Top Stories
-
Kakak Kandung Tega Bunuh Adiknya Demi Klaim Asuransi
-
Trading Mulai Ramai, Jangan Salah Pilih Saham Lagi!
-
Pilih KUMON Atau SAKAMOTO?
-
Suami Istri Cari Uang
-
Stop Memberi Label Pakar Kepada Seseorang Tanpa Rekam Jejak Riset dan Sertifikasi Profesi Atau Karya Ilmiah Yang Relevan Dibidangnya
-
Pemula Dengan Modal Kecil Ingin Investasi Saham?
Search
- Details
- Category: Trending News
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1423

Jeritan Hati Kami
Rakyat Negeri Korupsi
Ngeri Sekali
Negeri Demokrasi
Setiap Hari Penuh Ambisi
Memperkaya Diri
Tiada Hari
Tanpa Korupsi
Suara Kami
Koruptor Hukum Mati
Mereka Tuli
Tidak Peduli
Malah Bikin Puisi
Sambil Bernyanyi
Presiden Ganti
Nyalakan Kompor Api
Rakyat Semakin Benci
Gak Tau Diri
Minta Ditabok Kau Punya Gigi
Tidak Punya Hati
Penuh Iri Dan Dengki
Membela Korupsi
Tidak Boleh Hukum Mati
Tidak Punya Hati Nurani
Katanya Melanggar Hak Azasi
Tidak Peduli
Apapun Yang Terjadi
Koruptor Terus Dilindungi
Supaya Bisa Berbagi
Hasil Korupsi..
Mulai Hari Ini
Tetapkan Hati
Jangan Pilih Lagi
Koruptor Sok Suci Maling Korupsi.
Zul Abrum Sitindaon
- Details
- Category: Trending News
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1249

Sitindaonnews-ZA. Kami bukan pendukung Jokowi, juga bukan pendukung Prabowo, kami adalah pendukung calon pemimpin yang komitmen membasmi korupsi di Indonesia ini.
Presiden Jokowi Minta Revolusi Mental Diperluas.
Revolusi Mental adalah jargon Jokowi ketika kampanye pilpres 2014 yl. Jargon ini kedengarannya sangat revolusioner, mengingat mental birokrat peninggalan Orde Baru sangat parah, kerja malas, pungli, korupsi, dll.
Tidak dapat dipungkiri, jargon ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk memilih Jokowi waktu itu.
Empat tahun sudah masa pemerintahan Revolusi Mental Presiden Jokowi, ternyata revolusi mental tidak mampu merubah mental para birokrat bangsa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Korupsi adalah salah satu penyakit birokrat yang sangat kronis, lihat saja berapa banyak birokrat yang koar-koar anti korupsi, tapi ternyata mereka sendiri pelaku korupsi, walau sudah ditangkap OTT oleh KPK, mereka masih happy tersenyum melambaikan tangan seperti orang yang tidak berdosa, dan masih bilang dizolimi atau bilang tebang pilih. Dan kalaupun akhirnya di hukum penjara paling sekian tahun dan petugas lapas bisa diatur untuk fasilitas khusus.
Petugas lapas bukan hanya bisa dibeli oleh para koruptor, petugas lapas juga bisa dibeli oleh para bandar narkoba, inikah namanya revolusi mental?
"Orba banyak KKN, tapi tersentralisasi di eksekutif, sehingga disebut Rezim KKN. Di era reformasi korupsi terus merajalela, tapi dilakukan oleh semuanya secara liar, jika ada yang mau memberantas korupsi dikeroyok, diserang ramai-ramai seperti diserang ribuan lebah" kata Mahfud MD lewat tweet.
Bagaimana mau memperluas revolusi mental hingga kepada pekerja, buruh atau masyarakat lainnya, jika lingkungan birokrat atau eksekutif saja yang mayoritas berpendidikan tinggi mental korupsinya menjadi lebih liar di masa revolusi mental ini?
Siapapun yang jadi pemimpin kelak, apakah Jokowi, apakah Prabowo, rakyat minta program utama pemerintahannya adalah memberantas korupsi. Kami yakin kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, ekonomi rakyat akan menjadi lebih baik jika korupsi ini bisa di basmi dari negeri ini.
Jika Presiden Jokowi mau memperluas Revolusi Mental, utamakanlah dahulu merubah mental korup para birokrat secara revolusioner dengan membuat UU Hukum Mati Koruptor dan sita semua harta istri/suami dan anak-anaknya sampai habis tidak bersisa.
- Details
- Category: Trending News
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1307
EDITOR: DEWI RINA CAHYANI
TEMPO.CO, Jakarta - Tim eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu telah menyita Gedung Granadi yang kini menjadi kantor Partai Berkarya Tommy Soeharto. Gedung itu adalah milik keluarga Cendana.
Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan penyitaan dilakukan untuk menjalankan putusan dari Mahkamah Agung atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana.
"Saat ini, pengadilan masih menunggu hasil penilaian oleh appraisal yang independen untuk menentukan berapa nilai gedung itu," katanya, Senin, 19 November 2018.
Selain Gedung Granadi, menurut Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati Agoestina, Kejaksaan Agung juga sedang menelusuri saham dan rekening atas nama Yayasan Supersemar untuk dimasukkan ke dalam daftar aset yang harus disita tim eksekutor.
Dia memastikan Kejaksaan Agung tidak akan berhenti memburu aset milik Yayasan Supersemar hingga mencapai Rp 4,4 triliun untuk disetorkan ke negara. "Sekarang itu total aset yang kami sita dari Yayasan Supersemar baru sekitar Rp 243 miliar. Kami tidak akan berhenti, akan kami kejar terus semua asetnya Yayasan Supersemar ini sesuai putusan hingga Rp 4,4 triliun," ujar Loeke.
Loeke mengimbau agar Keluarga Cendana terutama Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya untuk kooperatif dan menyerahkan gedung tersebut demi tegaknya hukum di Indonesia. "Kami masih menunggu appraisal untuk nilai aset Gedung Granadi itu. Setelah perhitungannya selesai kami akan langsung sita gedung itu," katanya
Kejaksaan Agung bersama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Loeke, masih menelusuri aset Yayasan Supersemar. "Eksekutornya itu adalah pengadilan. Kami bantu tim eksekutor untuk menelusuri seluruh aset Yayasan Supersemar baik itu berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak," ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan alamat Partai Berkarya berada di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. "Granadi bukan kantor DPP Berkarya," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 November 2018.
Badaruddin menjelaskan Granadi merupakan kantor Humpus, perusahaan yang dijalankan oleh Tommy Soeharto. Menurutnya, Tommy pun sebagai penyewa di gedung tersebut. Dia meminta agar tidak mengaitkan persoalan gedung Granadi dengan Partai Berkarya.
Berdasarkan pantauan Tempo pada situs resmi Partai Berkarya, alamat DPP partai tersebut berada di Gedung Granadi - Jln. HR Rasuna Said Kav 8-9 Blok X1, Kuningan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12950. Kemudian untuk surel dapat dihubungi lewat
Keterangan: Berita ini sudah mengalami perubahan dengan menambahkan konfirmasi dari Ketua DPP Partai Berkarya.
- Details
- Category: Trending News
- By ZA Sitindaon
- Hits: 3131
Akhir Dari Penantian Vina Br. Sitindaon, Keluarga Korban Lion Air JT610
Sitindaon News (ZAS) - Hardy Sinaga dan Vina Br. Sitindaon adalah pasangan keluarga muda yang baru menikah di bulan Januari 2017 yang lalu. Hardy berasal dari Sungai Liat Pangkal Pinang dan Vina berasal dari Maniksilau, Sidamanik, Simalungun dan mereka bertemu di Jakarta. Sehari-hari keluarga ini penuh keceriaan dan kegembiraan menatap masa depan yg indah, apalagi mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andrew yg baru berusia 1 tahun.
Read more: Akhir Dari Penantian Vina Br. Sitindaon, Keluarga Korban Lion Air JT610
- Details
- Category: Trending News
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1552
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewi, nama samaran, berusia 23 tahun saat Mei 1998. Dia baru tiba dari Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan psikologi dari sebuah universitas di Inggris. Dewi pulang ke tanah air sembari membawa rencana pernikahan dengan kekasihnya.
Malang tak terduga. Sepekan setelah peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, saat Dewi bepergian dengan taksi seorang diri, tiba-tiba dua-tiga orang masuk ke dalam taksi yang ditumpanginya. Kala itu taksi berhenti di bawah jembatan Semanggi.
Dengan ancaman akan dibunuh, Dewi diperkosa bergantian oleh para pria berbadan tegap. Peristiwa bejat itu terjadi di dalam taksi yang melaju mengelilingi Jakarta selama sembilan jam.
Para pemerkosa kemudian meninggalkan Dewi di pinggir jalan. Sebelum pergi, mereka memintanya tutup mulut.
“Mereka mengancam apabila korban membongkar cerita, seluruh keluarganya akan dibunuh dan dibakar,” kata Sandyawan Sumardi yang ketika itu menjabat Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/5).
Seorang sopir taksi lain lalu menemukan Dewi di pinggir jalan, dan mengantarkannya pulang ke rumah. Orangtua Dewi menceritakan pengalaman tragis sang putri kepada Sandyawan.
Sejak peristiwa itu, Dewi empat kali berniat bunuh diri. Dia pun bungkam seribu bahasa.
“Selama saya mengunjunginya tiga kali, dia belum bersedia berbicara,” kata Sandyawan.
Ketika masih mendampingi Dewi itu, Sandyawan mendapat kabar tentang perempuan lain yang jadi korban pemerkosaan.
Putri, bukan nama sebenarnya, seorang mahasiswa Universitas Tarumanegara, hampir mati akibat pendarahan di alat kelaminnya.
Sekitar akhir Mei 1998, Putri yang tinggal di rumah kos di daerah Sunter, Jakarta Utara, didatangi dua pria. Kedua pria itu hendak memerkosanya. Putri sekuat tenaga melawan.
Salah satu pria yang menyerang Putri hendak menggunakan besi gorden untuk menusuk perutnya, dan meleset mengenai alat kelaminnya.
“Dokter Lie Darmawan yang menangani Putri. Meski kritis, Putri akhirnya selamat,” kata Sandyawan.
Sandyawan Sumardi, mantan Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang menangani sejumlah korban pemerkosaan Mei 1998. (CNN Indonesia/Yuliawati) |
Selain Dewi dan Putri, Sandyawan bertemu empat perempuan lain yang menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual pada Mei 1998. Kisah keenam korban itu dia buka saat menjadi anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Selain Sandyawan, ada tokoh-tokoh lain yang memberikan kesaksian tentang pemerkosaan massal dan kekerasan seksual selama Mei 1998. Para pemberi kesaksian itu adalah korban, keluarga korban, saksi, dokter dan pendamping (konselor). Menurut data para pemberi kesaksian kepada TGPF, terdapat 85 kasus kekerasan seksual dengan 52 di antaranya merupakan pemerkosaan dalam bentuk gang rape.
Seorang saksi lain menuturkan kepada TGPF mengenai pemerkosaan yang dilihatnya pada 14 Mei 1998 di Muara Angke, Jakarta Utara.
Sekitar jam 11.30, saya melihat beberapa orang mencegat mobil dan memaksa penumpang turun, kemudian menarik dua gadis keluar dari mobil.
Mereka melucuti pakaian dua perempuan itu dan memerkosanya beramai-ramai. Kedua perempuan itu mencoba melawan, namun sia-sia.
Setelah dua gadis itu berhasil melepaskan diri dari orang-orang biadab itu, saya mendekati dan mendekapnya. Saya kemudian membantunya mencarikan jalan aman untuk pulang. Karena saya tinggal di daerah itu, saya hafal jalan pintas menuju jalan raya.
Sesampai di perempatan Cengkareng, saya melihat beberapa mayat perempuan dalam keadaan telanjang dengan muka ditutup koran. Perempuan-perempuan itu tampak telah diperkosa, karena dari vagina mereka terlihat leleran darah yang mengering dan dikerubungi lalat.
Setelah menolong dua perempuan itu, saya pulang melewati jalan yang sama. Ketika saya sampai di perempatan Cengkareng, mayat-mayat perempuan sudah tidak ada lagi. Ke mana mayat-mayat itu? Siapa yang membawa mereka?
Bungkam
Mantan Koordinator TRK Divisi Kekerasan terhadap Perempuan, Ita Fatia Nadia, data versi TPGF yang mencatat 85 korban kekerasan seksual, belum mencerminkan jumlah pemerkosaan dan kekerasan seksual sesungguhnya yang terjadi selama Mei 1998.
Begitu juga dengan data Tim Relawan untuk Kemanusiaan Divisi Kekerasan Perempuan yang menyebutkan korban pemerkosaan pada Mei 1998 sebanyak 152 orang dengan 20 orang di antaranya meninggal dunia.
“Jumlahnya bisa lebih besar dari itu karena banyak korban memilih diam,” kata Ita.
Penderitaan amat berat yang dialami korban membuat sebagian dari mereka memilih bungkam. Ada korban yang memilih mengubah identitas dan bermigrasi ke luar negeri.
Menurut Ita, salah satu korban yang dia kenal memilih tinggal di Amerika Serikat. Korban itu bersama kawannya mengalami penganiayaan. Payudaranya dipotong oleh segerombolan orang di Jembatan Semanggi pada Mei 1998.
Aktivis perempuan Andy Yentriyani mengatakan, alih-alih mengungkapkan apa yang terjadi, para korban yang sebagian besar beretnis Tionghoa memilih menyelamatkan diri ke luar negeri, membentuk keluarga baru, dan melupakan peristiwa yang terjadi.
Korban yang telah memiliki keluarga baru sama sekali enggan membahas lagi peristiwa tersebut. Mereka khawatir keluarga barunya akan mengetahui tragedi pahit itu. Andy tak tahu pasti berapa banyak korban yang masih bertahan di Indonesia hingga saat ini.
"Tahun 2008 ada beberapa yang bertahan di Indonesia. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu," kata mantan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan itu.
Negara lalai
Andy Yentriyani menyayangkan ketidakhadiran aparat penegak hukum saat peristiwa kerusuhan dan pemerkosaan selama Mei 1998. Padahal sebelum ada peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, pasukan pengamanan menyebar hampir di seluruh titik ibu kota. Namun dari tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, nyaris tak ada aparat berjaga.
"Pertanyaannya, di mana pasukan tersebut? Itu penting sebagai pertanggungjawaban negara atas perlindungan rakyat," kata dia, Rabu (18/5).
Pemerintah, menurut Andy, seakan-akan tak percaya ada korban pemerkosaan dan kekerasan seksual pada Tragedi Mei 1998.
Saat ini pun pemerintah lalai dengan membiarkan laporan dari TGPF. Andy mengkritik aparat yang mensyaratkan adanya laporan korban untuk memproses kasus tersebut.
“Padahal ada trauma dan perasaan dari korban bahwa itu aib yang tidak bisa diungkapkan,” kata Andy.
Poses pengungkapan kebenaran ini pun, menurutnya, sampai sekarang dibiarkan menggantung oleh pemerintah.
"Dari data TGPF, ada indikasi kuat keterlibatan negara, baik kekerasannya maupun pembiarannya. Tapi negara lalai dan itu dibiarkan sampai sekarang," kata dia.
(yul/agk)


Sandyawan Sumardi, mantan Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang menangani sejumlah korban pemerkosaan Mei 1998. (CNN Indonesia/Yuliawati)