SitindaonNews.Com | Sepanjang semester I 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) membukukan total penjualan pupuk sebesar 7.151.040 ton atau tumbuh 12,5 persen dibanding periode sama tahun lalu yang 6.250.499 ton.

Penjualan pupuk itu terdiri atas produk urea, NPK, SP-36, ZA, ZK, KCL dan organik.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan total penjualan tersebut terdiri atas pupuk public service obligation (PSO), yang diperuntukkan bagi petani penerima subsidi berdasarkan sistem e-RDKK, sebesar 4.762.673 ton atau setara 59,9 persen dari target rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan pupuk non-PSO sebesar 2.388.367 ton atau setara 52,2 persen dari target.

Penjualan pupuk PSO tersebut merupakan cerminan dari realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia bersama lima anak usahanya yang merupakan produsen pupuk, yakni PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

"Melalui produsen pupuk yang berada dalam koordinasi kami, Pupuk Indonesia terus mengoptimalkan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian," katanya.

Penjualan pupuk PSO terdiri atas urea sebesar 2.172.966 ton; SP-36 sebesar 360.881 ton; ZA 443.703 ton; NPK 1.503.002 ton; dan organik sebesar 282.122 ton.

Sementara penjualan pupuk non-PSO terdiri atas penjualan dalam negeri sebesar 1.022.563 ton dan penjualan luar negeri atau ekspor sebesar 1.365.803 ton.

Total penjualan pupuk non-PSO tersebut naik 31,7 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 1.629.215 ton.

Aas menegaskan perseroan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga ketersediaan pupuk guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Ekspor hanya bisa dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, khususnya untuk sektor pangan dan pupuk bersubsidi.

"Para produsen pupuk sebisa mungkin terus melakukan penjualan ekspor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang devisa negara dan memperkuat nilai rupiah, namun dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam negeri," tegasnya.

Pupuk Indonesia juga mencatatkan penjualan dari sektor nonpupuk sebesar 510.381 ton. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding capaian periode sama tahun lalu sebesar 504.882 ton.

Sepanjang semester I 2020, perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp38,38 triliun atau setara 50,8 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 yang sebesar Rp75,5 triliun.

Capaian pendapatan semester I 2020 ini pun meningkat dibandingkan pendapatan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp34,8 triliun.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Cianjur (ANTARA) - Harga jengkol di pasar tradisional Cianjur, Jawa Barat, melambung mencapai Rp60.000 per kilogram karena minimnya stok di tingkat distributor dan tingginya permintaan.

"Sejak satu bulan terakhir harga jengkol sudah merangkak naik dan pekan ini melambung dari harga normal Rp20.000 per kilogram sempat naik menjadi Rp32.000 pada minggu pertama bulan Juli dan melambung hingga Rp60.000 per kilogram minggu ini," kata Rahmat, pedagang jengkol di Pasar Induk Pasirhayam Cianjur, Kamis.

Ia menjelaskan mahalnya harga jengkol di tingkat distributor membuat pedagang di sejumlah pasar terpaksa menaikkan harga. Harga jengkol kini melebihi harga daging ayam yang hanya dijual Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga tersebut diduga akibat minimnya stok ditingkat agen atau distributor.

Harga normal jengkol per kilogram di tingkat distributor biasanya Rp8.000 per kilogram, katanya, namun saat ini melambung menjadi Rp46.000 per kilogram, ditambah ongkos angkut, sehingga harga jual ke pembeli menjadi tinggi. Meskipun mahal melebihi harga daging ayam, tingkat pembelian sebulan terakhir tetap tinggi.

"Pembeli seperti tidak terpengaruh dengan mahalnya jengkol, tingkat pemakaian sepanjang bulan ini tetap tinggi. Perkiraan kami harga akan kembali normal ketika stok di tingkat distributor kembali banyak," katanya.

Kepala UPTD Pasar Cipanas Heru Haerul Hakim mengatakan sejak satu pekan terakhir harga jengkol di pasar tersebut, meroket hingga melebihi harga daging ayam. Minimnya stok di tingkat distributor diduga menjadi penyebab tingginya harga jengkol.

"Meskipun mahal jengkol tetap dicari, informasi petugas di lapangan, setiap harinya pedagang dapat menjual jengkol hingga setengah ton, meskipun harganya melambung tinggi. Kami menduga minimnya stok menjadi penyebab naiknya harga jengkol," katanya.

Sementara beberapa orang ibu rumah tangga yang ditemui mengatakan meskipun mahal jengkol tetap menjadi hidangan favorit di warung makan yang mereka kelola.

"Berat sih, namun dapat disiasati dengan menaikkan harga sedikit karena masakan jengkol yang bisa disemur atau digoreng harus tetap ada karena menjadi menu andalan di warung makan yang sudah memiliki banyak pelanggan," kata Eni Sumiyati, pemilik rumah makan di Kecamatan Cianjur.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bersikap realistis terhadap prospek perekonomian Indonesia yang saat ini dalam situasi krisis akibat pandemi corona (Covid-19).

Jokowi bahkan menyebut, harapan Indonesia untuk keluar dari situasi ini hanya ada di kuartal III (q3). Hal inii dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Jangan sampai tidak terkendali. Enggak bisa kita ngegas yang hanya ekonominya saja, enggak bisa. Ya Covid-19-nya juga nanti malah naik ke mana-mana. Enggak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul di gas dan remnya betul," jelasnya.

"Kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, September. Kuartal tiga. Momentumnya ada di situ," kata Jokowi, seperti dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet, Rabu (16/7/2020).

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa. Sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga. Juli, Agustus, dan September."

Jokowi tak memungkiri bahwa Indonesia saat ini memasuki situasi yang luar biasa sulit lantaran harus berhadapan masalah ekonomi dan kesehatan. Maka dari itu, Jokowi meminta seluruh pihak dapat mengendalikan situasi ini.

Jokowi mengingatkan jajarannya agar tidak berharap dari investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut kepala negara, satu hal yang saat ini bisa diharapkan dalam memulihkan perekonomian adalah belanja negara.

"Apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem,"

Sumber: cnbcindonesia.com

Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.(KOMPAS/PRIYOMBODO)

SitindaonNews.Com | Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) kembali menggulirkan rencana redenominasi alias penyederhanaan uang rupiah ( redenominasi rupiah 2020). Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Redenominasi pernah dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Ada yang berhasil dengan baik, ada pula yang dampaknya tidak begitu berarti bagi perekonomiannya, bahkan mengalami kegagalan yang mendekatkan pada krisis ekonomi.

Berikut contoh 3 negara yang pernah berlakukan redenominasi.

1. Brasil

Brasil tercatat pernah melakukan redenominasi pada mata uangnya. Kendati demikian, negara ini mengalami banyak kerugian setelah mengubah jumlah digit karena buruknya kondisi ekonominya saat itu. Situasi politiknya juga masih bergejolak.

Pasca-redenominasi, mata uang Brasil terdepresiasi parah terhadap dollar AS. Tingkat inflasi juga naik tajam hingga sempat mencapai 500 persen per tahun.

Pemerintah dan Bank Sentral Brasil mengubah nomimal sekaligus mata uang dari cruzeiro menjadi cruzado sepanjang tahun 1986 sampai tahun 1989.

2. Korea Utara

Pemerintah komunis Korea Utara pernah melakukan redenominasi dengan mengubah 100 won menjadi 1 won. Namun realisasi di lapangan jauh dari sukses.

Di pemberlakukan redenominasi pada tahap awal, banyak warga yang panik karena kurangnya sosialisasi. Saat itu, banyak warga yang datang ke bank menggantikan uang lama dengan uang baru, namun stok uang baru malah banyak yang tidak tersedia.

Banyak kalangan menilai, redenominasi mata uang won Korea Utara dilakukan di waktu yang kurang pas, karena saat itu mereka tengah dilanda krisis.

3. Rusia

Rusia pernah melakukan redenominasi mata uangnya, namun upaya mengganti mata uang lama tak berjalan sesuai rencana. Di awal redenominasi, nilai tukar kurs mata uang rubel Rusia sempat terjun bebas.

Negeri Beruang Putih itu juga kurang melakukan sosialisasi masif penggunaan mata uang baru dan penarikan bertahap mata uang lama. Kondisi keuangan negara yang sulit juga berkontribusi pada kegagalan redenominasi.

Contoh sukses redenominasi

Turki jadi salah satu negara yang terbilang sukses menerapkan redenominasi. Negara Dua Benua itu melakukan redenominasi pada tahun 2005 dan prosesnya bertahap. Saat itu, setiap 1 dollar AS bernilai sekitar 100.000 lira (mata uang Turki). 

Dalam kurun waktu 7 tahun, Turki mulai menarik uang lira lama dan menggantinya dengan mata uang yang baru. Selama redenominasi, awalnya banyak warganya yang masih kebingungan dalam transaksi dengan dua mata uang yang berbeda.

Stabilitas ekonomi dan tingginya pertumbuhan ekonomi Turki saat itu, membuat redenominasi bisa dikatakan cukup berhasil dilakukan. Perlahan, uang lama sudah ditarik dari peredarannya dan digantikan dengan uang baru yang sudah akrab dipakai publik.

Meski demikian, beberapa tahun setelah sukses melakukan redenominasi, negara ini juga akhirnya dilanda krisis ekonomi parah. Krisis ekonomi di Turki bahkan masih berlanjut hingga saat ini. Meski sudah melakukan redenominasi, mata uang lira kembali terjun bebas di hadapan dollar AS. 

Redenominasi rupiah 2020 di Indonesia

Redenominasi sebenarnya bukan hal baru dan wacana ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pro dan kontra mewarnai wacana redenominasi tersebut, isunya timbul tenggelam digantikan riuh politik di Indonesia dan tak benar-benar direalisasikan hingga saat ini.

Pada tahun 2017, pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama BI mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang secara resmi.

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur BI (periode 2013-2018) dan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengajukan permohanan RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, pelaksanaan redenominasi ditargetkan bisa terealisasi pada 1 Januari 2020. Namun landasan hukumnya belum juga keluar. Wacana redenominasi pun kembali dilanjutkan, namun pembahasan payung hukumnya tak pernah selesai hingga berakhirnya masa kerja DPR periode 2014-2019.

Sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi Rupiah 2020 tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Kini rencana redenominasi kembali dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Lalu apa itu redenominasi?

Dikutip dari KBBI, redenominasi artinyapenyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang.

Senering pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1959. Saat itu, pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 diturunkan nilainya masing-masing menjadi pecahan Rp Rp 50 dan Rp 100.

Redenominasi adalah berbeda dengan sanering. Sanering adalah mengurangi nilai mata uang, sementara redenominasi hanya menyederhanakan nominal dan nilainya tidak berkurang.

Ada sejumlah manfaatn dilakukannya redenominasi. Di antaranya mempermudah perhitungan dalam praktik-praktik akuntansi seperti pembukuan hingga laporan keuangan sehingga lebih mudah dibaca.

Lalu, redenominasi juga terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Nilai tukar mata uang rupiah saat ini dinilai terlalu mahal, meski sebenarnya jumlah nominal pada uang tidak selalu mencerminkan kekuatan mata uang tersebut.

Sebagai contoh, pencantuman nominal rupiah di hadapan dollar AS dianggap terlalu banyak. Hal ini juga dianggap tidak praktis.

Misalnya, sebelum redenominasi 1 dollar AS saat ini adalah Rp 14.400, setelah redenominasi maka 1 dollar AS menjadi Rp 14,4.

Dengan pengurangan nominal pada rupiah, diharapkan menciptakan persepsi yang lebih baik mengenai perekonomian Indonesia, peningkatan efisiensi, serta penghematan signifikan dalam biaya pencetakan uang.

Redenominasi juga diperlukan untuk menyederhanakan uang yang nilainya terus menerus tergerus inflasi. Pelaksanaan redenominasi juga butuh waktu yang panjang, dari mulai sosialisasi hingga penarikan uang lama yang beredar dan menggantinya dengan uang yang baru.

Sumber: kompas.com