Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 723
Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam,
SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan proses omnibus law dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
SBY mengatakan, pertemuannya dengan Airlangga hari ini untuk menyamakan pandangan terkait dua hal tersebut. Termasuk peluang koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020.
"Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita. Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan Partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono," ujar SBY, Kamis (5/3).
Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengatakan, Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama. Yakni the real development untuk rakyat, respect democratic values dan membangun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik," tegas SBY.
Di sisi lain, Airlangga menyebutkan bahwa pertemuan tersebut untuk menemukan persamaan bersama dan bukan perbedaan. Di akhir pertemuan SBY mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. "Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi," ucapnya.
Sumber: republika.co.id
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 604
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Febrie Adriansyah menyebut pembobolan Jiwasraya 'by design'. (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)
SitindaonNews.Com | Kejaksaan Agung meyakini bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah direncanakan untuk dibobol berdasarkan temuan penyidik dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Makin mengerucut dan kami yakini bahwa memang Jiwasraya sudah direncanakan untuk dibobol," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu (4/2).
Ia menerangkan bahwa kesimpulan tersebut didapat usai pihak penyidik melakukan sinkronisasi atas temuan yang didapatinya dengan hasil BPK.
Dalam hal ini, Febrie merujuk pada kondisi transaksi saham di perusahaan tersebut yang memang didesain untuk merugi. Hal itu kemudian berakibat pada kondisi keuangan perusahaan yang menjadi terpuruk sehingga mengakibatkan gagal bayar.
"Tentunya penyidik yang sudah sampaikan dari awal; ini by design," jelas dia.
Febrie pun menyebut bahwa skandal yang menjerat perusahaan asuransi pelat merah tersebut segera dirampungkan pihaknya. Sebab, BPK sudah merampungkan penghitungan kerugian negara di kasus itu.
Pihak kejaksaan sendiri sedang menunggu publikasinya sebelum nantinya melimpahkan berkas penyidikan.
"Sudah, sudah [selesai penghitungan kerugian negara], mungkin teman-teman BPK dalam waktu dekat lah [akan merilis]," jelas dia.
Sebagai informasi, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya sudah mengetahui nilai kerugian Jiwasraya berdasarkan audit. Namun, ia belum dapat mengungkapkan hal tersebut kepada publik.
Kejaksaan sendiri menaksir negara merugi hingga Rp17 triliun akibat korupsi sistemik tersebut.
Dalam perkara ini setidaknya enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Jiwasraya maupun swasta.
Sumber: cnnindonesia.com
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 911

KEBODOHAN POLA PIKIR ORANG KPAI
SitindaonNews.Com | Perjuangan saya yang ingin hamil lagi anak ketiga, dan mengharapkan sekali memiliki seorang anak Perempuan saja begitu sulit dan Tuhan belum mengabulkan doa saya.
Segala upaya dan cara sudah dilakukan. Entah sudah berapa ratus juta biaya yang sudah dikeluarkan dengan mengikuti program kehamilan yang luar biasa sakitnya. Menjalankan program Inseminasi buatan bahkan program bayi tabung pun akan dilakukan.
Tapi disaat saya sedang berjuang ingin hamil lagi dan mendapatkan seorang anak Perempuan, ada orang stupid dari KPAI yang membuat statement bahwa Perempuan bisa hamil saat berenang di kolam renang.
Bahkan kejadian ini dan statement yang terucap dari Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menjadi viral dan endingnya jadi bahan tertawaan banyak orang.
Biasanya kalau orang yang otaknya sudah terpapar kuman dan virus kadrun emang suka nggak masuk diakal. Dan apapun yang diucapkan selalu mencari pembenaran disertai argumen tidak berdasar alias konslet otaknya.
Meski mereka bangga dan pamer kebodohan yang hakiki, kita yang waras justru harus semakin waspada. Karena kebodohan hakiki sudah ada di setiap lini.
Menyedihkan sekali pola pikir manusia di Republik ini. Indonesia dalam keadaan mengkhawatirkan. Dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas karena KPAI di dalam brain nya itu mengandung banyak kotoran.
KPAI mending dibubarkan saja. Nggak ada gunanya mereka cuma abisin anggaran saja dan selalu membuat kegaduhan serta pernyataan yang kontroversial.
Tambah lama semakin banyak saja orang pekok masuk lembaga negara. Dan faktanya negara berfolower +62 ini tidak pernah kekurangan orang bodoh ala pola pikir kadrun.
Dan ingat, dibalik kebodohan seseorang pasti ada orang bodoh dibelakangnya.
Aldira Maharani
Copas : https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3000942956663736/
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 722

SitindaonNews.Com | Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamas secara mengejutkan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah.
Surat pengunduran diri yang menggemparkan "Negeri Jiran” itu dikirimkan pada Senin pukul 13.00 (24/2/2020) waktu setempat.
Kantor Mahatir resmi mengonfirmasi pengunduran diri Perdana Menteri berjuluk Dr M ini, demikian Malaysia Kini menyebutkan.
Pengunduran diri Mahathir tentunya tidak diduga sama sekali karena tidak ada indikasi politisi berusia 94 tahun ini berencana lengser.
Pekan lalu, dia mengatakan akan melanjutkan kekuasaannya hingga Malaysia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 2020.
Drama politik Malaysia
Berita pengunduran diri ini menjadi klimaks dari kemelut politik yang mengguncang Malaysia sejak Minggu kemarin.
Ketidakpastian politik melanda Malaysia setelah muncul kabar Mahathir akan mengumumkan pembentukan koalisi baru.
Koalisi yang disebut-sebut bernama Pakatan Nasional ini akan didukung oleh kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Pembentukan koalisi baru berarti bubarnya koalisi berkuasa Pakatan Harapan serta batalnya kesepakatan transisi kekuasaan antara Mahathir dengan politisi senior Anwar Ibrahim.
Seperti diketahui, Pakatan Harapan telah sepakat Anwar akan menggantikan Mahathir pada Mei 2020.
Namun, rencana penyerahan kekuasaan ini terus dilanda ketidakpastian yang berpuncak pada drama politik yang saat ini sedang berlangsung.
Anwar sendiri sudah bersuara mengecam pengkhianatan politik ini, di mana dia secara tidak langsung merujuk ke mantan orang kepercayaannya, Menteri Ekonomi Azmin Ali.
Azmin yang mengincar kursi PM adalah sosok yang dipercaya memotori upaya untuk membentuk koalisi baru serta menggagalkan Anwar menjadi orang nomor satu Malaysia.
Perkembangan terakhir menyebutkan, Anwar telah memecat Azmin dari Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Anwar bertemu dengan Mahathir di kediamannya siang ini. Dia berujar, pertemuan itu berjalan dengan lancar dan Mahathir tidak akan mengkhianati mandat yang telah diberikan rakyat.
Politisi berusia 72 tahun itu tidak menyinggung sedikit pun mengenai pengunduran diri Mahathir.
Belum diketahui jelas apakah Anwar akan menggantikan Mahathir atau sosok lain akan muncul untuk menjadi perdana menteri kedelapan Malaysia.
Sumber: kompas.com
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 663
Foto: DW (News)
SitindaonNews.Com | Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memperkirakan Amerika Serikat (AS) sedang memberi sinyal ancaman perang kepada Indonesia. Pasalnya Negara Paman Sam itu mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.
Dikutip dari TheStar, Minggu (23/2/2020), Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Itu bisa membuat Indonesia kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS.
"Jadi ini sebenarnya fasilitas (GSP) dicabut di zaman Donald Trump ini ya ini bagian dari trade war terhadap Indonesia kalau menurut saya," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Minggu (23/2/2020).
Bhima menjelaskan, sebelumnya AS tidak pernah mengotak-atik fasilitas tersebut kepada Indonesia. Tentu saja sikap negara tersebut saat ini merupakan ancaman buat Indonesia.
"Karena sebelumnya kan tidak pernah banyak diotak-atik gitu. Baru zaman (Presiden AS) Donald Trump saja semuanya diperlakukan menjadi musuh gitu sehingga ini sebenarnya ancaman perang dagang untuk Indonesia secara langsung
AS kelihatannya ingin membatasi ekspor dari Indonesia karena sejauh ini negara tersebut defisit perdagangan dengan Indonesia, termasuk dengan empat negara lainnya yang dicoret AS dari negara berkembang.
"Jadi Indonesia ini perdagangannya 2019 masih surplus cukup besar terhadap Amerika Serikat. Jadi ini kan sebenarnya salah satu strategi saja untuk mengeluarkan Indonesia, pertama dari negara yang menerima GSP," ujarnya.
Setidaknya selama ini, kata Bhima ada ribuan jenis barang dari Indonesia yang mendapatkan keringanan bea masuk ke AS.
"Sehingga itu yang membuat Indonesia selama ini menikmati fasilitas itu. Nah itu yang dianggap Amerika Serikat membuat neraca perdagangannya jadi defisit cukup lebar terhadap Indonesia," tambahnya.
Sumber : detik.com
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 641

SitindaonNews.Com | Selain mengusulkan adanya pengenaan tarif cukai untuk plastik minuman berpemanis, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengusulkan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor.
Adapun alasan pengenaan cukai itu adalah melihat efek yang ditimbulkan kendaraan berbahan fosil yang saat ini kian memarak dan terjadinya polusi.
"Obyek cukai yang kami sarankan diperuntukkan kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Namun, tidak semua kendaraan dikenakan cukai.
Menkeu mengatakan, pengecualian cukai ini bisa diberikan kepada beberapa kendaraan, seperti kendaraan yang tidak menggunakan BBM atau kendaraan listrik, kendaraan umum, pemerintah, dan kendaraan kepemilikan khusus seperti damkar, ambulans, serta kendaraan untuk diekspor.
"Untuk mekanisme pembayaran dilakukan sama seperti plastik dan minuman tadi, yaitu pada saat keluar dari pabrik atau pelabuhan," ucapnya.
Apabila usulan ini diterima, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendapatkan penerimaan cukai sebesar Rp 15,7 triliun.
"Dengan menggunakan skema dan besaran tarif yang sama dengan penerapan PPnBM tahun 2017, penerimaan cukai yang dihasilkan sebesar Rp 15,7 triliun," ucap dia.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga mengusulkan pengenaan cukai pada kantong plastik dan minuman berpemanins.
Menkeu mengusulkan kantong plastik atau kresek dikenakan biaya tarif cukai sebesar Rp 30.000 per kilogram, sementara untuk per lembarnya setelah dikenakan cukai sebesar Rp 450.
Sri Mulyani mengatakan cukai kantong plastik dapat menjadi salah satu alternatif penanganan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik.
Sementara pengenaan cukai minuman berpemanis ni didasarkan pada fenomena banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit akibat gula dan makanan berpemanis.
"Kita tahu ada beberapa penyakit karena konsumsi gula berlebihan seperti diabetes melitus obesitas dan lainnya.
Prevelensi diabetes melitus dan obesitas meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 11 tahun," ucap dia.
Sumber: .tribunnews.com/ucnews
*Ijonk Aries*