Sumber: antaranews.com

Foto: Faisal Basri. (CNBC Indonesia/Anisatul Umah)

SitindaonNews.Com | Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menegaskan opsi terbaik bagi penanganan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan beban gagal bayar mencapai Rp 16 triliun ialah likuidasi, sebagaimana termasuk dalam satu dari tiga skema penyelamatan Jiwasraya yang sempat diajukan pemerintah ke DPR.

"Menurut saya lebih baik dimatikan. Iya Jiwasraya dimatikan. Mau diapain lagi," kata Faisal di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

"Matikan dijual asetnya kemudian asetnya, yang sisa [aset] dialihkan ke satu semacam PPA [Perusahaan Pengelola Aset] supaya enggak menyebar ke mana mana. Disehatkan dulu kemudian di waktu yang tepat dijual kembali, keuntungannya ada, kerugiannya jadi yang paling minimum," jelasnya.

Faisal bahkan heran kenapa ada skema penyelamatan Jiwasraya dari APBN alias bail out kendati baru opsi terakhir.

Sebab itu, Faisal menegaskan perlu dibuat lembaga penjamin polis guna mengantisipasi persoalan di industri asuransi.

"Harusnya dibikin dari sekarang dibikinlah lembaga penjamin polis. Makanya kalau ada lagi nanti sudah jelas pembiayaannya dari situ. Sekarang RUU-nya belum ada, belum disiapkan niat pun belum padahal UU penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017, 3 tahun setelah UU Perasuransian Pak SBY [UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian]," katanya.

Selain itu, Faisal juga menegaskan perlu ada evaluasi peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan izin setiap produk asuransi.

"OJK yang buat aturan dia yang awasi dan dia yang sanksi. Nah OJK ini siapa yang awasi pertanggungjawabannya ke mana. BI kan buku tahunan ke DPR, nah OJK nih lapornya ke Tuhan. Kan ini setting kelembagaannya kayak apa. Pola pikirnya kurang holistik."

"Nah ini juga harus diperhatikan dampak penyebarannya harus diperhatikan. Ini sekarang Jiwasraya lalu ke asuransi jiwa lainnya ujungnya ke asuransi secara umum. Nah asuransi ini keluarkan produk investasi yang jual reksa dana ngefeknya ke bursa saham. Nah bursa saham ngefek lagi ke bursa saham secara keseluruhan. Nah yang mesti dilakukan itu, seperti melokalisir virus corona nggak tersebar."

Adapun terkait dengan nasib nasabah, Faisal mengatakan kepentingan nasabah nomor satu. Dengan demikian, aset bisa digunakan untuk membayar kewajiban kepada nasabah. 

"Ya tentu saja nasabah nomor satu, dimatikan asetnya misalnya Citos [Mal Cilandak Town Square] tuh dijual, apa urusannya Jiwasraya punya Citos, jual Citos dapat berapa triliun langsung dibayarkan ke nasabah."

"Saya nggak tahu aset-aset yang lain seperti apa, yang masalah kan bukan aset fisik, aset fisik kan bisa dibeli dan dijual, nah aset finansialnya dirawat diserahkanlah ke lembaga perawat aset-aset sakit. Dulu PPA di AS dititipkan ke Morgan Stanley ke macam-macam gitu mereka olah untuk dapat recoveryyang paling tinggi gitu."

Sebelumnya, diketahui pemerintah melalui Kementerian BUMN menyampaikan tiga alternatif penyelesaian dana nasabah Jiwasraya sebagaimana tertuang dalam dokumen yang disampaikan Kementerian BUMN di depan DPR, seperti dikutip CNBC Indonesia. 

Berikut rincian skema penyelamatan polis dan Jiwasraya yang sudah dirancang oleh pemerintah. 

• Opsi A: Bail In, dukungan dari pemilik saham Jiwasraya. Pertimbangannya, dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun ada risiko hukum (gugatan) jika dibayar sebagian.
• Opsi B: Bail Out, dukungan dana dari pemerintah. Pertimbangannya, opsi bail outdapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).
• Opsi C: Likuidasi, pembubaran perusahaan. Pertimbangannya, harus dilakukan melalui OJK. Namun opsi ini memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan.

Dari tiga opsi tersebut, Kementerian BUMN lebih memilih Opsi A dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya menegaskan, Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (pemegang saham terakhir) masih melakukan pendataan berapa nilai aset atau ekuitas Jiwasraya untuk melunasi kewajiban kepada nasabah. Tidak hanya pihaknya, Kementerian BUMN juga sedang melakukan stock taking.

"Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut," kata dia.

Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pendanaan akan dilakukan pemerintah. Sebab, pihaknya masih akan melihat proposal final dari hasil penghitungan Kementerian BUMN.

Menurutnya, walaupun penyelamatan Jiwasraya nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan maka tidak bisa tahun ini. Sebab, pada APBN 2020 tidak ada anggaran untuk penyelamatan Jiwasraya.

Artinya, jika nantinya ada opsi penyelamatan dari Kementerian Keuangan maka akan dilakukan tahun 2021. Sebab, harus membahas terlebih dahulu dengan anggota dewan.

"Kalau nanti sampai akan ada intervensi ultimate shareholder yaitu dari Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka dia pasti masuk ke UU APBN."

Sumber: cnbcindonesia.com

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulai pembayaran klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Maret 2020. (Foto: SINDO)

SitindaonNews.Com | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulai pembayaran klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Maret 2020. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, pembayaran tahap pertama akan berasal dari biaya efisiensi serta bisnis yang masih dijalankan oleh perusahaan asuransi pelat merah itu.

“Maksud dari biaya efisiensi ini, misalkan banyak kantor yang sudah tidak lagi dimaksimalkan, sehingga operasionalnya tidak lagi berjalan. Artinya, listriknya dan pekerja outsource tidak lagi dibayar,” ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Arya menambahkan, rencana subholding asuransi BUMN untuk membantu gagal bayar Jiwasraya akan tetap dibentuk. Jiwasraya, kata dia, tidak akan masuk dalam subholding asuransi dan aset-aset Jiwasraya kemungkinan bisa dibeli subholding.

"Yang pasti Jiwasraya enggak masuk subholding, kemudian juga aset-aset Jiwasraya nanti bisa dibeli subholding. Citos (Mal Cilandak Town Square) juga dijual, mungkin dijual ke swasta kali ya atau pihak mana ya karena Citos ini aset yang cukup bagus," kata Arya.

Arya menyebut, jika Citos (yang merupakan salah satu aset milik Jiwasraya) dijual berpotensi mendapatkan tambahan dana segar sebesar Rp2-3 triliun. Saat ini, Citos sudah mulai ditawarkan ke berbagai pihak untuk dijual.

"(Citos) banyak yang minat, kalau aset BUMN kan harus persetujuan DPR disitu juga semua," ucap dia.

Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini menyebut, pembayaran dana nasabah akan direalisasikan setelah rapat Panja Komisi VI dan XI selesai. Rapat panja disebut akan berlangsung sekitar akhir Maret.  

Menteri BUMN Recok Yoghurt sebelumnya memastikan penyelamatan Jiwasraya tetap diutamakan melalui business-to-business (B2B) lewat aksi korporasi. "Opsinya kita melakukan business to business sebagai solusi tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN. Jadi bukan dibalik loh, bukan PMN. Tapi masih diskusi," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Secara B2B, Erick menyebut holdingisasi BUMN asuransi menjadi kunci. Dari skema ini, Jiwasraya bisa memperoleh dana antara Rp1,5-Rp2 triliun. Selain itu, pembentukan anak usaha Jiwasraya juga bisa mendatangkan dana Rp1-Rp3 triliun di samping nilai aset saham yang dimiliki Jiwasraya yang saat ini sekitar Rp2-Rp3 triliun.

Sumber: .inews.id

Pengunjung sedang menikmati pemandangan Danau Toba di Huta Ginjang di Kabupaten Tapanuli Utara(KOMPAS.com / Gabriella Wijaya)

SitindaonNews.Com | Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Danau Tiba. 

Selain menetapkannya sebagai destinasi wisata super prioritas, pemerintah pusat juga telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan kawasan Danau Toba.

“Kalau hanya Pemprov Sumut dengan APBD yang ada, tidak mungkin secara meluas pembangunan dilakukan,” kata Musa usai menghadiri rapat percepatan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kabupaten Toba, Rabu (4/3/2020).

Musa mengatakan, penetapan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dengan semakin banyak wisatawan yang datang, pendapatan asli daerah (PAD) akan bertambah sehingga ekonomi terbangun.

Musa mengatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga sangat diperlukan dalam mendukung wisata Danau Toba.

Misalnya seperti pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai potensi daerah.

"Kalau di sini SMK wisata, kalau pertanian SMK pertanian,” ucap Musa.

Usai rapat, rombongan peserta meninjau pelabuhan penyeberangan Balige.

Rombongan juga meninjau pengelolaan daur ulang sampah di Balige, serta Desa Lintong Nihuta.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Bupati Toba Darwin Siagian, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pembangunan melibatkan masyarakat

Menteri Pariwisata Wishnutama menyatakan komitmennya membangun pariwisata dan ekonomi kreatif Danau Toba, agar manfaatnya dirasakan penuh oleh masyarakat.

Dalam kunjungan kerja di Desa Sigapiton, Wishnu menyampaikan rasa bahagianya bisa melihat langsung progres pembangunan di wilayah Danau Toba.

"Selama perjalanan dari airport tadi, saya lihat pemandangan yang begitu indah dan saya mendapatkan banyak sekali inspirasi," kata Wishnu dalam keterangan yang diterima Kompas.com.

Desa Sigapiton merupakan satu dari empat desa yang masuk dalam pengembangan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Di desa ini rencananya akan dibangun Toba Caldera Resort. Wishnu mengatakan, desa yang diapit dua bukit itu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, sehingga secara khusus menjadi perhatian Kemenpar.

"Bapak Presiden berpesan kepada saya bahwa manfaat dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif harus dirasakan sampai ke desa-desa," ucap Wishnu. 

Menurut Wishnu, untuk mendukung Danau Toba menjadi destinasi favorit wisatawan, perlu ada konektivitas dan infrastruktur yang memadai, termasuk peningkatan sumber daya manusia.

Wishnu mengatakan, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam pengembangan selalu melibatkan masyarakat. Mulai dari perencanaan pembangunan, BPODT membangun kerja sama dengan desa-desa sekitar kawasan dan melakukan pendampingan, agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama.

"Mulai dari pelatihan bahasa Inggris, kuliner, sadar wisata juga beasiswa kepada lulusan setempat terkait peningkatan SDM Pariwisata di STP Bandung dan Bali," ucap dia.

Target ke depan, pihaknya akan membangun creative hub, yaitu sebuah ruang sekaligus wadah untuk berkarya bagi talenta ekonomi kreatif setempat.

Lokasi ini akan difungsikan untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif masyarakat Danau Toba.

Creative hub ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru yang menarik bagi wisatawan. 

UNESCO Global Geopark

Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo memastikan bahwa Danau Toba akan masuk dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) Global Geopark.

Penetapan itu akan diumumkan dalam sidang UNESCO di Paris pada April 2020 mendatang.

Menurut Arie, status ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan kemajuan pada industri pariwisata Tanah Air.

"Masuk jadi member UGG tidak mudah. Keunikan dari biodiversity, geodiversitydan culture di Danau Toba yang menjadi salah satu indikator diterima," kata Arie kepada Kompas.com saat ditemui di kantornya, Rabu (4/3/2020

Sumber: kompas.com