Top Stories
-
BUTO IJO itu Makanannya Uang, Sangat Rakus.
-
Mengapa Romo Tahu Saham Akan Turun dan Akan Naik?
-
Manusia Salah Jurusan
-
Salah Jurusan Pendidikan Tapi Sukses Dalam Karir
-
Scalping Jangan Pakai Acuan Harga Broksum!
-
Perang Dua Raja Teknologi Dunia Memanas, Taruhannya Rp 2.300 Triliun
-
Day Trade, Scalping
-
ABG 17 Tahun Disekap di Kamar Hotel Jakut, Pelaku WNA Ditangkap
-
Jika Harga Bergerak Hanya 2 Tik. Misal 5400 - 5450
Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 851
Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.
Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.
Read more: Yasonna Laoly Mundur sebagai Menteri Hukum dan HAM
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 650
Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.
Read more: Demokrat: Yasonna Bisa Dijerat Merintangi Penyidikan Harun
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 676
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)
SitindaonNews.Com | Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.
Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.
Read more: Ade Armando dkk Bikin Petisi Jokowi Pecat Yasonna Laoly
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 901
SitindaonNews.Com | Tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masuk hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya. Pernyataan otoritas pemerintah yang mengatakan Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari lalu dan sampai sekarang belum kembali, sementara menurut istrinya, Harun sudah kembali ke Indonesia.
Harun disebut Hilda sehari sebelumnya yaitu tanggal 6 Januari 2020 berada di Singapura. Saat itu pula disebut Hilda bila Harun sempat memberikan kabar padanya. "Dia sempat kirim kabar tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam katanya sudah tiba di Jakarta," kata Hilda saat ditemui di kediamannya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (21/1/2020).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 651

Insentif Direksi BPJS Kesehatan Rp 342 Juta/Bulan, DPR: Punya Hati?
SitindaonNews.Com, Jakarta | Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti besarnya insentif yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di tengah defisit keuangan yang sedang dialami perusahaan.
Anggota Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar membeberkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 651
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai tidak profesional sebagai jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Yasonna dipandang harus diberikan sanksi terkait keterlibatannya dalam tim hukum PDI Perjuangan.
“Fenomena ini menunjukkan kegagalan dari pemerintah sekarang yang tidak bisa membedakan antara kepentingan kelompok (partai politik) dengan kepentingan negara. Selain itu, ini juga menunjukan betapa tidak profesional dan kompetennya para pejabat negara yang dipilih oleh Jokowi,” kata aktivis antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar kepada JawaPos.com, Sabtu (17/1).
Read more: Yasonna Dinilai Tidak Profesional Sebagai Menkumham