PMJNEWS. 

SitindaonNews.Com | Jauh hari sebelum masa Pilkada, para calon Kepala Daerah sudah mulai sosialisasi ke masyarakat di daerah nya. 

Mereka mulai melakukan pendekatan langsung, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pengurus  marga di daerah itu. 

Di Sumatera Utara suku Batak terdiri dari banyak marga dimana marga-marga tersebut pada umumnya bergabung dalam satu wadah persatuan atau perkumpulan.

Banyak pengurus persatuan marga-marga di Sumatera Utara sekarang ini secara terang-terangan membuat pernyataan mendukung calon tertentu sebagai calon kepala daerah walau calon tersebut berasal dari marga lain. 

Hal tersebut sah saja dilakukan jika atas nama pribadi, bukan atas nama seluruh keturunan marga itu. 

Dengan mengatasnamakan marga untuk mendukung calon kepala daerah walaupun calon tersebut tidak satu marga,  maka marga itu telah dipolitisasi oleh para pengurusnya

Baca juga:  Mereka Yang Mengubur Sejarah Leluhurnya 

Mereka mengadakan acara khusus yang dibungkus dengan kegiatan ibadah keagamaan kemudian serangkaian adat Batak di tugu atau daerah asal marga tersebut dengan mangulosi si calon dan memberi boras pir ni tondi untuk merestui dan memberangkatkan si calon dalam proses pemilihan kepala daerah. 

Dampak negatif dari dukungan atas nama marga adalah jika calon yang didukung kalah atau tidak terpilih,  maka ada kemungkinan pembangunan di desa atau daerah asal marga tersebut kurang mendapat perhatian dari kepala daerah terpilih nantinya. 

*Zul Abrum Sitindaon

Kiri-kanan: Baharuddin Lopa, Gatot Tarunamihardja, Syafiuddin Kartasasmita, dan Sukarton Marmosudjono. (Betaria Sarulina/Historia).

"Empat penegak hukum ini mendapat teror bahkan berujung kematian karena membasmi korupsi."

SitindaonNews.Com | Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, beberapa kali mendapatkan teror, mulai dari ditabrak sampai dipidanakan. Kali ini, dia disiram air keras setelah salat subuh di masjid sekitar rumahnya. Teror terhadap penegak hukum juga terjadi di masa lalu. Berikut ini empat penegak hukum yang diteror karena membongkar korupsi besar.

Gatot Tarunamihardja

Gatot adalah jaksa agung pertama Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Namun, pada 24 Oktober 1945, atas permintaan sendiri, dia diberhentikan dengan hormat oleh presiden. Pada 1 April 1959, dia terpilih kembali menjadi jaksa agung menggantikan Mr. R. Soeprapto. Dia menjadi orang pertama yang dua kali memegang jabatan jaksa agung.

Selama kariernya dia berusaha membongkar kasus korupsi penyelundupan di Teluk Nibung, Sumatera Utara di bawah Panglima Teritorium I Kolonel Maludin Simbolon, dan barter di Tanjung Priok yang diduga melibatkan Kolonel Ibnu Sutowo. Hasil dari penyelundupan dan barter itu digunakan untuk kepentingan tentara.

Baca juga: Teror Terhadap Pemburu Koruptor

Ketika Gatot akan memeriksa beberapa perwira seperti Kolonel Ibnu Sutowo dan Letkol Sukendro, KSAD Mayjen TNI AH Nasution menggagalkannya bahkan memerintahkan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Kolonel Umar Wirahadikusuma untuk menangkap Gatot saat presiden di luar negeri. Tak habis di situ, Gotot juga mengalami percobaan pembunuhan oleh tentara dengan cara ditabrak hingga kakinya buntung.

Sukarton Marmosudjono

Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosudjono adalah jaksa agung pada Kabinet Pembangunan V. Mulai menjabat pada Maret 1988, dia menggagas kegiatan bernama Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (Poskumdu) yang bekerjasama dengan lembaga lain macam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Kantor Dinas Agama.

Menurut Sukarton, dengan Poskumdu, Kejaksaan mampu membongkar beberapa perkara di masyarakat. “Melalui partisipasi masyarakat, kejaksaan mampu mengungkap penyelundupan rotan senilai satu miliar di Ujung Pandang dan manipulasi di Perumtel Bandung,” tulis Sukarton dalam bukunya Penegakan Hukum di Negara Pancasila.

Baca juga: Dugaan Korupsi Menteri Sumitro Djojohadikusumo

Selain itu, Sukarton membuat kebijakan yang menghebohkan, yaitu menayangkan wajah koruptor di televisi. Setelah menghadap Presiden Soeharto pada 4 Desember 1989, Sukarton mengatakan bahwa presiden telah memberikan persetujuannya atas rencana Kejaksaan Agung untuk menayangkan wajah koruptor di televisi. Penayangan ini dimaksudkan sebagai bagian dari sanksi moral dan sosial untuk membuat jera para koruptor.

Penayangan perdana wajah koruptor di stasiun TVRI melalui program “Dunia Dalam Berita” pada 14 Desember 1989. Namun, program ini terhenti karena Sukarton meninggal mendadak pada 29 Juni 1990. Padahal, seperti biasa, dia masih sempat lari pagi di sekitar kediamannya di Jalan 9 Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Baharudin Lopa

Baharuddin Lopa adalah menteri kehakiman kemudian jaksa agung semasa Presiden Abdurrahman Wahid. Dia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM. Sebelumnya, Lopa menjabat kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara. Sebagai penegak hukum, dia dikenal berani, jujur, tegas, dan berintegritas tinggi.

Saat menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Makassar pada 1982, Lopa menyeret pengusaha Tony Gozal atas kasus manipulasi dana reboisasi. Tony dikenal punya hubungan dengan pejabat negara dan karenanya nyaris kebal hukum. Hakim memvonis bebas Tony. Lopa menelusuri latar belakang kejanggalan vonis itu dan menemukan adanya dugaan suap kepada hakim. Sebelum menuntaskan kasus ini, pada Januari 1986 dia mendadak dimutasi ke Jakarta menjadi staf ahli menteri kehakiman.

Baca juga: Priyatna Abdurrasyid, Jaksa Pemberani Pemberantas Korupsi

Ketika menjabat jaksa agung, Lopa berencana mengusut tujuh korupsi besar, di antaranya Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, dan kasus dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sekali lagi langkahnya membongkar korupsi terjegal di tengah jalan.

Lopa meninggal mendadak pada 3 Juli 2001 ketika akan serah terima jabatan duta besar untuk Arab Saudi sekaligus umroh. Dia dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Namun, banyak pihak menyangsikannya. Ada dugaan kematiannya bersangkut paut dengan kasus-kasus korupsi besar yang sedang diusutnya.

Syafiuddin Kartasasmita

Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita menangani kasus tukar guling PT Goro Batara Sakti dan Bulog yang merugikan negara sebesar Rp95,6 miliar. Kasus ini menyeret Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Syafiuddin memvonis Tommy 18 bulan penjara dan denda Rp30,6 miliar.

Baca juga: Tommy Soeharto dan Sejarah Mobil Murah

Syafiuddin ditembak empat orang tak dikenal saat hendak berangkat ke kantornya pada 26 Juli 2001. Dua orang tersangka pelaku pembunuhan tertangkap sebulan kemudian. Keduanya mengaku disuruh Tommy untuk menghabisi Syafiuddin.

Sumber: historia.id

Coba sekali-sekali nonton youtube tentang bagaimana China menghukum mati para koruptor..

Mengerikan... mereka diarak dulu, dipermalukan. Kemudian ditembak belakang kepalanya dan itu difilmkan. Disebar ke seluruh negeri untuk membangun efek jera.

China tidak seperti Indonesia, dimana koruptor bisa dadah dadah di televisi seakan-akan pahlawan. Di China ketika koruptor ditangkap, wajah kengerian terpampang karena buat mereka hidup tinggal menunggu waktu saja.

Mungkin Indonesia tidak akan bisa seperti China. Kenapa ? Karena China itu negeri satu partai. Jadi kebijakan apapun mudah dilakukan, tanpa perlu berdebat panjang.

Sedangkan di Indonesia, sulit sekali. Karena mereka yang menyusun UU hukuman mati, mereka juga yang punya potensi korupsi. UU hukuman mati untuk para koruptor, bisa jadi tinggal mimpi, karena apa mungkin mereka sendiri yg menyediakan peluru untuk dirinya sendiri ..????

Karena korupsi di Indonesia itu adalah "oli pembangunan", begitu kata Fadli Zon suatu hari.
.
.
.
✍️Sudrun Sugiono

Sumber: https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3380406805384014/

Demokrat tetap konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ilustrasi (Dok. Partai Demokrat)

SitindaonNews.Com | Partai Demokrat menegaskan posisinya tetap berada di luar pemerintahan setelah sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memberi sinyal dukungan kepada pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan belum ada rencana dari Demokrat untuk merapat ke pemerintahan.

"Faktanya saat ini Partai Demokrat ada di luar pemerintah sehingga fokus kami adalah tetap berkontribusi kepada rakyat dari luar pemerintahan," kata Ossy lewat pesan singkat ke CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).

Ossy mengatakan pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan sejumlah pengurus dengan Jokowi merupakan hal biasa. Dia bilang lawatan itu tak mempengaruhi posisi Demokrat.

Staf pribadi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berkata Demokrat akan tetap konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Memberikan kritik yang solutif dan membangun atas dasar aspirasi dan harapan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah elite PAN bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7). Dalam rombongan itu, ada Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kahormatan Soetrisno Bachir, Ketua Majelis Penasihat Partai Hatta Rajasa, dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi memberi sinyal partainya mendukung pemerintah. Namun ia tak menjawab gamblang saat ditanya kemungkinan PAN masuk ke Kabinet Indonesia Maju.

Posisi PAN berada di luar pemerintahan usai Pilpres 2019. Selain PAN, ada Partai Demokrat dan PKS yang memutuskan untuk tak masuk dalam gerbong Jokowi.

"Intinya PAN akan bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sesuai cita-cita dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara gotong-royong," ujar Viva kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/7).

Sumber: cnnindonesia.com