Foto Indomie rasa saksang babi yang diduga editan. (Foto: Istimewa)

SitindaonNews.Com |  Belum reda soal kue klepon yang dikaitkan dengan agama,  kini muncul kegaduhan baru menyusul beredarnya foto Indomie rasa saksang babi khas Sumatera Utara yang terjadi sejak Senin malam (20/7/2020).

Humas PT Indofood CBP Sukses Makmur Lucy Suganda menyatakan bahwa foto itu tidak benar alias hoax, sekaligus menegaskan bahwa mereka hanya memproduksi produk maupun rasa yang halal.

"Itu hoaks. Indofood hanya memproduksi produk halal," ujarnya.

Melalui Twitter, @Indomielovers juga telah merespons beredarnya foto itu.

"Hai Indomielovers! Kami berkomitmen bahwa seluruh produk Indomie sudah mendapatkan sertifikasi HALAL dari MUI agar aman dikonsumsi, jadi kamu ngga perlu khawatir. Kami selalu memastikan keamanan produk Indomie selalu terjaga, demi kenyamanan kamu :)," tulis Indomie.

Sebelum dijawab langsung oleh Indomie, sebagian netizen sudah tahu kalau foto Indomie tersebut merupakan editan komputer. 

"ini candaan aja.. klo zoom pic dagingnya, keliatan pinggirannya di crop dgn sangat tidak rapi. artinya ini hanyalah tempelan," komentar akun @jantra_pribadi.

"kalo diliat dari desain, kayanya ga mungkin. cmiiw," komentar akun @Ibnusie.

"editan banget ga sih (fokus ke gambar daging pojok kanan bwh). kalaupun ada rasa saksang babinya mungkin cuma artifisial aja kali ya, tp ttp aja bakal kena cekal pasti sm organisasi u know who, MUI sm jd permasalahan nanti sm sertifikasi halalnya. halal kok ada tulisan babi," tulis akun @bisousbijoux96.

Sebelumnya diberitakan, jagat media sosial digemparkan oleh beredarnya foto mi instan merek Indomie rasa saksang babi. Foto Indomie dengan rasa yang haram bagi umat muslim itu beredar sejak Senin malam (20/7/2020) di sejumlah media sosial.

Foto tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter Uly Siregar @sheknowshoney. 

"Eh, konfirmasi, dong. Ini beneran apa bercanda? Aku sudah siap-siap nangis ini...," tulis Uly.

Foto itu pun telah membuat kegaduhan di jagat media sosial. Ada yang pro dan senang dengan adanya varian rasa Indomie itu, ada pula yang tidak senang dan cemas.

"Siap siap nabung untuk nyerok saham Indofood saat produk ini beneran muncul," tulis akun @Zuheroo.

"Kayaknya mustahil, release rasa babi di Indonesia yang hyper religious bisa jadi death sentence dan auto bankruptcy buat Indofood," kata yang lain.

Sumber: indozone.id

SitindaonNews.Com | Tim Intelijen dan Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau menggali informasi dari lima jaksa yang diduga mengetahui dugaan kasus pemerasan terhadap puluhan kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) hingga akhirnya mereka mengajukan pengunduran diri.

"Kalau ada oknum yang terlibat kita tindak. Bisa hukuman berat, dipecat atau cabut jabatan fungsional," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati dalam keterangan pers di Gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, Senin.

Meski begitu, Mia mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah ada oknum Korps Adhyaksa yang terlibat dalam perkara tersebut.

Sedikitnya, lima jaksa dari Kejaksaan Indragiri Hulu yang telah diperiksa. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis malam (16/7) hingga Jumat dinihari keesokan harinya. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto yang langsung mengawasi pemeriksaan tersebut.

"Kami harus dalami dulu. Belum selesai. Kalau sebut orangnya kan itu kami gegabah. Pada intinya mereka sudah diperiksa. Bahkan tim kami sampai menginap di kantor," ujarnya.

Usai pemeriksaan internal, Mia mengatakan pemeriksaan masih dilanjutkan pada hari ini dengan memanggil belasan orang di antaranya Kepala SMP Negeri Indragiri Hulu, bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Inspektorat Pemkab Indragiri Hulu.

Pemeriksaan masih akan terus berlanjut mengingat pimpinan pusat juga tengah menunggu laporan akibat isu-isu, kata dia.

Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto juga mengatakan pemeriksaan perkara itu masih terus berlangsung. "Dari sisi staf Kejaksaan bahwa mereka tidak pernah menerima. Tapi akan kami dalami terlebih dahulu. Termasuk siapa yang mengumpulkan uang atau ada pihak yang mengatasnamakan kejaksaan kita dalami juga," ujarnya.

Dia juga menjelaskan jika Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau pada hari ini telah mendatangi kejaksaan. Ia menjelaskan inti pertemuan itu adalah bahwa bendahara sekolah menginginkan agar adanya pendampingan dari kejaksaan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk dana BOS.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Taufik Tanjung, mengatakan total ada 11 kepala SMP Negeri asal Inhu yang dipanggil Kejaksaan. "Resminya ada enam Kepsek yang sudah dimintai keterangan. Nanti ada lima lagi. Jadi keseluruhan 11," kata Taufik.

Taufik menjelaskan, dugaan pemerasan itu sejatinya telah terjadi sejak 2016 lalu. Modusnya adalah adanya LSM Tipikor Nusantara menyurati para kepala sekolah terkait penggunaan dana bos. Mereka mengancam akan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana BOS ke kejaksaan.

Sumber: antaranews.com

Foto: Istimewa/Putra Nasution. |  Satu anggota keluarga yang hanyut di sungai Bahapal ditemukan 

SitindaonNews.Com | Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan pencarian dan evakuasi terhadap 6 orang korban hanyut di Sungai Bahapal, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Satu anggota keluarga yang sebelumnya hilang karena hanyut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Humas Kantor SAR Medan, Hisar Turnip menjelaskan lima korban tewas karena hanyut sebelumnya sudah ditemukan terlebih dulu pada Minggu, 19 Juli 2020. Pun, korban terakhir yang ditemukan bernama Rahman (38).

“Korban ditemukan sekitar pukul 17.30 wib, pada posisi kira-kira 1 km dari lokasi kejadian,” kata Hisar di Medan, Selasa 21 Juli 2020.

Selain Rahman, lima korban lain yang ditemukan duluan masing-masing bernama Evi Naibaho (44), Firli Ayu (12), Fitri Ayu (10), Febi Ayu (8) dan Rizki (8). Seluruh korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan dan dikebumikan.

Seluruh korban ini, merupakan warga Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

"Dengan ditemukan korban terakhir. Operasi pencarian dinyatakan ditutup," tutur Hisar.

Sebelumnya, Kronologis kejadian tersebut, berawal dari satu keluarga ini berkunjung ke rumah kerabat keluarganya yang tak jauh dari lokasi Sungai tersebut. 

Kemudian, seluruh korban pun mandi di Sungai tersebut. Diduga keenam korban itu hanyut, karena tidak bisa menahan derasnya arus sungai tersebut.

Mereka pun terbawa arus dan hanyut hingga temukan dalam keadaan meninggal dunia

Sumber: viva.co.id

"Ini keberhasilan Ditpolair mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perompak. Mereka ini perompak di laut yang banyak meresahkan saudara-saudara kita para nelayan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya, Jakarta Utara, Senin.

Penyidik Polairud kemudian memeriksa keempat tersangka dan diperoleh pengakuan awal bahwa kelompok ini sudah beraksi selama dua tahun terakhir.

"Dari kurun waktu dua tahun, mereka melakukan hampir setiap minggu sekali bahkan ada yang dua kali melakukan. Sasarannya adalah para nelayan," kata Yusri.

Pihak kepolisian memperkirakan nilai kerugian yang disebabkan oleh para tersangka ini jika dijumlahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kerugian yang disebabkan kepada para nelayan sekitar hampir kurang lebih Rp10 miliar kalau kita hitung semuanya," ujarnya.

Komplotan ini beraksi dengan mengincar kapal yang baru selesai melaut dan ingin kembali ke darat. Setelah menemukan sasarannya, komplotan ini kemudian mencegat kapal itu mulai melancarkan aksinya.

"Modus operandinya memberhentikan kapal nelayan dan diambil hasil tangkapannya dan uang. Diancam dengan senjata api dan senjata tajam yang ada," tambahnya.

Yusri mengatakan kelompok ini tidak hanya menjarah ikan hasil tangkapan serta uang hasil penjualan, kelompok ini bahkan mengambil paksa bahan bakar yang ada di kapal incarannya.

Jadi bukan hanya ikan dan uang saja, bahkan BBM (bahan bakar minyak) nelayan pun dijarah mereka," kata Yusri.

Barang bukti kejahatan yang berhasil diamankan antara lain ikan hasil jarahan, uang tunai, senjata rakitan, airsoft gun, senjata tajam jenis kapak, badik dan parang serta beberapa jeriken berisi BBM hasil jarahan.

Atas perbuatanya, para tersangka dikenakan Pasal 365, 368 dan UU Darurat nomor 12 tahun 2001 dan UU 45 tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Sumber: .antaranews.com

Sumber: republika.co.id

SitindaonNews.Com | Media sosial dihebohkan dengan salah satu unggahan yang menyebutkan bahwa mahasiswa yang lolos Seleksi Mandiri (SM) di Institut Teknologi Bandung (ITB) wajib melampirkan Jaminan Kemampuan Keuangan (JKK) untuk biaya pendidikan.

Tak tanggung-tanggung dalam persyaratan tersebut, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diminta memberi jaminan dalam bentuk rekening bank milik orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan dengan nominal minimum Rp 100 juta.

"SM ITB SKRG ADA UANG PANGKALNYA!!!! Ya Allah uang pangkal SBM 40 juta, selain SBM 25 juta. Harus nyantumin rekening orang tua dengan nominal minimum 100 juta. KENAPA BARU DIUPDATE SKRG WOIII!! GUA UDAH DAFTAR DAN GA AKAN AMBIL," tulis pengguna Twitter, @mudirans atau Muhammad Dwi Iranto, pada Sabtu 18 Juli 2020.

Dalam unggahannya, dilampirkan tangkapan layar website ITB tentang informasi tersebut. Calon mahasiswa diminta mengunggah salinan bukti rekening pada saat pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru ITB 2018.

Dwi mengungkapkan ia tertarik mengikuti Seleksi Mandiri ITB lantaran biaya pendidikannya yang hanya mewajibkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tanpa uang pangkal. Namun hanya lima hari sebelum penutupan pendaftaran, ternyata ada perubahan kebijakan yang mewajibkan lampiran jaminan kemampuan keuangan tersebut.

"Makanya saya kecewa sekali dengan perubahan yang begitu mendadak, serta sudah byk juga yang mendaftar jalur ini karena tertarik oleh biaya pendidikan yg hanya UKT saja tanpa uang pangkal. Awalnya saya sanggup dan akhirnya mendaftar karena belum ada kebijakan baru ini," cuitnya.

Saat ini dalam website resmi SM ITB, syarat JKK telah diubah. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus diwajibkan mengunggah Surat Pernyataan Kemampuan Pembayaran atau Uang Kuliah Tunggal Selama Masa Studi. (ren)

Sumber: .viva.co.id

Artis peran HH dihadirkan saat konferensi pers kasus prostitusi yang melibatkannya, Selasa (14/7/2020) malam. (Istimewa)

SitindaonNews.Com | Polisi akhirnya memberikan keterangan resmi kasus prostitusi yang menjerat artis peran berinisial HH. Perempuan berusia 23 tahun itu hanya ditetapkan sebagai saksi. Begitu juga laki-laki berinisial A yang menggunakan jasa HH. Dia merupakan seorang pengusaha.

Sementara itu, polisi menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah R dan J. Tersangka R merupakan sopir taksi online yang membantu HH selama di Kota Medan. Sementara J yang kini masih buron merupakan orang yang diduga muncikari dari HH.

“Dari hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka yaitu saudara R. Saudara R yang ada di depan ini menjemput saksi dari bandara menuju TKP, kemudian membantu saksi HH selama di Medan dan dijanjikan uang untuk mengurus saksi Saudara HH saat ada di Medan,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko di Mapolrestabes Medan, Selasa (14/7/2020) malam.

Sumber: .idntimes.com

SitindaonNews.Com | Seorang warga Iran, yang diduga menjadi mata-mata badan intelijen Amerika Serikat dan Israel, dieksekusi mati, Senin, demikian laporan kantor berita IRIB.

Pengadilan di Iran pada bulan lalu memutuskan Mahmoud Mousavi-Majd, yang ditangkap pada 2018, telah memata-matai mantan komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Qassem Soleimani. Majelis hakim menyebut aksi mata-mata itu tidak terhubung dengan insiden tewasnya Soleimani pada awal 2020.

Soleimani, pemimpin pasukan khusus Quds, Garda Revolusi Iran, tewas akibat serangan pesawat nir-awak
(drone) di Irak pada 3 Januari. Amerika Serikat menuduh Soleimani mendalangi serangan sejumlah milisi di kawasan.

Eksekusi itu dilakukan saat jutaan warga Iran memprotes hukuman mati yang dijatuhkan terhadap tiga pria karena mereka diduga terlibat pada aksi protes anti-pemerintah November 2019.

Hukuman mati terhadap tiga pria itu telah ditunda, kata salah satu pengacara mereka, Babak Paknia, Minggu (19/7).

Sejumlah aktivis hak asasi manusia mengatakan vonis mati itu bertujuan mengintimidasi pengunjuk rasa lain di masa depan.

Sejumlah saksi mengatakan aparat keamanan menembakkan gas air mata, Kamis (16/7), untuk membubarkan massa aksi di Kota Behbahan di wilayah barat daya Iran. Massa memprotes kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dan menolak vonis mati terhadap tiga pengunjuk rasa.

Sebuah slogan dalam Bahasa Farsi yang berbunyi "Jangan Eksekusi Mati" telah diunggah sebanyak jutaan kali minggu lalu.

Sumber: antaranews.com

"Yang bersangkutan masih dalam perawatan di RS. Belum tuntas (pemeriksaan). Yang bersangkutan sakit"

SitindaonNews.Com | Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan pemeriksaan terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait pemberian keistimewaan terhadap buronan Joko Tjandra masih belum rampung dilakukan  karena yang bersangkutan masih dirawat di rumah sakit.

"Yang bersangkutan masih dalam perawatan di RS. Belum tuntas (pemeriksaan). Yang bersangkutan sakit," kata Brigjen Awi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Penyidik masih menunggu kondisi kesehatan Prasetijo membaik untuk melanjutkan pemeriksaan.

"Kalau dia sudah baikan, sehat, tentunya akan di BAP (berita acara pemeriksaan) lagi," tuturnya.

Buah Segar Indonesia  by BUGARINDO

Dari hasil investigasi Tim Khusus Bareskrim bersama Div Propam Polri, diketahui Brigjen Prasetijo Utomo berangkat satu pesawat dengan buronan Joko Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat.

"Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak. Dan info yang kami dapatkan, yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO (Joko Tjandra)," katanya.

Prasetijo telah dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan digeser ke bagian Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan.

Mutasi jabatan itu buntut dari penerbitan surat jalan oleh Prasetijo untuk Joko Tjandra. Prasetijo dinilai telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya.

Dari hasil penyelidikan, Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Joko Tjandra itu atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan.

Tak hanya itu, pemberian surat keterangan sehat bebas COVID-19 untuk Joko juga melibatkan Prasetijo.

Sumber:  antaranews.com

 Sejumlah warga saat berbelanja tanpa memakai masker di Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/7). Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum dan akan diberlakukan mulai Senin (27/7) mendatang. Republika/Putra M. Akbar

SitindaonNews.Com | Aparat Satpol PP Kota Depok akan melakukan penilangan dan sanksi denda Rp 50 ribu bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker. Kebijakan itu dibuat berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No. 45 tahun 2020 dan Hasil Rapat Tim Gugus Tugas Covid 19 Kota Depok tentang Gerakan Depok Bermasker.

"Kami akan mulai melakukan sosialisasi Gerakan Depok Bermasker pada Senin (20/7). Setelah itu pada Kamis (23/7) baru kami akan lakukan penilangan  dan saksi denda Rp 50 ribu bagi warga yang kedapatan tidak bermasker di tempat umum," ujar Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda  Ratnanurdianny di Balai Kota Depok, Senin (20/7).

Dia menambahkan, proses tilang berdenda ini akan diberikan kwitansi. Tapi, untuk warga tak bermasker yang sedang makan, berpidato dan berolahraga tidak di razia.

"Dana denda akan masuk ke kas daerah sesuai peraturan. Jadi, supaya tidak terkena denda dan bisa melindungi diri serta keluarga, mari kita selalu menjaga jarak sosial, sering mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah," harap Lienda.

Menurut juru bicara Gugus Tugas Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana, pihaknya mulai Senin 20 Juli hingga Rabu 22 Juli 2020 akan menggelar Gerakan Depok Bermasker yang akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga Selesai.

"Hal ini dilakukan untuk menggalakkan kembali Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penggunaan masker di Kota Depok sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa adaptasi kebiasaan baru," tuturnya.

Dadang mengungkapkan, Gerakan Depok Bermasker ini akan dilakukan secara serentak di ima titik yakni di Simpang Pasar Musi, Simpang KSU Sukmajaya, Simpang Juanda, Simpang Ramanda dan Simpangan Tugu Jam Siliwangi Pancoran Mas.

"Gerakan Depok Bermasker ini akan diisi dengan aksi simpatik, sosialisasi terkait penggunaan masker dan edukasi PHBS. Setalah itu, pada Kamis (23/7) baru kami akan lakukan razia bagi warga yang tak bermasker dengan denda Rp 50 ribu," tegasnya.

Sumber" republika.co.id

"Saya jujur saja pak jaksa di forum pengadilan ini saya menyampaikan bahwa saya menerima uang 15 ribu dolar Singapura itu fakta dan saya harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum"

SitindaonNews.Com | Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengakui menerima uang 15 ribu dolar Singapura dari kader PDIP Saeful Bahri melalui perantaraan Agustiani Tio Fridelina.

"Saya jujur saja pak jaksa di forum pengadilan ini saya menyampaikan bahwa saya menerima uang 15 ribu dolar Singapura itu fakta dan saya harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum," kata Wahyu dalam sidang pemeriksaan terdakwa secara virtual di Jakarta, Senin.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani didakwa menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1 kepada Harun Masiku. Wahyu juga didakwa menerima suap Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Baik Wahyu maupun Agustiani tidak hadir di persidangan tersebut. Hanya majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU) KPK dan pengacara kedua terdakwa yang hadir secara fisik di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Tapi bila pertanyaannya terkait apa, sebenarnya itu tidak terkait dengan permintaan PDIP karena surat PDIP itu memang tidak mungkin dilaksanakan," ujar Wahyu menambahkan.

Dalam dakwaan disebut, uang diserahkan pada 17 Desember 2019 dari Harun Masiku kepada Saeful Bahri sebesar Rp400 juta. Selanjutnya ditukarkan menjadi 20 ribu dolar Singapura untuk diberikan kepada Wahyu sebagai "down payment".

Uang diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani sedangkan sisa uang dari Harun dibagi rata Saeful dan penasihat hukum PDIP Donny Tri Istiqomah masing-masing Rp100 juta.

"Pada waktu itu seingat saya konteksnya adalah Bu Tio menawarkan ke saya ada dana operasional pada 17 Desember 2019, seingat saya Bu Tio pernah menyampaikan dana dari Saeful," ucap Wahyu.

"Kami mohon terdakwa jelaskan dengan jujur!" kata JPU KPK Ronald Worotikan menegaskan.

"Dana operasional bukan berasal dari saya tapi dana operasional yang menyampaikan bu Tio, beberapa menit sebelum terima uang dari Bu Tio, saya ketemu Saeful di Pejaten Village," jawab Wahyu.

"Di BAP saudara mengatakan 'Selanjutnya saya mengetahui perwakilan PDIP Donny, Tio dan Saeful mendekati saya agar Harun dapat menggantikan Riezky, saat itu Donny mengatakan ada dana operasional yang tidak terbatas tapi saya tidak ingat kapan penyampaiannya di kantor saya', apakah ini benar?" tanya jaksa Ronald.

"Betul," jawab Wahyu.

"Sering dapat dana dari partai?" tanya jaksa.

"Selama ini tidak ada dana operasional dari partai tapi kami memang kita sering memroses surat, saya berniat bagaimana tidak menggunakan uang itu supaya saya tidak terima uang itu," jawab Wahyu.

Terkait perkara ini, Saeful Bahri sudah divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denga Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan sedangkan Harun Masiku masih berstatus buron.

Sumber:antaranews.com

Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut China Selatan,(Foto: cpf.navy.mil)

SitindaonNews.Com | Keperkasaan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di perairan Laut China Selatan sepertinya hanya sebuah cerita belaka, buktinya China sama sekali tak berkutik menyaksikan segerombolan kapal perang dan dua kapal induk Amerika Serikat (AS) bermanuver di atas perairan yang diklaim 90 persen masuk dalam peta Tiongkok itu.

Hari ini, kekuatan Angkatan Bersenjata AS kembali menunjukkan taringnya di Laut China Selatan. Dua kapal induk AS, USS Nimitz Carrier Strike Group (CSG) dan USS Ronald Reagen CSG, beserta sejumlah kapal perusak rudal AS lainnya tetap melanjutkan latihan high end duel carrier di perairan Laut China Selatan.

Tidak tanggung-tanggung, AS mempertontonkan kekuatan tempur angkatan lautnya di depan mata pasukan militer Xi Jinping. Mereka menerjunkan Nimitz Carrier Strike Group yang terdiri dari kapal induk USS Nimitz (CVN 68), Carrier Air Wing (CVW) 17, kapal penjelajah rudal berpemandu USS Princeton (CG 59), kapal perusak rudal USS Sterett (DDG 104) dan USS Ralph Johnson (DDG 114) sekaligus hari ini di wilayah sengketa Laut China Selatan. Kekuatan tempur AS itu dikerahkan dengan dalih melakukan operasi keamanan maritim dan upaya kerja sama keamanan teater Laut China Selatan.

“Grup Pemogokan Nimitz dan Reagan Carrier beroperasi di Laut Cina Selatan, di mana pun hukum internasional mengizinkan, untuk memperkuat komitmen kami pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebuah peraturan berdasarkan aturan internasional, dan kepada sekutu dan mitra kami di kawasan ini,” kata Komandan Nimitz Carrier Strike Group, Laksamana Muda Jim Kirk dikutip VIVA Militer dari cpf navy, Jum’at, 17 Juli 2020.

“Keamanan dan stabilitas sangat penting untuk perdamaian dan kemakmuran bagi semua bangsa, dan untuk alasan itulah Angkatan Laut AS telah hadir dan siap di Pasifik selama lebih dari 75 tahun,” tambahnya.

Lebih jauh Laksamanan Kirk menjelaskan, USS Nimitz dan Ronald Reagan CSGs telah mengangkut lebih dari 12.000 pelaut dan marinir dalam kegiatan latihan pertahanan udara taktis untuk menjaga kesiapan dan kemahiran berperang. Kekuatan pemogokan dua kapal induk itu melatih kesiapan tertinggi untuk memastikan daya tanggap terhadap segala kemungkinan situasi melalui proyeksi daya.

Kendati demikian, Kirk tetap tidak menjelaskan secara spesifik bahwa pengerahan kekuatan tempur AS itu di Laut China Selatan itu secara khusus dilakukan untuk menghadapi kekuatan militer PLA yang belakangan ini telah membuat gerah sejumlah negara di sekitar Indo-Pasifik.

“Kehadiran dua operator di Laut Cina Selatan tidak menanggapi setiap peristiwa politik atau dunia tertentu, tetapi merupakan bagian dari integrasi reguler untuk melatih dan mengembangkan interoperabilitas taktis. Selama lebih dari 75 tahun, Angkatan Laut AS telah mengoperasikan beberapa operasi kekuatan serang kapal induk di kawasan ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu ketegangan di sekitar Luat China Selatan meningkat ketika tentara PLA melakukan latihan militer selama lima hari berturut-turut di Kepulauan Paracels yang diklaim oleh Vietnam sebagai wilayah negara Vietnam.

Protes keras disampaikan oleh Vietnam di forum ASEAN. Vietnam menuding China telah memprovokasi negara-negara yang berada di wilayah Indo-Pasifik karena telah melancarkan latihan militer di Pulau Paracel. Tidak hanya Vietnam, Filipina pun ikut mengecam kegiatan militer China itu di Laut China Selatan. Menurut Filipina, kegiatan militer China itu sebagai salah satu upaya China untuk menggencarkan klaim terhadap wilayah perairan China kepada negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Latihan militer China itu kemudian direspon oleh Amerika Serikat (AS). Selang satu hari setelah latihan militer China digelar, dua kapal induk AS secara tiba-tiba meringsek masuk ke perairan Laut China Selatan dengan dalih melakukan latihan militer serta melakukan operasi menjaga keamanan di kawasan jalur perairan internasional.

Militer China benar-benar tidak berkutik dibuat AS. Kehadiran armada tempur AS di Laut China Selatan telah membangkitkan perlawanan negara-negara di Indo-Pasifik untuk menghadapi China. Bisa dikatakan China hari ini dikeroyok oleh negara-negara sekutu AS yang berada di wilayah Laut China Selatan. Vietnam, Brunai Darussalam, Australia, Filipina, dan Malaysia semua kompak mengutuk keras upaya klaimisasi yang dilakukan oleh Beijing terhadap wilayah Laut China Selatan.

Sumber: suaraharian.com