fbpx

1200426 pri sosialisasi rencana redenominasi 780x390Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.(KOMPAS/PRIYOMBODO)

SitindaonNews.Com | Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) kembali menggulirkan rencana redenominasi alias penyederhanaan uang rupiah ( redenominasi rupiah 2020). Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Redenominasi pernah dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Ada yang berhasil dengan baik, ada pula yang dampaknya tidak begitu berarti bagi perekonomiannya, bahkan mengalami kegagalan yang mendekatkan pada krisis ekonomi.

Berikut contoh 3 negara yang pernah berlakukan redenominasi.

1. Brasil

Brasil tercatat pernah melakukan redenominasi pada mata uangnya. Kendati demikian, negara ini mengalami banyak kerugian setelah mengubah jumlah digit karena buruknya kondisi ekonominya saat itu. Situasi politiknya juga masih bergejolak.

Pasca-redenominasi, mata uang Brasil terdepresiasi parah terhadap dollar AS. Tingkat inflasi juga naik tajam hingga sempat mencapai 500 persen per tahun.

Pemerintah dan Bank Sentral Brasil mengubah nomimal sekaligus mata uang dari cruzeiro menjadi cruzado sepanjang tahun 1986 sampai tahun 1989.

2. Korea Utara

Pemerintah komunis Korea Utara pernah melakukan redenominasi dengan mengubah 100 won menjadi 1 won. Namun realisasi di lapangan jauh dari sukses.

Di pemberlakukan redenominasi pada tahap awal, banyak warga yang panik karena kurangnya sosialisasi. Saat itu, banyak warga yang datang ke bank menggantikan uang lama dengan uang baru, namun stok uang baru malah banyak yang tidak tersedia.

Banyak kalangan menilai, redenominasi mata uang won Korea Utara dilakukan di waktu yang kurang pas, karena saat itu mereka tengah dilanda krisis.

3. Rusia

Rusia pernah melakukan redenominasi mata uangnya, namun upaya mengganti mata uang lama tak berjalan sesuai rencana. Di awal redenominasi, nilai tukar kurs mata uang rubel Rusia sempat terjun bebas.

Negeri Beruang Putih itu juga kurang melakukan sosialisasi masif penggunaan mata uang baru dan penarikan bertahap mata uang lama. Kondisi keuangan negara yang sulit juga berkontribusi pada kegagalan redenominasi.

Contoh sukses redenominasi

Turki jadi salah satu negara yang terbilang sukses menerapkan redenominasi. Negara Dua Benua itu melakukan redenominasi pada tahun 2005 dan prosesnya bertahap. Saat itu, setiap 1 dollar AS bernilai sekitar 100.000 lira (mata uang Turki). 

Dalam kurun waktu 7 tahun, Turki mulai menarik uang lira lama dan menggantinya dengan mata uang yang baru. Selama redenominasi, awalnya banyak warganya yang masih kebingungan dalam transaksi dengan dua mata uang yang berbeda.

Stabilitas ekonomi dan tingginya pertumbuhan ekonomi Turki saat itu, membuat redenominasi bisa dikatakan cukup berhasil dilakukan. Perlahan, uang lama sudah ditarik dari peredarannya dan digantikan dengan uang baru yang sudah akrab dipakai publik.

Meski demikian, beberapa tahun setelah sukses melakukan redenominasi, negara ini juga akhirnya dilanda krisis ekonomi parah. Krisis ekonomi di Turki bahkan masih berlanjut hingga saat ini. Meski sudah melakukan redenominasi, mata uang lira kembali terjun bebas di hadapan dollar AS. 

Redenominasi rupiah 2020 di Indonesia

Redenominasi sebenarnya bukan hal baru dan wacana ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pro dan kontra mewarnai wacana redenominasi tersebut, isunya timbul tenggelam digantikan riuh politik di Indonesia dan tak benar-benar direalisasikan hingga saat ini.

Pada tahun 2017, pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama BI mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang secara resmi.

 

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur BI (periode 2013-2018) dan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengajukan permohanan RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, pelaksanaan redenominasi ditargetkan bisa terealisasi pada 1 Januari 2020. Namun landasan hukumnya belum juga keluar. Wacana redenominasi pun kembali dilanjutkan, namun pembahasan payung hukumnya tak pernah selesai hingga berakhirnya masa kerja DPR periode 2014-2019.

Sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi Rupiah 2020 tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Kini rencana redenominasi kembali dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Lalu apa itu redenominasi?

Dikutip dari KBBI, redenominasi artinyapenyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang.

Senering pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1959. Saat itu, pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 diturunkan nilainya masing-masing menjadi pecahan Rp Rp 50 dan Rp 100.

Redenominasi adalah berbeda dengan sanering. Sanering adalah mengurangi nilai mata uang, sementara redenominasi hanya menyederhanakan nominal dan nilainya tidak berkurang.

Ada sejumlah manfaatn dilakukannya redenominasi. Di antaranya mempermudah perhitungan dalam praktik-praktik akuntansi seperti pembukuan hingga laporan keuangan sehingga lebih mudah dibaca.

Lalu, redenominasi juga terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Nilai tukar mata uang rupiah saat ini dinilai terlalu mahal, meski sebenarnya jumlah nominal pada uang tidak selalu mencerminkan kekuatan mata uang tersebut.

Sebagai contoh, pencantuman nominal rupiah di hadapan dollar AS dianggap terlalu banyak. Hal ini juga dianggap tidak praktis.

Misalnya, sebelum redenominasi 1 dollar AS saat ini adalah Rp 14.400, setelah redenominasi maka 1 dollar AS menjadi Rp 14,4.

Dengan pengurangan nominal pada rupiah, diharapkan menciptakan persepsi yang lebih baik mengenai perekonomian Indonesia, peningkatan efisiensi, serta penghematan signifikan dalam biaya pencetakan uang.

Redenominasi juga diperlukan untuk menyederhanakan uang yang nilainya terus menerus tergerus inflasi. Pelaksanaan redenominasi juga butuh waktu yang panjang, dari mulai sosialisasi hingga penarikan uang lama yang beredar dan menggantinya dengan uang yang baru.

Sumber: kompas.com

IMG 20200712 184713

SitindaonNews.Com | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat sepanjang 143,5 km. Jalan tol ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta untuk mempermudah akses dari Medan ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan tol ini menelan biaya investasi sekitar Rp13,4 triliun, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp9,6 triliun. Adapun pembangunan Jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat akan dilengkapi dengan enam buah Simpang Susun (SS) di Inderapura, Tebing Tinggi, Serbelawan, Simpang Susun Raya, Seribudolok, dan Parapat.

Setelah terhubung, tol ini diharapkan nantinya membuat jarak dari kota Medan menuju Danau Toba dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam.

"Dengan terbangunnya akses jalan akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata. Karena akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata," kata Menteri Basuki, dikutip dari keterangannya, Sabtu (11/7).

Tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan menjadi lanjutan dari jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 km. Saat ini, jalan tol MKTT yang dibangun oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah rampung dan beroperasi penuh pada 2019 serta terhubung dengan Jalan Tol Belawan – Medan - Tanjung Morawa (Belmera).

Pembangunan jalan tol ini ditugaskan kepada PT Hutama Karya. Selanjutnya PT Hutama Karya bersama PT Jasa Marga dan anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Toll Road membentuk BUJT yakni PT Hutama Marga Waksita dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Proses Pembangunan

Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat terdiri dari enam seksi yaitu, seksi 1 Tebing Tinggi- Inderapura (20,40 km), seksi 2 Kuala Tanjung - Inderapura (18,05 km), seksi 3 Tebing Tinggi - Serbelawan (30 km), seksi 4 Serbelawan - Pematang Siantar (28 km), seksi 5 Pematang Siantar - Seribudolok (22,3 km), dan Seksi 6 Seribudolok – Parapat (16,7 km).

Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat mendapatkan dukungan pembiayaan Pemerintah guna meningkatkan tingkat kelayakan investasinya. Dukungan tersebut berupa pembangunan sebagian konstruksi jalan tol pada Seksi 5 dan 6 (Pematang Siantar – Prapat). Saat ini untuk kedua seksi tersebut dalam proses penyiapan green book di Bappenas dan persiapan readiness criteria (FS, Amdal dan basic design).

Sementara itu PT Waskita Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengerjakan seksi 2 dan 3, sedangkan PT Hutama Karya mengerjakan seksi 1 dan 4. Untuk seksi 1 saat ini progresnya mencapai 67,85 persen ditargetkan selesai kunstruksi Maret 2021, seksi 2 progresnya mencapai 37,20 persen ditargetkan selesai konstruksi Oktober 2021, seksi 3 progresnya mencapai 43,96 persen ditargetkan selesai konstruksinya Juli 2021, dan seksi 4 progresnya mencapai 27,33 persen ditargetkan selesai konstruksi Oktober 2021.

Sumber: merdeka.com

1593733836335

SitindaonNews.Com | Pemegang lisensi waralaba restoran Pizza Hut terbesar di Amerika Serikat, NPC International Inc., mengajukan kebangkrutan karena makin sengitnya persaingan bisnis di masa pandemi virus Corona.

Perusahaan tersebut mengajukan proteksi kebangkrutan Chapter 11 di pengadilan Distrik Selatan Texas pada hari Rabu kemarin, 1 Juli 2020. NPC, yang didirikan pada tahun 1962 mengoperasikan 1.227 outlet Pizza Hut dan 393 toko Wendy’s di seluruh AS.

NPC dan Pizza Hut tengah berjuang di tengah meningkatnya biaya tenaga kerja dan makanan sambil mencoba memperluas jangkauan layanan pengiriman. Perusahaan yang berbasis di Overland Park, Kansas tersebut juga tengah menghadapi persaingan ketat dari sejumlah restoran lain seperti Domino's Pizza Inc. dan Papa John's International Inc.

HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA 

FB IMG 1593470640259

Adapun NPC memiliki beban utang senilai US$ 903 juta. Perusahaan tersebut telah melakukan pra-negosiasi perjanjian restrukturisasi dengan 90 persen kreditur tingkat pertama dan 17 persen kreditur tingkat kedua.

Namun pengajuan kebangkrutan ini bukan berarti Pizza Hut dan Wendy gulung tikar. NPC dapat terus beroperasi sambil menyusun rencana untuk membayar utang dan merombak bisnis. Kebangkrutan ini juga tidak mempengaruhi ribuan gerai Pizza Hut dan Wendy lainnya yang dimiliki oleh pemegang waralaba lain.

Berdasarkan kesepakatan dengan para krediturnya, NPC akan mulai menjual restoran Wendy dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 24 Juli untuk membuat kesepakatan dengan kreditur lain dan Pizza Hut sendiri mengenai cara restrukturisasi bisnis pizza NPC.

Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, NPC akan mencoba menjual sejumlah restoran Pizza Hut, menurut garis besar restrukturisasi yang diajukan ke pengadilan.
"Meskipun pengajuan Chapter 11 NPC telah direncanakan, kami melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk restoran Pizza Hut yang dipegang NPC," kata juru bicara Pizza Hut dalam e-mail, seperti dikutip Bloomberg.

Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan saham PT Sarimelati Kencana Tbk. yang merupakan pemegang lisensi waralaba restoran Pizza Hut di Indonesia?

 

Berdasarkan data Bloomberg, harga saham emiten berkode saham PZZA tersebut sontak melemah sejak awal perdagangan. Hingga penutupan pasar sesi I kemarin, Kamis, 2 Juli 2020, harga saham PZZA sudah melorot 2,5 persen atau 20 poin ke level Rp 780.

Sepanjang tahun berjalan atau year-to-date, saham PZZA sudah melemah 30,67 persen. Saham PZZA sebenarnya sudah mendapatkan katalis positif dari pembukaan tenant di pusat perbelanjaan pada pertengahan Juni lalu.

Direktur Sarimelati Kencana Jeo Sasanto menegaskan bahwa masalah yang terjadi di tubuh NPC international Inc sejak awal tahun 2020 sama sekali tidak berhubungan dan tidak berdampak dengan bisnis PZZA di Indonesia.

“NPC International Inc yang diisukan bangkrut adalah salah satu dari beberapa franchise di Amerika. Jadi bukan headquarter atau franchisor Pizza Hut,” kata Jeo ketika dihubungi, Kamis, 2 Juli 2020.

Ia menerangkan bahwa franchisor atau pemilik hak waralaba Pizza Hut adalah Yum Brands Inc. yang juga sekaligus adalah pemilik brand Taco Bell & KFC. Yum Brands Inc. sebagai pemilik brand Pizza Hut dinilai memang memiliki banyak franchisee di seluruh dunia yang berbeda kepemilikan dan performa kinerja keuangannya.

“Secara umum, bisnis Pizza Hut di AS memang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Tetapi di beberapa bagian dunia lainnya sedang mengalami pertumbuhan yang pesat terutama di Asia dan Afrika, termasuk di Indonesia,” ucap Joe.

Sebagai gambaran, kinerja emiten restoran tersebut memang terimbas pandemi Covid-19 pada semester pertama tahun ini. Hal ini terlihat dari laporan keuangan kuartal 1/2020 yang mana perusahaan mencatatkan penurunan laba bersih 84,95 persen secara tahunan meskipun pendapatannya bertumbuh 5,91 persen secara tahunan.

Sementara itu, perseroan masih berbelas kasih memberikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp 90,02 miliar. Angka ini setara 45 persen dari total laba komprehensif untuk tahun buku 2019

Sumber: bisnis.tempo.co

5efcd697d2287Wilayah Maining 33 salah satu lokasi tambang rakyat di Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. 

SitindaonNews.Com | Masyarakat suku Korowai, sangat bergantung dengan penambangan emas tradisional yang berada di wilayah Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Meski berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, wilayah Korowai diapit empat kabupaten lain, yakni Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digooel, dan Kabupaten Mappi.

Tapi, akses transportasi ke wilayah terisolir itu sangat terbatas.

Pilihan tercepat menggunakan helikopter dari Kabupaten Boven Digoel. Butuh waktu sekitar satu jam penerbangan mencapai wilayah itu.

Atau, warga bisa menggunakan logboat dari Boven Digoel selama satu hari perjalanan. Kemudian, dilanjutkan berjalan kaki selama dua hari perjalanan menuju kawasan penambangan rakyat korowai.

Lokasi yang terisolir membuat harga bahan pokok di kawasan itu cukup mahal.

HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA 

FB IMG 1593470640259

Di kawasan tambang emas tradisional di Korowai, tepatnya di Maining 33, Distrik Kawinggon, Pegunungan Bintang, harga satu karung beras berukuran 10 kilogram mencapai Rp 2 juta.

Beras 10 kilogram itu emas empat gram, kalau dibeli dengan uang, satu karung itu harganya Rp 2 juta," kata salah satu pengelola Koperasi Kawe Senggaup Maining Hengki Yaluwo di Korowai, seperti dikutip dari AntaraRabu (1/7/2020).

Hengki menyebut, harga beras tersebut hampir sama di puluhan lokasi tambang rakyat lainnya di wilayah Korowai.

Tak cuma beras yang mahal, harga mi instan dan bahan pokok lainnya juga tinggi.

Satu kardus mi instan dijual seharga Rp 1 juta.

"Mi instan satu karton kalau ditukar dengan emas itu, dua gram, satu karton Rp 1 juta, satu bungkus Rp 25.000," kata Hengki.

Sementara itu, ikan kaleng berukuran bersar dijual seharga Rp 150.000.

Harga kebutuhan lain juga tinggi. Hengki mencontohkan ponsel yang dibanderol per gram emas.

Menurutnya, ponsel tergantung merek dijual seharga 10 gram sampai 25 gram emas.

Bergantung hidup dari tambang emas

Wilayah Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang, masih terisolir dan tertinggal. Kawasan itu tak tersentuh pembangunan pemerintah.

Salah satu pemilik dusun Kali Dairam Korowai di Maining 33, Ben Yarik mengatakan, suku Korowai merupakan penghuni asli kawasan itu.

"Bertahun-tahun pemerintah tidak pernah membangun Korowai, Tuhan yang memberikan hasil emas bagi kami, sehingga kami bisa menambang dan membantu kami," kata Ben.

Ben mengatakan, tambang emas tradisional merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat.

Ia berharap pemerintah tak menutup penambangan tradisional itu. Sebab, kawasan tambang tradisional itu menghidupi ekonomi masyarakat sekitar.

"Kasihan ini, banyak masyarakat tidak lagi diperhatikan dan terus tertinggal. Selagi masih ada emas yang menjamin," ujarnya.

Sumber: kompas.com

1593644006706

"Beberapa negara defisit di ruang fiskalnya, bahkan sudah melebihi batas"

SitindaonNews.Com | Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi karena pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial.

"Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menghilangkan progres dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah selama beberapa tahun terakhir, terutama mengenai kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA 

FB IMG 1593470640259

"Indonesia, misalnya mengalami kemunduran pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan sekitar 5 tahun karena pandemi yang berjalan selama 6 bulan," ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa pandemi ini berdampak pada perekonomian negara secara signifikan yang berarti sumber pendanaan untuk mencapai tujuan akan tertahan.

"Pendapatan dari perpajakan turun karena semua aktivitas ekonomi terkontraksi dan pada saat yang sama kebutuhan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus untuk mengembalikan ekonomi naik cukup dramatis," katanya.

Terlebih lagi, dia menegaskan bahwa pandemi telah mampu menyerang segmen terbawah, yaitu sektor informal, UMKM, sampai masyarakat miskin sehingga desain pemulihan ekonomi Indonesia menitikberatkan pada kelas bawah.

"Untuk Indonesia, kita melakukan itu. Banyak restrukturisasi yang kita didedikasikan untuk UMKM melalui kebijakan pemerintah, yaitu subsidi dan lainnya. Jadi, mereka bisa bertahan di situasi ini," ujarnya.

Berkaca dari Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk meningkatkan defisit dari 1,7 persen terhadap PDB menjadi 6,3 persen.

"Naik signifikan. Beberapa negara defisit di ruang fiskalnya, bahkan sudah melebihi batas. Akan tetapi, Indonesia beruntung karena punya defisit lebih rendah. Jadi, semua negara menghadapi masalah yang sama," katanya.

Dalam hal ini lembaga multilateral, menurut dia, bisa menjadi penolong dalam pembiayaan dalam rangka penangan dampak COVID-19, khususnya untuk negara berkembang dan berpendapatan rendah.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, bantuan pembiayaan dari lembaga multilateral itu belum memadai karena kebutuhan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 lebih besar.

"Saya mengapresiasi beberapa institusi multilateral yang merespons cepat dengan menyediakan pembiayaan. Akan tetapi, itu tidak memadai karena pembiayaan lebih besar dibanding yang telah disediakan oleh institusi multilateral," katanya.

Ia mengatakan bahwa bantuan yang belum memadai itu pada akhirnya memaksa berbagai negara berkembang dan berpendapatan rendah berlomba untuk menerbitkan surat utang di pasar global.

"Mereka harus bisa menggunakan yang lainnya. Apakah itu mengeluarkan bond domestik atau global. Akan tetapi, sayangnya saat ini ironisnya situasi keuangan global memiliki minat yang rendah," katanya.

Sumber: antaranews.com