurut saya mendidik orang yang punya adab perilaku yang baik, sopan dan jujur untuk menjadi pintar jauh lebih mudah dibanding mendidik orang pintar yang belagu menjadi pribadi yang santun dan rendah hati.

Pada saat melihat foto anak muda umur 33 tahun yang bernama Andi Taufan Garuda Putra yang baru diangkat jadi Staf Khusus Presiden dengan gaji Rp 51 juta per bulan, berdiri pongah dengan tangan dimasukkan saku celana di samping Presiden seperti di foto di bawah ini, jujur saya langsung melongo tidak kesengsem dan ilfil parah. Sehebat apapun dia, lulusan dari manapun dia.

Ini mengkonfirmasi dengan kuat bahwa revolusi mental yang berbasis pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi kebutuhan mutlak bangsa ini. Termasuk untuk orang di sekeliling Presiden.

Salam Indonesia Waras,
15042020

Rudi S Kamri

Kita punya 575 anggota DPR.
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar......kita ga perlu teriak teriak di medsos setiap hari,mereka ga perlu demo dijalan jalan setiap hari......

575 anggota DPR lebih banyak yang diam,sekali ngomong minta jatah mobil,
Minta naik gaji dan tunjangan.....dan mengetuk palu pesanan pedagang.

Kita punya 34 menteri.
Kalau mereka kerja dengan baik dan benar....presiden ga mungkin pelanga pelengo.....kalau mereka kerja dengan baik dan benar ga mungkin koordinasi antar menteri brantakan kaya gini...bikin rakyat bingung....siapa yang harus dipatuhi.....

Kita punya 34 menteri....tapi mereka lebih sibuk nyari proyek dan nyari panggung....
Kita punya 34 menteri,tapi lebih banyak yang diam...serasa cuma punya satu menteri saja.....

Kita punya 9 watimpres....
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar.....ga mungkin presiden pagi tempe sore dele....

Kita punya 9 watimpres......
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar....ga mungkin presiden blunder melulu.....

Kita punya 9 watimpres.....
Atau sekedar bagi bagi jabatan....
Hasil pemilu lalu.....

Kita punya 14 stafsus......
Yang ini tidak kelihatan sama sekali pekerjaannya

Mereka hanya bisa nyari proyek di istana
Dan hanya bisa menyalakan lilin.

Karena mereka juga bagian dari bagi bagi kursi,hasil dari pemilu lalu...

Semua jabatan yang cuma bagi bagi kursi.....ya memang kerjanya duduk aja di kursi.tiap bulan terima gaji.

Kita punya 8000 hakim lebih..
Kita punya 470.4 ribu polisi....
Kita punya pengadilan tinggi 380

Tapi mencari keadilan susahnya minta ampun...

Anak muda yang tidak berdosa itu akhirnya ditembak.....

Oh ya kita lupa,kita masih punya satu wakil presiden....

Kerjanya hanya berdoa,tapi sayang tampaknya doanya belum dikabulkan...

Corona masih terus mengganas.....

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=873690556436616&id=100013870388806

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) telah mengumumkan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 pada hari Rabu 15 April 2020.

AHY menjelaskan, untuk struktur DPP Partai Demokrat akan terbagi menjadi pengurus harian dan pengurus pleno. Pengurus harian, kata dia, akan berjumlah 100 orang yang terdiri dari eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, dan eselon pelaksana.

Adapun pengurus pleno berisi 200 orang, terdiri dari 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang dari sekretaris departemen dan staf, sekretaris direktur eksekutif dan staf, sekretaris badan dan staf, serta kepala biro di tiap departemen.

Mengangkat tema “Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat,” berikut adalah struktur pengurus inti Partai Demokrat Periode 2020-2025:

Ketua Umum : Agus  Harimurti  Yudhoyono

Wakil Ketua Umum
- Dr. Benny Kabur Harman, SH, MH
- Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com, MSc atau Ibas SBY
- Ir. Marwan Cik Asan, MSE
- Hj. Vera Febyanthy Rumangkang
- Willem Wandik, S.Sos
- Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, Msi

Sekretaris Jenderal: H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT

Wakil Sekjen
- Ir. Hj. Andi Timo Pangerang
- Putu Supadma Rudana, MBA
- Renanda Bachtar
- Ingrid Kansil, S.Sos
- Muhammad Rifai Darus, S.E.
- Dr. Hj. Siti Nur Azizah, SH, MH
- Jansen Sitindaon, SH., MH
- Imelda Sari, SS.
- H. Irwan, S.IP., MP
- Agust Jovan Latuconsina, M.Si (Han), MA

Bendahara Umum: H. Renville Antonio, SH, MH, MM

Wakil Bendum
- Eka Putra, S.E
- Lasmi Indaryani, S.E.
- Tatyana S. Sutara, SE, M.Si
- Chairul Yaqin Hidayat
- Edwin Jannerli Tandjung
- Bramantyo Suwondo, M.M.IR.
- Indyastari Wikan, ST., MT.Ars.
- Lokot Nasution

Direktur Eksekutif: Sigit Raditya, MIS, MA
Kepala Departemen
- Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional : Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LL.M (DPR RI Komisi XI)
- Departemen Politik dan Pemerintahan: Umar Arsal, S.Sos (DPR RI 2 Periode 2009 – 2019)
- Departemen Hukum dan HAM: Dr. Didik Mukrianto, SH, MH (DPR RI Komisi III)
- Departemen Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman: Muslim, SHi, MM (DPR RI Komisi IV)
- Departemen Infrstruktur dan Perhubungan: Dr. Michael Wattimena, SE, MM (DPR RI 2 Periode 2009-2019)
- Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Investasi: Linda Megawati, SE, MSi. (DPR RI Komisi XI)
- Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi: Rusda Mahmud (DPR RI Komisi VII)
- Departemen Agama dan Sosial: Dr. H. RA.Munawar Fuad, Noeh, Mag. (Pengurus MUI Pusat 2015-2020)
- Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE (DPR RI Komisi IX)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda: Dede Yusuf ME, ST, MSi.Pol (DPR RI Komisi X)
- Departemen Perekonomian Nasional: Sartono Hutomo SE, MM (DPR RI Komisi VII)

Kepala Badan
- Badan Pemenangan Pemilu: Andi Arief (Staf Khusus Presiden 2009-2014)
- Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Dr. Ir. H. Herman Khaeron, MSi (DPR RI Komisi VI)
- Badan Penelitian dan Pengembangan: Herzaky Mahendra Putra, SSos, MM
- Badan Komunikasi Strategis: Ossy Dermawan, BS, MSc
- Badan Doktrin, Pendidikan dan Latihan: Yudha Pratomo Mahyudin, MSc, PhD
- Badan Pembinaan Jaringan Konstituen: Zulfikar Hamonangan, SH (DPR RI Komisi VII)
- Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat: H. Ali Mohamad Johan, SE (DPRD Prov. DKI Jakarta)
- Badan Hukum dan Pengamanan Partai: MM Ardy Mbalembout, SH. MH, CLA.

Presiden Joko Widodo

JURUS BINGUNG ISTANA

Jokowi di ujung tanduk.
Alasannya jelas...ketika corona mewabah di Wuhan di bulan Januari..Jokowi dan para menterinya terlihat santai.
Ketika Corona benar-benar menghantam Indonesia, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Indonesia belum siap.

Dua bulan dibuang percuma.
Artinya persiapan perang melawan Corona tidak dilakukan secara total..benar ada persiapan..namun persiapan itu tidak cukup memadai.

Ternyata pada saat mulai pertempuran 2 Maret 2020 lalu, persiapan perang melawan virus Corona berantakan.
Persiapan senyap yang ditunggu, tak seperti yang dibayangkan.
Ambil satu contoh saja soal APD..Alat Pelindung Diri (APB) untuk para dokter dan perawat sangat minim.
Masker dan alat test Corona yang ada, jumlahnya jauh dari yang diharapkan.

Namun seiring dengan perkembangan situasi, persiapan perang melawan Corona mulai terihat lebih rapi dan matang.
Jokowi sedikit demi sedikit mulai keluar dari tekanan..situasi mampu dikendalikan.
Posisinya bergeser menjauh dari titik di ujung tanduk.

Perang Jokowi melawan Corona, tidak murni hanya melawan Corona.
Ada tiga pihak yang ikut menebeng dan memanfaatkan kekacauan virus Corona untuk melengserkan Jokowi..adalah kaum radikalis agama semacam HTI..Gabungan para mafia minyak, pangan & koruptor dan pihak asing yang ingin Indonesia kolaps.

Setiap saat mereka menunggu, aktif melakukan provokasi, memancing kerusuhan, mengintip, membentuk opini ngawur dan siap memangsa Jokowi bulat-bulat.
Mereka menunggu Jokowi terpeleset...kita namai komplotan yang menebeng pandemic Corona ini sebagai Kadrun.
Bersama para buzzer, mereka berteriak lancang: “Lockdown”.
Jokowi tidak langsung melakukan lockdown. Jokowi membiarkan Kadrun kebingungan.

Mengapa?

Jokowi mengumpan Terawan, Luhut, Jubir Istana dan Menter lain membuat pernyataan yang satu sama lain terlihat berbeda dan kurang koordinasi..bahkan pernyataan Jokowi sendiri bisa berbeda dengan para menterinya.

Pada satu kesempatan Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan melakukan lockdown. Pada kesempatan lain, Luhut memberi pernyataan, Indonesia bisa setiap saat lockdown.

Jokowi mengatakan bahwa cicilan kredit kendaraan dilonggarkan satu tahun. Di kesempatan lain, jubir istana Fadjroel memperinci pernyataan Jokowi itu dengan mengatakan bahwa kemudahan cicilan kredit kendaraan itu hanya bagi pihak yang terdampak Corona.

Di satu kesempatan, istana meminta daerah tetapkan protocol kesehatan di wilayahnya. Pada kesempatan lain Mendagri Tito mengatakan bahwa terkait Corona, daerah tak membuat kebijakan sendiri.

Pada kesempatan lain, Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa ada opsi darurat sipil dan bukan lockdown. Lalu pada akhirnya yang diambil adalah PSBB.
Di kesempatan lain, Jokowi mengatakan tidak melarang mudik.
Namun Jubir presiden Fadjroel menyampaikan bahwa Jokowi memperbolehkan mudik. Pernyataan ini langsung diralat Praktino bahwa pemerintah berusaha keras mengajak masyarakat tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona.

Ketika kadruan dan para buzzernya ramai-ramai mengecam satu demi satu pernyataan Jokowi dan para pejabatnya, pejabat lain mengeluarkan pernyataan lain.
Ketika buzzer mengejar pernyataan lain itu, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang baru. Kadrun dan para buzzer kebingungan dan hanya bisa memaki-maki.

Ternyata Jokowi sedang mengendalikan isu, melempar isu, menarik isu, melebarkan isu. Jokowi cerdas memainkan isu sambil melakukan test the water..dan seperti yang kita tahu kaum kadrun dan para buzzer mereka, termakan isu itu.

Saya ambil contohnya ketika ada wacana darurat sipil melawan corona, kadrun ketakutan.
Mereka kemudian ramai-ramai mengerahkan tenaga menolak darurat sipil..ada banyak opini berseliweran soal darurat sipil itu.
Tetapi pada akhirnya yang jadi sekurang-kurangnya sampai hari ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Para Kepala Daerah yang semula berani mengumumkan lockdown di daerahnya, kini tak berkutik setelah diancam oleh Jokowi.
Pun penerapan PSBB seperti di Jakarta yang mulai dilakukan hari ini (Jumat 10 April) secara hati-hati dan terukur tidak menimbulkan gejolak.
Jokowi menang...Kadrun pun tersungkur.

Kini Jokowi memasuki puncak pertempuran melawan Kadrun-Corona.
Indonesia juga semakin siap menghadapi corona..dana 400 triliun Rupiah siap diluncurkan Jokowi.
APD, masker, alat test, koordinasi dengan semua pihak semakin baik.
PSPB pun juga sudah siap diterapkan di daerah lain dengan persiapan yang matang.

Pun yang paling telak adalah adalah Kapolri mengeluarkan telegram untuk menangkap siapa saja penghina Presiden.
Telegram Polri ini membuat SBY kebakaran jenggot yang sudah jarang tumbuh.
Ini adalah salah satu bentuk serangan balik dari Jokowi.
Siapapun yang memperkeruh suasana..seenak jidat mengkritik dengan fitnah tanpa dasar dengan berlindung pada kata demokrasi... langsung ditangkap.!!

Copas: https://www.facebook.com/100015232300276/posts/867061317144937/

"Sudah makan siang belum, sudah dapat uang belum, ada berapa orang" itulah sepenggal pertanyaan relawan dan membagikan nasi, sembako dan uang kepada beberapa driver ojol dan masyarakat lainnya.

Sungguh mulia memang para relawan tsb bukan soal nilai materinya, walau sedikit tetapi sangat menolong, semoga semakin banyak masyarakat yang peduli dan mau berbagi kepada sesama yang kesulitan ekonomi terutama akibat dampak serangan Covid-19 ini. 

Yang jadi sorotan dan perhatian cuma driver ojol saja yang belum makan siang, belum dapat penumpang, belum bayar kreditan, belum bayar kosan.

Tetapi sesungguhnya yang perlu dapat perhatian yang terdampak dari Covid-19 ini bukan hanya driver ojol saja, ada banyak mereka yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya lagi. 

Salah satunya pedagang sayuran dan kebutuhan  harian dapur di pasar subuh sana yang berangkat dari rumah sejak jam 24.00 tengah malam hingga jam 11.00 baru pulang, tidak jarang mereka tidak bawa pulang uang dan bahkan modal dagangannya juga tidak kembali.

Tidak ada yang bertanya kepada mereka "Sudah sarapan belum, sudah dapat uang belum, modal dagangan pagi ini sudah kembali belum?"

Mereka juga ada yg pinjam ke rentenir, ada juga pinjam kupedes ke bank, ada kredit kendaraan untuk menunjang usahanya, semua kreditnya mulai tidak sanggup bayar.

Mereka ini tidak pernah jadi perhatian publik dan penguasa negeri ini, mereka hanya peduli dengan nasib driver idol dan keluarganya saja.

Semoga semakin banyak yang peduli kepada siapa saja yang kesulitan makan, tidak memandang profesi atau pekerjaannya, tidak memandang suku dan agamanya, mari kita saling berbagi....

Tolong Tolak Usul Yasonna Bebaskan Napi Koruptor, Bapak Presiden !!!

Oleh:
Rudi S Kamri

Bukan Yasonna Laoly kalau tidak membuat gaduh Indonesia. Kemarin membuat blunder dengan menghina orang Tanjung Priok. Sekarang alih-alih meringankan beban Presiden Jokowi yang lagi pusing memikirkan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia, yang ada Yasonna justru menyebarkan blunder yang membuat Pemerintah berpotensi menjadi sasaran tembak.

Kemasan kebijakan Yasonna tentang pembebasan 30 ribu narapidana (napi) untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah kelebihan beban lebih 700% awalnya cukup masuk akal sehat. Rencana pembebasan napi yang berusia di atas 60 tahun dan punya penyakit bawaan serta telah menjalani dua pertiga masa hukumannya awalnya sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Karena golongan usia di atas 60 tahun apalagi yang punya penyakit bawaan memang kelompok paling rentan terkena Covid-19.

Dengan kapasitas lebih dari 700%, kondisi Lapas kita yang berjubel memang sangat rawan terjadi migrasi virus antar manusia karena sama sekali tidak memenuhi syarat program Physical Distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun pada saat Yasonna Laoly akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 yang memungkinkan napi koruptor bebas .......hellooooo ??????

Sudah jadi rahasia umum bahwa para napi koruptor yang rata-rata mantan pejabat negara dan ketua umum partai politik serta para pengusaha pengembat uang rakyat telah melakukan Social Distancing dan juga Physical Distancing di Lapas mereka masing-masing. Artinya mereka sudah membangun sel mewah bak fasilitas hotel bintang lima di sel tahanannya. Dan mereka seperti kost di apartemen mewah dengan per kamar per satu orang koruptor. Lalu apa urgensinya para para koruptor jahanam itu harus mendapat perlakuan istimewa karena "corona bleesing", Mr Laoly?

Usulan perubahan PP No 99/2012 harus kita lawan habis-habisan. Tidak ada satu alasan logis dan satu pasalpun yang bisa menjadi pembenaran untuk memberikan hadiah bagi para perampok uang rakyat. Saya mengharapkan Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan permohonan sesat Yasonna Laoly. Karena akan menyesatkan Presiden ke arah jalan yang salah. Sikap awal Staf Khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono sudah tepat yaitu menolak usulan Yasonna. Mudah- mudahan ini ditindaklanjuti sebagai sikap resmi Presiden Jokowi.

Keteguhan sikap Presiden Jokowi sedang diuji. Agar tegar menyaring masukan dan bisikan dari para pembantunya yang tidak semua steril dengan kepentingan politik. Rasa keadilan masyarakat Indonesia kini disampirkan ke pundak Presiden Jokowi. Sikap Presiden terkait permohonan Yasonna akan menjadi parameter dan indikator keseriusan itikad Jokowi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun saya optimis Presiden seperti biasa peka terhadap suara jeritan rakyat.

Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan di buku kecil Presiden Jokowi. Setelah badai corona berlalu Presiden dengan mudah segera melakukan resuffle menteri-menteri yang gemar membuat keributan dan kegaduhan. Kita memang harus cerdas memaknai syukur di balik musibah. Salah satunya kita dengan jelas bisa melihat siapa menteri yang cekatan, siapa menteri yang suka cari panggung dan siapa menteri yang menjadi beban Presiden seperti Yasonna ini.

Bapak Presiden, tolong jangan abaikan rasa keadilan rakyat. Jangan bebaskan napi koruptor dengan alasan apapun ?

Salam SATU Indonesia
04042020

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213741295125948&id=1812978131