Kejati Aceh sita duit dugaan korupsi keramba apung di Sabang. (Foto: Agus Setyadi/detikcom)

Banda Aceh - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyita uang tunai sebesar Rp 36,2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Duit tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Uang tunai yang dikembalikan PT Perinus di antaranya uang pecahan Rp 100 ribu sebanyak 29 plastik, pecahan Rp 50 ribu sebanyak 14 bal serta recehan sejumlah Rp 10 juta lebih. Duit tersebut diantar ke Kejati Aceh menggunakan dua unit mobil.

"Jumlah uangnya Rp 36,2 miliar. Ini akan kita titipkan di rekening penampungan dengan pada bank BRI Cabang Banda Aceh. Dan nantinya akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini," kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi kepada wartawan di Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019).

Pengacara TW Pukul Hakim (Foto: dok. Istimewa)

Jakarta - Seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dipukul pengacara di dalam persidangan. Pengacara menyerang saat hakim membacakan saat sidang masih berjalan.

"Kronologi kejadian tersebut bermula ketika majelis hakim tengah bacakan putusan yang mana pada bagian pertimbangan sudah mengarah urainnya pada pertimbangan petitum digugat sehingga kuasa hukum pihak TW selaku penggugat inisial D berdiri dari tempat kursi sebagai kuasa hukum penggugat," kata Humas PN Jakpus Makmur, Jl Bungur, Jakpus, Kamis (18/7/2019).

"Oknum minta duit atas kasus masih banyak terjadi di indonesia.. teman saya kcelakaan, meninggal, klrg diminta 15 jt utk mengeluarkan surat keterangan agar asuransi dr jasa raharja keluar.. tanpa kwitansi tentunya."  kata salah seorang netizen.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) - Aviliani

JAKARTA -- Peneliti Indef Aviliani menyatakan, laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen tidak relevan dengan angka masyarakat miskin dan hampir miskin di lapangan.

"Kemiskinan kalau dilihat dari angka bisa menurun, tapi masyarakat miskin dan hampir miskin di lapangan harus dilihat karena turunnya belum signifikan," ujar Aviliani saat ditemui di sela seminar nasional yang diselenggarakan Indef di Jakarta, Selasa (16/7).

Foto :ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

Terdakwa kasus korupsi penerbitan SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta

Puluhan triliun rupiah yang timbul sebagai kerugian dari terjadinya korupsi pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Menurut praktisi hukum Saor Siagian, dikabulkannya kasasi oleh MA terhadap upaya hukum salah satu terdakwa, yaitu mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.