Ilustrasi 

SitindaonNews.Com | Tidak dapat dapat dipungkiri, ada cukong² dalam setiap pilkada, mereka menjadi investor politik untuk mendukung seseorang maju sebagai kandidat kepala daerah.

Ya, bukan hanya kepala daerah, disinyalir dalam pemilihan presiden juga ada cukong² yang menjadi investor untuk memenangkan seseorang dalam pemilihan presiden.

Tentu semua itu tidak gratis, semua harus dibayar setelah calonnya terpilih nanti.

Pembayaran bisa melalui bagi² proyek pemerintah yang ada di daerah maupun pusat, jual beli jabatan, direksi dan komisaris BUMN, staff ahli dan lain²nya...

Mata para cukong itu semua tertuju pada anggaran APBD, APBN maupun anggaran² lainnya, semua disikat tak bersisa. Anggaran pembangunan dikunyah, anggaran bencana alam dan bantuan sosial dihisap, demikian pula dengan anggaran² lainnya ditelan tak bersisa, rakyat terabaikan, ekonomi rakyat semakin lemah.

Semua orang berebut kekuasaan, setiap pemilu pasti ada partai baru yang ikut yang juga didukung oleh investor politik. 

Ya, negeri ini sudah tergadai oleh para cukong  raksasa investor politik yang rakus dan tamak. (zas)

Turedo Sitindaon, Wakil keua tim pemenangan pasangan AMAN. 

"Kita Tidak Boleh Gentar Apalagi  Takut Berhadapan Dengan Koalisi Raksasa"

SitindaonNews.Com | Pilkada serentak akan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di kota Medan.

Di Medan sendiri ada dua pasangan calon walikota/wakil walikota, yaitu pasangan Bobby Nasution-Aulia dan Akhyar Nasution-Salman Alfarizi

Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang didukung delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon sementara pasangan Akhyar Nasution-Salman yang didukung oleh Demokrat dan PKS akan mendaftar pada hari ini Sabtu 5/9/20.

Wakil ketua tim pemenangan pasangan "AMAN" Turedo Sitindaon mengatakan meskipun kita terlahir dari keluarga rakyat jelata dan bukan ningrat, kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Berikut pernyataan Turedo Sitindaon yang kami kutip dari akun media sosialnya:

"Di Era Demokrasi seperti saat ini, tidak ada yang mustahil. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, karena "RAKYAT" yang punya "DAULAT". Meskipun kita terlahir dari keluarga "Rakyat Jelata" dan bukan "Ningrat", kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Dengan spirit kebersamaan dan gotong royong bersama rakyat, kita yakin dapat memenangkan hati rakyat Kota Medan. Mari bersama-sama kita lepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.

Kami berharap semoga Pilkada Kota Medan bisa berjalan dengan "Adil" sehingga rakyat Kota Medan bisa dengan pikirian yang jernih dan hati yang bersih memilih pemimpinya.
Mari kita berpolitik dengan riang gembira, tetap jaga persaudaraan dan silaturahmi.
Tetap jaga kesehatan, karena Covid 19 masih mengancam kita semua"????

Akhyar Nasution (kanan) menyebut lawannya di Pilwalkot Medan 2020 sebagai 'gerombolan'. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)

Politikus Akhyar Nasution menyebut pencalonannya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020 sebagai bentuk perlawanan terhadap "gerombolan yang menujukkan kekuasaan". 

Hal itu dikatakannya di sela-sela deklarasi pasangan Akhyar-Salman Alfarisi (AMAN) yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Saya ucapkan terimakasih kepada PKS dan Demokrat yang telah luar biasa berani mencalonkan Akhyar dan Salman. Padahal di luar sana sudah berkembang fenomena sapu bersih. Karena dua partai ini berani mengambil jalan untuk tidak bersama di dalam sebuah gerombolan yang menunjukkan kekuasaan," kata Akhyar, di Medan, Jumat (4/9).

"Kita masyarakat Medan solidernya tinggi. Ini sudah ditunjukkan PKS dan Demokrat, berani ambil jalan lain perlawanan terhadap gerombolan. Mohon maaf saya katakan gerombolan," imbuhnya.

Akhyar juga memuji pendampingnya Salman Alfarisi yang memiliki segudang pengalaman. Bahkan, kata dia, Salman rela melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut demi maju Pilkada Medan.

"Menurut saya pengorbanan Bang Salman luar biasa salut kita apresiasi beliau," ucapnya.

Akhyar mengaku selama ini hidup sederhana. Ketika mendapat tantangan untuk membangun Medan menjadi lebih baik, adrenalinnya  bergejolak kembali. Apalagi, dirinya tumbuh dan besar di Medan, tepatnya di Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli.

"Bukan karena marah saya mau maju [di pilkada, tapi nawaitu (niat) adalah mendarmabaktikan diri kami bagi Medan," cetusnya.

"Jadi visi kami adalah terwujudnya Medan cantik yang berkarakter yang nyaman kotanya, bahagia warganya," ia mengucapkan kalimat yang mirip slogan kampanye Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017.

Akhyar dan Salman berencana akan mendaftar ke KPU Medan pada Sabtu (5/9). Pasangan ini hanya mengantongi dukungan Partai Demokrat dan PKS.

Dia awalnya merupakan kader PDIP. Namun, 'Banteng' lebih memilih mengusung Bobby Nasution yang tak lain menantu Presiden Jokowi. Akhyar lantas berpindah ke Partai Demokrat.

Pasangan Akhyar-Salman akan melawan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon.

Bobby-Aulia mengantongi dukungan delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.

Sumber: cnnindonesia.com

Ilustrasi cukong

SitindaonNews.Com | Menjadi kepala daerah di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar mulai dari tiket partai, sosialisasi dan kampanye, semua itu perlu dana yang tidak sedikit.

Jauh hari sebelum masa Pilkada, para calon Kepala Daerah sudah mulai sosialisasi ke masyarakat di daerah nya. 

Mereka mulai melakukan pendekatan langsung, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pengurus  marga di daerah itu. 

Momen pilkada ini juga dimanfaatkan para cukong politik dengan membiayai seorang calon kepala daerah, biaya ini tidak gratis, jika calon itu terpilih maka sang cukong akan meminta kompensasi berupa proyek proyek di daerah itu.

Cara kerja cukong tersebut untuk mendukung seorang calon bisa juga dengan membentuk beberapa sukarelawan dalam sosialisasi calon kepala daerah kepada masyarakat.

Selain jatah proyek, cukong tersebut juga mengatur mutasi² jabatan birokrasi di daerah itu juga dengan imbalan. Selain cukong tersebut meminta imbalan dana tunai dari pejabat tersebut juga meminta proyek yang ada di lembaga atau instansi pejabat itu, dan jika tidak dipenuhi maka dapat dipastikan pejabat tersebut akan digantikan oleh orang lain. Mereka inilah cukong-cukong yang mengatur jual beli jabatan.

Ini semua tidak terlepas dari upaya untuk pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan oleh cukong tadi sejak pemilihan kepala daerah.

Beberapa kepala daerah ditangkap karena korupsi anggaran daerah dan jual beli jabatan, dan masih banyak lagi kepala daerah yang "belum" bahkan "tidak" ditangkap oleh KPK atas penyalahgunaan anggapan daerah dan jual beli jabatan ini.

Para kepala daerah yang terlibat korupsi dan jual beli jabatan ini tidak terlepas dari keterlibatan para cukong tadi sebagai imbal jasa atas modal politik yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada. 

Berikut pandangan atau pendapat para netizen yang dikutip redaksi dari media sosial twitter menanggapi pilkada serentak yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia :

"Cukong-cukong Dibalik Pilkada dan Mutasi Pejabat Daerah Hingga Nasional."

"Apa yg dikatakan Pk Salim Said mmng benar
Mengejutkan juga klo dibuka diacara TV, semua Org jadi tahu dibalik Kekuasan Blio ada "Oligarki"

"Bkn hanya level Nasional Pilkada juga ada "Cukong2" Daerah yg berkuasa penuh sehingga Mutasi Pehabat2 Daerah saja hrs disetujui Cukong tsb. https://t.co/oAPMOzFccz

"Konglomerasi merangkul kekuatan militer dan intelijen untuk menyndera seseorang dlm upaya membentuk sistem yg menguntungkannya. Maka tak heran bila hukum bs ditundukan utk menyelamatkan konglomerasi. Atau sebaliknya. Itulah oligarki" (ZAS) 

SitindaonNews.Com | Kasus Joko Chandra yang melibatkan para penegajk hukum seperti oknum Brigjen Polri, Pengacara dan Jaksa membuat wajah hukum di negeri ini seperti seperti tercoreng dengan lumpur kotoran hewan yang sangat menjijikkan.

Tindakan negara atau institusi kepada mereka yang terlibat melindungi koruptor buronan negara itu sepertinya tidak terlihat secara serius membasmi korupsi di negeri ini.

Seperti jaksa Pinangki yang diduga bertemu dengan Joko Chandra di luar negeri hanya dicopot dari jabatannya. Sepertinya tidak akan dipecat apalagi ditangkap serta di usut asal usul harta kekayaannya.

Tidak salah lagi jika anak² Indonesia sekarang ber-cita² jadi koruptor, termasuk yang dewasa juga jika diberi kesempatan jadi pejabat juga akan korupsi karena hukumannya yang ringan. 

Status akun FB  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3433979516693409&id=803774136380640   tentang Jaksa Agung mencopot jabatan Pinangki yang diapresiasi sebagai tindakan tegas, hal ini justru melukai rasa keadilan sebagian besar rakyat Indonesia sebagaima komentar para netizen sebagai berikut ini:

"Jika aku pejabat,aku korupsi aja ga usah banyak banyak,50 miliar aja,trus ke tangkep,25 miliar buat suap dll,hukuman mentok 2 th dpet remisi,keluar nyaman dech,sisanya buat dagang pecel ayam"

"Enak ya jadi pejabat di indonesia gk ada beban dan tg jawab.korupsi dulu yg byk selama menjabat,,sampai lumbung uang penuh.ketangkep paling cuma di copot , dihukum cuma formalitas doank tetap bsa menjalani kehidupan yg normal ,beda ama maling hp sampai didor timah panas tumit kakinya, gak heran klo byk yg berebut tuk jadi pejabat ,& rela korban apapun..."

"Penegak hukum yg melanggar hukum seharusnya dihukum 2x lebih berat,itu teorinya kenyataannya ....(lanjutkan sendiri)"

"Jgn cuma di copot pa tangkap kandangin klu sah terbukti membantu koruptor hukum mati saja smua sama kluarganya"

"Rakyat sdh lama menumggu hukum mati para koruptor," 

*ZAS#

SitindaonNews.Com | Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan berlangsung sekitar 4 bulan lagi yaitu, pada 9 Desember 2020, bertepatan dengan hari Antikorupsi Internasional.

Pilkada serentak untuk 270 daerah tersebut sudah ditunda dari sebelumnya yang dijadwalkan pada 23 September 2020, namun akibat pandemi COVID-19 KPU pun merevisi pesta demokrasi lima tahunan di daerah tersebut.

Rincian daerah yang akan melakukan pesta politik adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dan karena memang waktunya sudah sempit, sejumlah nama sudah mulai memunculkan diri sebagai calon kepala daerah dengan mengantongi dukungan dari partai politik.

Persoalannya, nama-nama yang muncul adalah kerabat dari tokoh-tokoh politik nasional dan daerah, bahkan sebagian berusia muda dan tidak punya rekam jejak di dunia politik sebelumnya.

Kerabat tokoh politik nasional yang sudah mengantongi dukungan dari partai politik misalnya Gibran Rakabuming Raka (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P), putra Presiden Joko Widodo, sebagai bakal calon wali kota Solo; Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan; Siti Nur Azizah (Demokrat), putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai bakal calon wali kota Tangsel.

Selanjutnya Bobby Nasution (Partai Gerindra), menantu Presiden Joko Widodo yang akan maju sebagai calon Wali Kota Medan; Hanindhito Himawan Pramana (PDI-P), putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sebagai bakal calon bupati Kediri; Irman Yasin Limpo (Partai Golkar), adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sebagai bakal calon wali kota Makassar; dan Titik Masudah (Partai Kebangkitan Bangsa) yang merupakan adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjadi bakal calon wakil bupati Mojokerto.

Masih ada nama-nama kerabat tokoh politik lokal misalnya, ada Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang mencalonkan diri sebagai bupati, menggantikan suaminya.

Bahkan di Banten kerabat bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang saat ini menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi juga kembali muncul dalam bursa kontestasi di sejumlah daerah di Banten.

Di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel), selain ada nama Saraswati dan Siti Nur Azizah, juga muncul nama Pilar Saga Ichsan yang diusung Partai Golkar sebagai bakal calon wakil wali kota. Pilar adalah anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang merupakan adik Ratu Atut Chosiyah. Pilar juga keponakan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany sekaligus sepupu Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Adik Ratu Atut, Ratu Tatu kembali maju pada pemilihan bupati Serang.

Di Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati, putri Tubagus Aat Syafaat, Wali Kota Cilegon 2000-2010, diusung Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Gerindra untuk mengikuti Pilkada 2020. Ratu Ati menjabat Wakil Wali Kota Cilegon, ia juga adalah kakak Tubagus Iman Ariadi, Wali Kota Cilegon periode 2010-2015 dan kembali terpilih sebagai wali kota periode 2015-2021.

Pada 2017, Iman ditangkap KPK sedangkan Tubagus Aat Syafaat juga mantan terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK, yaitu perkara korupsi pembangunan dermaga trestle Kubangsari Cilegon pada 2012.

Di Kabupaten Pandeglang, Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban kembali maju bersama di Pilkada 2020. Irna ialah istri mantan Bupati Pandeglang yang kini anggota DPR, A Dimyati Natakusuma. Irna merupakan ibu dari anggota DPR, Rizki Aulia Rahman Natakusuma. Sementara Tanto, suami dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Andiara Aprilia Hikmat, merupakan anak Ratu Atut.

Politik dinasti

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan politik dinasti atau politik kekerabatan (kinship politics) adalah fenomena yang sudah lama terjadi yaitu ketika penguasa mendasarkan legitimasi kekuasaannya melalui jalur keturunan dengan mengapitalisasi pertalian darah, kekayaan, spiritual hingga keahlian politik.

Penyebab pertama munculnya dinasti politik adalah nilai-nilai feodalisme masih kuat di Indonesia karena ada sisa psikologis nilai kerajaan/kesultanan hingga berujung pada personalisasi tokoh dan pada titik tertentu dinasti politik terbangun sejak lama.

Egi mencontohkan Soekarno yang dilanjutkan Megawati lalu Puan Maharani, kemudian Soeharto dilanjut Tutut, Tommy, Titiek Soeharto. Namun sebagai catatan, kemunculan Megawati atau anak-anak Soeharto tidak bersifat instan.

Egi menjelaskan bahwa Megawati perlu menghadapi rezim untuk muncul ke tataran politik hingga akhirnya berkuasa, selanjutnya anak-anak Soeharto menjadi anggota Partai Golkar setelah Soeharto berkuasa sekian lama.

Faktor kedua penyebab dinasti politik adalah demokrasi elektoral dengan sistem pemilu langsung menyandarkan pada popularitas dan politik uang.

Demokrasi elektoral dinilai membuka luas kesempatan setiap orang untuk mencalonkan diri namun yang diuntungkan adalah mereka yang sedang atau pernah berkuasa, populer, menguasai kekayaan atau punya basis dukungan yang kuat.

Artinya, desentralisasi dan demokrasi elektoral mempermudah kemunculan elit baru beserta keluarganya dalam politik, baik di level nasional maupun lokal.

Faktor ketiga adalah pembiaran dari elit politik dan representasi formal serta faktor keempat tidak ada gerakan sosial terutama kelas menengah ke bawah yang kuat untuk menolak politik dinasti

Menurut Egi, dinasti politik ini dapat menimbulkan sejumlah masalah, yaitu, pertama, nafsu untuk melanggengkan diri tidak bisa dikendalikan sehingga dapat menciptakan korupsi hingga pelanggaran HAM.

Masalah kedua, munculnya orang-orang dalam dinasti politik bukan ingin menjadikan politik sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama (common good) tapi bertujuan untuk kepentingan pribadi, baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

Masalah ketiga adalah tidak menekankan dari kemampuan atau kapasitas individu melainkan pada garis kekerabatan sehingga merusak sistem meritokrasi.

Masalah terakhir adalah merusak kesetaraan kesempatan bagi orang-orang yang tidak punya hubungan kekberapatan meski punya pengalaman dan kualitas sebagai pemimpin.

"Masalah dinasti politik ini tidak dapat dilihat dari kerangka demokrasi prosedural semata. Memang Indonesia punya kelengkapan alat demokrasi seperti parpol, pemilu, lembaga negara tapi dari kerangka substansial nilai dari demorkasi rusak karena tidak ada etika publik dan kesempatan warga berdemokrasi pun menjadi semu," ungkap Egi.

Sedangkan Wakil Direktur Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriah mengatakan dinasti politik di Indonesia dapat disebut sebagai neo-patrimonial karena proses regenerasi kekuasaan bukan ditunjuk langsung seperti rezim sebelumnya tapi melalui demokrasi prosedural.

Dinasti politik tersebut terjadi di Indonesia karena parpol menjadi bentuk monarki baru di Indonesia karena dimiliki satu orang tokoh yang kekuasaan turun menurun, seperti di PDIP dan Partai Demokrat bahkan meluas lewat jalur pemilu dan pilkada sehingga melanggengkan kekuasaan dan kekayaan.

Politik kekerabatan pun dapat bertahan karena memiliki akses politik dan pendanaan yang kuat.

"Akses politik karena sebagian besar adalah petahana yang tengah menjabat atau menjadi pemimpin partai di daerah ditambah kepemimpinan politik di tingkat nasional memberikan kemudahan akses pencalonan," kata Peneliti CSIS Arya Fernandes.

Parpol yang bukan "dimiliki" keluarga juga dengan senang hati memilih orang yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa tertentu karena waktu pemilihan legislatif yang berjarak dengan pilkada serta faktor personal caleg dalam pileg.

Arya menilai jarak waktu yang panjang antara pileg dan pilkada tidak memberikan insentif ke partai untuk mendukung ke calon tertentu sejak awal sehingga partai akan "langsung" memilih orang-orang yang sudah punya modal kedekatan, popularitas hingga pendanaan yang kuat.

"Ada calon pemimpin daerah yang sudah pernah korupsi, masuk penjara tetap menang pilkada, tidak ada risiko yang dilihat parpol saat mencalonkan calon yang tidak punya kapasitas. Partai kecil pun pragmatis memberikan dukungan ke partai besar bila dijanjikan akses ke APBD atau regulasi dan kesulitan mendorong orang-orang yang bagus," tambah Arya.

Langkah selanjutnya

Untuk menyelesaikan masalah oligarki politik dinasti menurut Egi tidak bisa menggantungkan semata pada perbaikan undang-undang parpol atau pemilu.

"Perbaikan parpol membutuhkan perubahan regulasi, regulasi ada di DPR dan DPR terdiri dari parpol-parpol sehingga representasi formal sudah membusuk. Representasi formal ini juga sulit diubah karena dijaga aparatusnya baik 'ideology regime apparaturs' seperti 'buzzer' di medsos maupun 'repressive regime apparatus' misalnya kepolisian," ungkap Egi.

Tawaran untuk membuat upaya tandingan (counter) terhadap representasi formal yang membusuk yang dilakukan secara kolaboratif antara "civil society organization", media, akademisi hingga komunitas-komunitas di masyarakat.

Tujuan upaya tandingan itu adalah agar parpol tidak mencalonkan calon-calon pemimpin yang tidak punya kapasitas sejak awal dan masyarakat juga tidak perlu memilih orang-orang yang tidak kredibel atau bahkan hanya mementingkan keluarganya sendiri.
 

Sumber: antaranews.com