Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan penggalian dua kuburan korban tewas akibat dianiaya di kerangkeng milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, Sabtu (12/2). (CNN Indonesia/Farida)

SitindaonNews.Com, || Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan penggalian dua kuburan korban tewas diduga akibat penganiayaan di kerangkeng milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, Sabtu (12/2).

"Ya hari ini Polda Sumatera Utara melakukan penggalian di dua kuburan korban penganiayaan kerangkeng milik Terbit," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Menurut Hadi, dua kuburan yang digali itu berlokasi di TPU Pondok VII, Kelurahan Sawit Sebrang dan Tempat Kuburan Keluarga Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.

"Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan," ungkapnya.

Hadi menyebutkan penggalian kuburan itu melibatkan Dit Reskrimum Polda Sumut serta Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Sumut.

Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan penggalian kuburan lainnnya, Hadi mengaku penyidik akan terus mendalaminya.

"Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.

Panca menyebutkan, tim gabungan telah memintai keterangan sebanyak 64 lebih saksi terkait hal ini.

"Progres teman-teman, sudah memeriksa 64 lebih saksi baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut," sebutnya.

Sumber: https: cnnindonesia.com

Jumpa pers usai melakukan rapat dengan Komisi III DPR, Komnas HAM, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Imam Aziz dan Kapolda Jawa Tengah di Semarang, Jumat (11/2/2022) terkait polemik Wadas. (Sumber: Kompas.tv)

SitindaonNews.Com, || Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyebut bahwa jumlah warga Desa Wadas yang menolak tambang lebih banyak dibanding yang menerimanya.

Hal ini berdasarkan kunjungannya bersama sejumlah anggota Komisi III DPR ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (11/2/2022).

Komisi III mengunjungi Desa Wadas berkaitan dengan peristiwa kisruh antara aparat kepolisian dengan warga yang menolak pembangunan tambang batu andesit.

“Masyarakat di Desa Wadas mayoritas menolak pembangunan pengambilan batu andesit di kampung mereka,” ujar Nasir Jamil saat menjadi narasumber di Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (11/2/12022).

Memang ada sebagian masyarakat yang setuju dengan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener.

Namun, kata Nasir Jamil, jumlahnya lebih minoritas.

Nasir juga mengatakan bahwa warga yang setuju adanya tambang, sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas soal ganti rugi yang bakal dibayarkan oleh pemerintah.

“Yang setuju juga, sampai hari ini belum mendapatkan gambaran yang jelas berapa harga yang harus dibayar dari lahan yang dibebaskan tersebut,” jelasnya

Sumber: kompas.tv

Ilustrasi COVID-19/virus corona Sumber : Freepik

SitindaonNews.Com, ||  Pemerintah Swedia telah menghapus hampir semua model pembatasan Pandemi COVID-19 pada Rabu 9 Februari 2022 waktu setempat. Negara itu pun menghentikan sebagian besar pengujian COVID-19.

Hal itu dilakukan ketika tekanan pada sistem kesehatan masih tinggi, dan beberapa ilmuwan memohon Pemerintah lebih bersabar dalam memerangi penyakit itu.

Pemerintah Swedia, yang selama pandemi telah memilih untuk tidak melakukan lockdown dan melakukannya dengan pendekatan sukarela, pada pekan lalu mengumumkan bahwa mereka akan menghapus pembatasan yang tersisa. Di mana, secara efektif mereka menyatakan pandemi berakhir.

Hal itu mengacu pada proses vaksinasi dan dampak varian Omicron yang menurut mereka tidak terlalu parah. Di mana pananganan yang dilakukan dinilai telah mampu meredam kasus penularan dan kasus kematian yang parah.

"Seperti yang kita ketahui tentang pandemi ini, saya akan mengatakan ini sudah berakhir," kata Menteri Kesehatan Swedia, Lena Hallengren, dilansir dari The Strait Times, Jumat, 11 Februari 2022.

Lena menambahkan bahwa saat ini COVID-19 sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai bahaya bagi masyarakat. Mulai Rabu 9 Februari 2022, bar dan restoran akan diizinkan kembali untuk tetap buka setelah jam 11 malam, dan tanpa batasan jumlah tamu.

Sementara itu, batas kehadiran untuk tempat-tempat dalam ruangan yang lebih besar juga sudah dicabut. Seiring dengan penggunaan status sudah divaksinasi sebagai tiket masuknya.

Di sisi lain, para rumah sakit Swedia sampai saat ini masih merasakan ketegangan. Dengan sekitar 2.200 orang terkonfirmasi COVID-19 yang masih membutuhkan perawatan.

Jumlah itu disebut-sebut atau hampir sama dengan gelombang ketiga COVID-19, yang menghantam Swedia pada musim semi 2021 lalu.

Sumber: viva.co

Presiden AS Joe Biden meminta warga negaranya segera tinggalkan Ukraina. (AFP/Saul Loeb)

SitindaonNews.Com, || Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, meminta warga negara AS yang berada di Ukraina untuk segera hengkang, terkait ketegangan negara itu dengan Rusia. Biden memperingatkan situasi di negara itu bakal 'menggila' dengan cepat, Kamis (10/2).

"Warga negara Amerika harus pergi sekarang," kata Biden dalam wawancara bersama Lester Holt dalam NBC News, Kamis (10/2), dikutip dari CNN.

"Kita bukan sedang berhadapan dengan organisasi teroris. Kita berhadapan dengan salah satu pasukan terbesar di dunia. Ini situasi yang sangat berbeda dan bisa menggila dengan cepat," tutur Biden, merujuk pada penempatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina.

Biden mengatakan, bila Rusia menyerang Ukraina, itu bukanlah situasi yang bisa ditangani AS. Biden mengaku tak bisa mengirimkan pasukan AS untuk membantu warganya pergi dari Ukraina.

"Itu berarti perang dunia jika Amerika dan Rusia saling menyerang satu sama lain," ucapnya.

Selain itu, Biden menuturkan Presiden Rusia Vladimir Putin seharusnya cukup pintar untuk tak melakukan apapun yang membawa dampak negatif kepada warga negara AS

Mengingat situasi Rusia-Ukraina yang semakin memanas, Biden direncanakan akan berbicara dengan pemimpin Eropa dan NATO pada Jumat (11/2).

Pembicaraan ini akan diikuti pemimpin Prancis, Inggris, Italia, Jerman, dan beberapa pemimpin lain dalam menemukan penyelesaian diplomatik dari krisis ini.

Gedung Putih juga telah menyetujui rencana penempatan dua ribu pasukan mereka di Polandia, mengingat situasi yang semakin tegang.

Menurut dua pejabat AS yang familiar dengan isu ini, penempatan pasukan dilakukan untuk membantu warga AS yang ingin kabur dari Ukraina jika Rusia melakukan invasi.

Mengutip CNN, pasukan AS belum diizinkan untuk masuk ke Ukraina jika perang pecah. Mereka juga belum ditugaskan untuk melakukan evakuasi non-kombatan, seperti yang dilakukan di Afghanistan.

Walaupun begitu, AS mengirimkan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 di Polandia untuk membangun posko perlindungan bagi warga Amerika. Menurut seorang pejabat pertahanan, fasilitas ini belum dibangun, tetapi akan dibangun saat lebih banyak pasukan AS tiba di Polandia.

Senada dengan Biden, Kementerian Luar Negeri AS juga beberapa kali memperingatkan warga Amerika untuk tak mengunjungi Ukraina karena 'peningkatan ancaman dari aksi militer Rusia'. Badan ini juga mengimbau masyarakat Amerika yang berada di sana untuk pergi

Sumber: cnnindonesia.com

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

SitindaonNews.Com, || Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

Ia menyatakan warga Desa Wadas itu selama ini hanya menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut.

"Nah kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga gak peduli gitu, mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas," ujar Dhanil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).

"Warga enggak resisten terhadap bendungan, silakan, tapi jangan ada pertambangan di Wadas," tambah Dhanil yang juga bagian dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

Pasalnya, sejauh ini, menurut Dhanil, warga Wadas yang mayoritas adalah petani menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Sedangkan, lahan yang diproyeksikan untuk pertambangan dan Bendungan Bener tersebut mencaplok lahan pertanian mereka.

Terlebih tawaran yang kerap disebut pemerintah sebagai ganti untung lahan pertanian mereka dinilai tak sepadan dengan keberlanjutan hidup dari bertani. Oleh sebab itu, lahan pertanian menjadi penting bagi warga Wadas.

"Mereka semuanya rata-rata adalah petani yang sangat menggantungkan hidupnya dari sana, dan mereka sudah merasa hari ini sejahtera. Sehingga warga gak mau kalau ke depannya mereka akhirnya tidak bisa bertani lagi, enggak punya tanah lagi," lanjut Dhanil.

Sumber: cnnindonesia.com